Oleh: hurahura | 17 Oktober 2012

Kelautan: Harta Karun Kapal Tenggelam Dijarah

KOMPAS, Sabtu, 13 Oktober 2012 – Penjarahan harta karun pada kapal- kapal tenggelam peninggalan abad silam di perairan Indonesia semakin marak. Perusakan, penjarahan kapal, dan pencurian harta karun yang merupakan aset negara itu menghilangkan jejak arkeologis dan merugikan perekonomian negara.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), di Jakarta, Kamis (11/10) sore. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri dari Fraksi Partai Golkar.

Anggota Dewan Pakar BPPI, Tamalia Alisjahbana, mengungkapkan, penjarahan terhadap benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT) semakin marak setelah pemerintah memberlakukan moratorium survei dan pengangkatan BMKT dari bawah air sejak tahun lalu.

Tamalia menyebutkan, berdasarkan data hasil survei Kementerian Kelautan dan Perikanan, lebih dari 70 persen kapal tenggelam di perairan Indonesia sudah dijarah atau rusak. Dari 120 kapal tenggelam yang disurvei, lebih dari 85 kapal sudah dijarah atau rusak. Hanya 11 kapal yang barang berharga di dalamnya masih utuh.

Sementara itu, dari 27 kapal tenggelam yang disurvei untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 26 kapal di antaranya sudah dijarah atau rusak.

Berdasarkan catatan kearsipan di sejumlah negara dari periode sesudah tahun 1500, di perairan Indonesia terdapat lebih dari 3.000 kapal tenggelam. Sebagai negara dengan salah satu jalur perdagangan paling ramai di dunia pada masa lalu, kemungkinan masih terdapat lebih banyak lagi kapal tenggelam yang tidak tercatat dalam arsip.

Kebanyakan kapal tenggelam di Indonesia terletak di perairan yang relatif dangkal, yaitu kurang dari 60 meter dari permukaan laut. Dengan perkembangan peralatan teknologi, harta karun kapal tenggelam itu mudah dijarah. Penjarahan kapal tenggelam berpotensi merusak kapal serta barang muatan yang tidak dianggap penting, padahal keduanya memiliki informasi arkeologis yang sangat penting.

Kehilangan BMKT menyebabkan museum di Indonesia tidak mendapat benda cagar budaya bawah air yang unik dan langka, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan negara kehilangan potensi sumber penerimaan negara.

BPPI meminta pemerintah segera mencabut moratorium survei dan pengangkatan BMKT agar barang tersebut tidak terus dijarah. (LKT)

Iklan

Responses

  1. Bangsa kita yang besar,janganlah sampai melupakan sejarah dan itu pernah di ungkapkan oleh presiden pertama kita Soekarno…,kalo memang mau melindungi benda2 kepurbakalaan negeri tercinta ini,Tolong pemerintah yang yang terhormat dan terkait,jangan setengah2 dalam mengambil tindakan dalam melindungi hasil kekayaan budaya bangsa ini,satu hal yang perlu diingat,itu merupakan aset dan warisan nenek moyang kita yang harus perlu dilestarikan dan dilindungi untuk anak2 cucu kita kelak………


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori