Oleh: hurahura | 29 Desember 2016

Pelibatan Publik dalam Arkeologi: Kecenderungan Mutakhir dan Peluang di Masa Mendatang

goa-harimau-01Ilustrasi: Ekskavasi di Goa Harimau nationalgeographic.co.id)

Kajian ilmu arkeologi mengenal sebuah paradigma atau aliran yang dinamakan arkeologi publik. Diharapkan arkeologi publik dapat menjadi jembatan antara para arkeolog dan masyarakat luas. Awalnya, pada medio sekitar 1970-an, para ahli arkeologi barat yang menggagas arkeologi publik, umumnya memandang bahwa hubungan antara arkeologi dan publik harus seiring sejalan. Untuk membangun sebuah jembatan yang kokoh, selayaknya memerlukan bahan-bahan yang terbaik. Pembuatnya pun harus benar-benar mampu dan tahu bagaimana membangunnya dengan baik. Untuk itulah, sinergi antara arkeolog sebagai sumberdaya manusia arkeologi atau masyarakat arkeologi dengan publik atau masyarakat umum harus terus diupayakan. Bahan-bahan terbaiknya sudah ada di sekitar kita, tinggal seperti apa pengelolaan, percampuran dan penyusunannya untuk membangun sebuah jembatan kokoh di antara keduanya yang akan menentukan seperti apa bentuk dari tujuan awal dari munculnya arkeologi publik ini.

Salah satu paradigma dalam arkeologi publik adalah membangun hubungan antara arkeologi dan public. Jadi tanpa masyarakat hal tersebut tidak akan berjalan. Untuk itulah jika muncul pertanyaan mengenai pelibatan publik dalam arkeologi, sepertinya bentuk terbaru mengenai pelibatan masyarakat dalam ‘kegiatan’ arkeologi publik dapat memberikan sedikit gambaran. Juga kemungkinan peluang strategi pelibatan lain ke depannya perlu kecakapan untuk mengurainya demi kokohnya bangunan jembatan antara arkeologi dan publik. Sebagai sebuah paradigma baru dalam disiplin arkeologi, untuk mengetahui seperti apa kajian ini, sebaiknya terlebih dahulu diuraikan mengenai awal kemunculan, perkembangan arkeologi publik, dan bentuknya dewasa ini.


Arkeologi dan Publik

Istilah arkeologi publik pertama kali muncul pada 1972 saat McGimsey menerbitkan bukunya Public Archaeology. McGimsey menyatakan bahwa arkeologi publik penting, karena arkeolog sebagai peneliti benda-benda arkeologi yang sekarang memiliki posisi di tengah-tengah publik, dalam hal ini masyarakat umum. Jadi arkeolog butuh perhatian dan dukungan oleh publik. Beberapa pengertian dari arkeologi publik telah diajukan oleh beberapa arkeolog, antara lain Okamura & Matsuda (2011) yang menganggap arkeologi publik sebagai sebuah subyek kajian yang menjelaskan hubungan antara arkeologi (sumberdaya arkeologi) dan publiknya, lalu kemudian memperbaikinya. Salah satu pengertian arkeologi publik ini memiliki maksud yaitu berusaha menjalin hubungan antara arkeologi dengan publik melalui penelitian dengan tindakan lanjut yaitu bermaksud melakukan perbaikan dan pengembangan dari hubungan arkeologi dan publik.

Selanjutnya, Schadla-Hall (1999) menyatakan bahwa arkeologi publik adalah hubungan interaksi antara area atau situs arkeologi dengan masyarakat sekitar dengan menambahkan bahwa arkeologi publik adalah bagaimana dan kenapa masyarakat bisa mengerti, ikut terlibat dan peduli dengan situs arkeologi. Dalam pengertian yang lebih spesifik mengenai kepentingan lain di luar kajian ilmu arkeologi, arkeologi publik juga memperhatikan masalah ketika arkeologi terjun ke dalam dunia konflik ekonomi dan kepentingan politik. Dalam beberapa kasus atau sengketa yang berkaitan dengan ekonomi dan politik seperti yang banyak terjadi di Indoensia, para arkeolog dapat terjun untuk memperjuangkan keberadaan sebuah situs arkeologi yang terancam tersebut, tentunya dengan membawa pengetahuan arkeologi sebagai nilai tambah untuk diprovokasikan kepada masyarakat, terutama pemangku kebijakan (pemerintah). Seorang ahli, Ascherson (2000: 4 dalam Matsuda, 2004) mengatakan bahwa upaya advokasi semacam itu juga tergolong dalam kegiatan arkeologi publik.

Itulah antara lain macam-macam paradigma dari arkeologi publik yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli. Secara singkat, arkeologi publik adalah pelaksanaan kegiatan untuk publik atau masyarakat luas dalam rangka mengakomodasi kepentingan publik terhadap arkeologi dan arkeologi untuk masyarakat. Kenapa masyarakat, karena masyarakat adalah dukungan penting untuk kegiatan arkeologi dan keilmuannya. Disamping itu kekecewaan terhadap masyarakat (publik) terhadap fenomena perusakan dan degradasi warisan budaya bisa juga diajukan sebagai latar belakang atau lebih lanjut sebagai manfaat munculnya arkeologi publik sebagai sarana publikasi dewasa ini.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, kita memperoleh beberapa keterkaitan yang terjadi antara arkeologi dan publik. Beberapa poin di bawah ini dapat bertambah sesuai kemampuan radar pengamat dalam melihat fenomena Arkeologi dan Publik. Keterkaitan tersebut antara lain:
• Arkeologi membutuhkan dukungan publik atau masyarakat, karena bahan kajian arkeologi (warisan budaya/cagar budaya) mayoritas berada di tengah-tengah masyarakat.
• Objek atau bahan kajian arkeologi mempunyai hubungan dengan publik atau masyarakatnya. Hubungan itu harus terus diperbaiki dan dikembangkan.
• Terjadi interaksi antara masyarakat atau publik dengan objek arkeologi. misal melakukan upacara/ritual, kepercayaan, dan pemanfaatan praktis.
• Arkeologi dan objek arkeologi menjadi inspirasi masyarakat atau publik.


Kecenderungan Mutakhir Pelibatan Publik dalam Arkeologi

Tanudirjo (2000) pernah mengatakan bahwa arkeologi publik sebagai salah satu aliran baru dalam dunia ilmu arkeologi muncul sebagai jawaban atas pengaruh pergeseran peran dan kedudukan arkeologi yang diakibatkan oleh kondisi akademis dan non-akademis yang terjadi di dunia. Benda arkeologi (sumber daya arkeologi) tidak dipungkiri memang berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat karena pada prinsipnya benda arkeologi merupakan tinggalan masa lalu yang ditemukan kembali pada masa sekarang. Masyarakat lokal sebagai pemukim yang bertempat tinggal di sekitar situs memiliki potensi sosial, budaya, politik maupun ekonomis yang dapat dikembangkan sehingga akan menumbuhkan ketergantungan yang saling menguntungkan antara situs dan masyarakat sekitar. Untuk itulah muncul apa yang dikenal sebagai arkeologi publik, dengan maksud antara lain sebagai penghubung antara arkeologi dengan publik, mengomunikasikan arkeologi ke publik, membawa arkeolog ke publik, dan mengembalikan arkeolog pada publik.

Menurut Prasodjo (2013) dalam buku Arkeologi dan Publik, terjadi pergeseran yang lebih mengarah pada kajian antara hubungan arkeologi dan public. Ia mengutip pendapat Neil Ascherson, mantan editor jurnal Public Archaeology yang kurang lebih mengatakan bahwa arkeologi sekarang semakin dekat dengan masalah-masalah dalam publik yang meliputi politik, etnik, dan masyarakat modern. Menjadi tidak aneh lagi jika arkeologi publik ditempatkan pada masalah menghubungkan masyarakat masa kini yang notabene sudah tidak lagi berhubungan dengan dead monument yang ada di sekitar mereka. Inilah mengapa kajian arkeologi publik sepertinya mengarah pada usaha mengaktualisasikan lagi tinggalan masa lalu untuk kehidupan masyarakat masa sekarang. Kajian arkeologi publik lebih banyak menyoroti hubungan interaksi antara masyarakat dengan tinggalan arkeologi dengan usaha melibatkan mereka untuk kegiatan dalam arkeologi.

Munculnya arkeologi publik yang memperhatikan hubungan antara arkeologi dan publik atau masyarakat sebenarnya pernah disampaikan oleh Grahame Clark dalam bukunya Archaeology and Society pada 1939. Ia menyoroti masalah besarnya dana yang diserap oleh penelitian arkeologi yang berasal dari masyarakat, tanpa memberikan sebuah hal yang berguna bagi masyarakat. Lebih lanjut Clark menyatakan bahwa arkeologi memang layak mendapatkan itu semua jika mampu menghasilkan kepuasan kepada masyarakat melalui hasil kajiannya. Tidak lain adalah kepuasan dalam mengetahui ihwal masa lampau perjalanan sejarah masyarakat.

Itulah yang sampai saat ini memunculkan kegelisahan para arkeolog terhadap manfaat kajian yang mereka hasilkan terhadap masyarakat. Boleh dikatakan bahwa masalah ini masih tetap mengusik alam pikir mereka sampai kapan pun. Hubungan arkeologi dan publik memang baru-baru ini sedang giat-giatnya mengusik batin dan alam pikir para arkeolog. Terbukti dalam kisaran satu dekade belakangan, terbitan-terbitan dan diskusi mengenai arkeologi publik sedang banyak dilakukan oleh para ahli arkeologi di Indonesia. Padahal sejak 1939 Grahame Clark, sudah mengungkapkan masalah ini sampai pada munculnya istilah arkeologi publik oleh McGimsey pada 1972. Memang fakta yang terjadi adalah para arkeolog masih banyak yang hanya berkutat pada pembahasan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlalu sibuk dalam kajian dan pencarian data arkeologi. Wajar jika muncul pertanyaan mengenai manfaatnya terhadap masyarakat, arkeolog sedikit gamang dalam menentukan sikap.

Kesadaran mengenai hubungan arkeologi dan publik atau masyarakat di Indonesia memang tergolong tertinggal jika dibanding negara-negara lain di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini menurut Tanudirjo (2013) terjadi akibat perubahan dan dinamika politik yang terjadi di negara ini. Terutama sejak era reformasi yang memberikan dampak bagi perkembangan paradigma kajian arkeologi di Indonesia. Sejak era ini, arkeologi terlihat masih sangat bergantung pada pemerintah. Hal ini dapat dilihat mulai dari restrukturisasi pemerintah yang menempatkan urusan kebudayaan yang tidak lagi berada pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi dialihkan ke Departemen Kebudayaan dan Priwisata. Inilah yang menurut Tanudirjo menjadi latar belakang mengapa kajian kebudayaan termasuk arkeologi dituntut untuk lebih memberikan manfaat bagi pemerintah daripada untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau akademik.

Alih-alih dapat menentukan sikap dan arah program kerjanya agar lebih dekat melalui jalinan hubungan dengan masyarakat, arkeolog dalam mempertahankan fokus kajiannya secara akademik saja kadang-kadang masih terbentur oleh kebijakan pemerintah yang mengutamakan sektor pengembangan ke arah pariwisata. Demikian menurut tulisan Tanudirjo untuk mengisi prolog dalam buku Arkeologi dan Publik (2013), program-program pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah sering kali lebih mengabdi pada kepentingan politik. Dari sisi arkeolog sendiri pun masih belum banyak yang berpaling ke masyarakat, kecuali jika menyangkut ihwal pelestarian dan pengembangan yang memang lebih dekat ke arah masyarakat umum.

Jika kita melihat kecenderungan mutakhir mengenai pelibatan masyarakat dalam arkeologi, kita dapat mencermati berbagai contoh kegiatan atau program yang dilakukan oleh instansi-instansi arkeologi yang sasarannya membidik masyarakat umum atau publik. Dalam program-program yang dilakukan selama ini, pelibatan publik cenderung diposisikan sebagai pihak penerima. Banyak program publikasi penelitian arkeologi langsung diberikan kepada masyarakat, padahal tidak semua—mungkin sangat kecil—dari maksud yang disampaikan oleh publikasi arkeologi ini dimengerti oleh kalangan luas. Di sinilah perlu dipikirkan kembali bagaimana bentuk pelibatan yang layak agar kemanfaatan arkeologi terhadap masyarakat dapat terwujud secara nyata. Wujud secara nyata yang dimaksud adalah masyarakat merasakan sendiri manfaat dari publikasi yang dilakukan arkeologi, karena kecenderungan mutakhir memperlihatkan bahwa kemanfaatan arkeologi terhadap masyarakat penilaiannya/tolok ukurnya dilihat dari perspektif arkeolog sendiri. Tanudirjo menyebut hal ini sebagai arkeologi yang utopis yang penuh dengan mimpi yang tidak akan terwujud secara nyata di tengah masyarakat.

Kecenderungan mutakhir juga memperlihatkan bahwa sepertinya praktek-praktek arkeologi praktis menunjukkan fenomena pelibatan masyarakat secara penuh. Dewasa ini kemunculan kelompok-kelompok masyarakat yang berhimpun dengan tujuan mencari dan menelusuri tinggalan arkeologi sangatlah menjamur. Bahkan, keuletan dan ketelitian mereka dalam mencari dan menemukan serpihan-serpihan artefak di sekitar wilayah mereka melebihi pengetahuan para arkeolog. Tidak jarang banyak artefak yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh para arkeolog kebanyakan karena terletak di pelosok-pelosok desa dan tersembunyi di tempat yang tidak terduga telah terlebih dahulu diketahui oleh mereka ini. Ranah-ranah praktis seperti itu merupakan salah satu contoh keterlibatan publik yang didorong oleh kesadaran pribadi mereka. Kegemaran kelompok-kelompok ini melakukan ‘blusukan’ untuk ‘nyuluh’-mencari- batu tinggalan masa lalu patut diapresiasi dan sangat memungkinkan dijadikan sasaran para arkeolog untuk ikut masuk ke dalamnya. Itulah salah satu celah bagi para arkeolog untuk lebih mendekatkan diri mereka ke ranah masyarakat umum atau publik.

Dari sudut pandang teoretis, para arkeolog melihat peran atau pelibatan publik dalam kegiatan arkeologi yang biasanya dibicarakan oleh kalangan arkeolog adalah berdasarkan pendapat dari Brian Hatoff pada 1992. Beliau berpendapat bahwa keterlibatan publik ini dapat berupa keterlibatan aktif dan pasif. Keterlibatan aktif dapat berwujud sebagai partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan arkeologi seperti ekskavasi dan kegiatan laboratorium. Sepertinya melakukan ‘blusukan’ situs dan artefak arkeologi dapat dimasukkan dalam contoh keterlibatan aktif ini, meskipun untuk tindak lanjutnya masih perlu penanganan dari arkeolog yang berwenang di wilayah itu. Sedangkan keterlibatan pasif dapat berupa kunjungan masyarakat ke situs arkeologi, menghadiri diskusi atau seminar-seminar arkeologi atau membayar pajak, karena telah diketahui bersama bahwa kebanyakan kegiatan arkeologi menggunakan dana dari negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat pada negara.

Selanjutnya, kesadaran para arkeolog terkait pentingnya menjalin hubungan dengan publik atau masyarakat memunculkan banyak cara dalam mengusahakan sebuah program arkeologi yang melibatkan publik. Hal seperti ini sudah biasa terjadi akhir-akhir ini, para arkeolog sengaja melibatkan masyarakat dalam berbagai hal, terutama kegiatan yang paling banyak dilakukan adalah sosialisasi penelitian arkeologi. Kegiatan-kegiatan semacam ini mengingatkan pada pendapat Nick Merriman (2004) yang membagi, lebih tepatnya ahli arkeologi ini mengajukan dua model praksis (terapan) untuk pelibatan masyarakat dalam arkeologi. Dua model pendekatan untuk memberikan alasan mengenai pentingnya hubungan arkeologi dengan masyarakat itu diberi nama Deficit Model dan Multiple Perspective Model.

Model pertama didasari oleh anggapan bahwa kalau arkeologi melibatkan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang paham tentang arkeologi, muaranya masyarakat akan mendukung kegiatan arkeologi. Karena itu, model pertama ini cenderung melakukan sosialisasi pengetahuan arkeologi termasuk apa yang arkeolog lakukan (kerja arkeologi) kepada masyarakat. Menurut Tanudirjo, model ini menempatkan arkeolog sebagai penentunya, sehingga arkeolog berupaya membuat masyarakat mengikuti pandangan yang benar menurut arkeologi. Dengan demikian arkeolog menjadi lebih percaya diri, karena akan diminati atau menarik minat masyarakat. Karena itulah model ini sering juga diistilahkan sebagai public interest model.

Kecenderungan mutakhir menunjukkan bahwa itulah model pendekatan untuk melakukan pelibatan masyarakat ke dalam arkeologi yang dilakukan oleh arkeolog. Munculnya sosialisasi, pengenalan cara kerja arkeologi, publikasi hasil penelitian arkeologi cenderung terlihat sebagai model ‘pengajaran’ terhadap masyarakat umum. Artinya, model Deficit atau public interest yang sebenarnya merupakan sebuah harapan dari arkeolog sendiri agar masyarakat tertarik dan mengerti hingga muaranya mendukung masyarakat dapat kegiatan arkeologi adalah model pelibatan masyarakat dalam arkeologi yang mayoritas dilakukan. Model ini memang membutuhkan pemikiran dan kerja yang lebih, karena membuat agar masyarakat dapat tertarik sepenuhnya dengan kegiatan arkeologi adalah sesuatu yang tidak kalah sukar jika dibandingkan dengan melakukan analisis terhadap sebuah kasus arkeologi.

Selanjutnya model kedua, Multiple Perspective Model sangat jarang sekali bahkan tidak pernah diterapkan dalam kajian arkeologi publik di Indonesia. Kajian ini lebih bersifat demokratis, karena secara langsung melibatkan masyarakat dalam penetapan kebijakan pelestarian sampai pada ranah memberikan interpretasi baru terhadap data arkeologi. Hal ini sangat menarik, terlebih dari segi kalangan arkeolog sendiri, terutama dalam memberikan interpretasi atau pemaknaan baru terhadap sebuah data dan fenomena arkeologi sepertinya sangat mustahil terjadi. Arkeolog terlalu memberikan titik berat lebih pada ‘ego’ mereka sendiri sebagai arkeolog yang seharusnya memiliki hak penuh dalam memberikan interpretasi dalam arkeologi. Tetapi menariknya lagi, melalui beberapa argumentasi yang sempat menjadi bahasan beberapa ahli akhir-akhir ini, kemungkinan terjadinya model itu diterapkan untuk masa depan arkeologi Indonesia bisa diterapkan.


Peluang Pelibatan Publik Dalam Arkeologi di Masa Mendatang

Paragraf terakhir di atas membicarakan kemungkinan penerapan model yang lebih demokratis dalam pelibatan masyarakat dalam arkeologi, yakni yang dinamakan Nick Merriman sebagai Multiple Perspective Model. Model ini sepertinya menjadi peluang untuk diterapkan pada masa mendatang jika kita melihat situasi terbaru di Indonesia dan secara umum secara global terkait kebijakan pengelolaan warisan budaya. Situasi terbaru dunia global dewasa ini dipenuhi oleh alam kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Berbagai negara di belahan dunia seakan-akan dapat terhubung dan dekat secara personal karena kemajuan dan perkembangan teknologi ini. Hal ini sepertinya berimbas pula pada paradigma mengenai warisan budaya global, munculnya fenomena masyarakat dunia yang saling terhubung dan sangat bisa saling mempengaruhi memungkinkan sebuah warisan budaya menjadi milik semuanya. Itu artinya bahwa sebuah warisan budaya tidak hanya diakui sebagai milik dari sebuah kelompok etnik tunggal tetapi sudah beralih ke kelompok jamak. Hal ini nampak pada fenomena “warisan budaya dunia” atau world heritage.

Tanudirjo (2003) dalam artikelnya mengamati fenomena ini di kalangan masyarakat mengatakan bahwa pelestarian sebuah warisan budaya adalah memberikan makna baru bagi warisan budaya agar nilai-nilai luhur warisan budaya dapat diterima untuk kehidupan masa kini. Hal ini merupakan peluang untuk penerapan model Multiple Perspective sebagai dasar pelaksanaannya. Paradigma terbaru yang menuntut pemaknaan oleh publik secara luas untuk warisan budaya agar tetap lestari merupakan arah kebijakan pelestarian warisan budaya untuk masa depan. Gagasan seperti ini sudah selayaknya mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya kita. Keterlibatan masyarakat secara langsung sebagai pewaris warisan budaya masa kini merupakan hal yang perlu dilakukan. Kajian-kajian arkeologi publik oleh para arkeolog sepertinya juga harus sudah dimulai. Mungkin penerapannya bisa dilakukan untuk pengelolaan sebuah situs arkeologi dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan usulan dan pandangannya terkait hal ini.

Tanudirjo menambahkan, karena pelestarian warisan budaya adalah upaya pemberian makna baru dan dalam masyarakat yang plularistik pemberian makna itu dapat beragam, maka pelestarian warisan budaya harus bisa dibicarakan bersama, dinegosiasikan dan perlu disepakati bersama pula melalui suatu dialog yang terbuka dan seimbang. Inilah ranah pelibatan yang memungkinkan masyarakat dapat mengambil peran aktif, dampaknya secara tidak langsung mereka akan menaruh perhatian pada arkeologi dan mendukung kerja arkeologi. Pada akhirnya, tulisan ini tidak akan menyimpulkan beebrapa poin-poin pokok untuk pelibatan masyarakat secara efektif dalam hubungannya dengan warisan budaya atau objek kajian arkeologi. Tetapi, seperti menengok kembali ke pengantar awal dalam tulisan ini, yakni bangunan jembatan penghubung kokoh bukan tidak mungkin akan sedikit demi sedikit mulai memperlihatkan bentuknya jika pembangunannya dilakukan secara humanis.


Daftar Pustaka

Matsuda, Akira. 2004. The Concept of ‘the Public’ and the Aims of Public Archaeology. Institute of Archaeology UCLA.

McGimsey, C. R. 1972. Public Archeology. New York: Seminar Press.

Merriman, Nick. 2004. “Introduction: Diversity and Dissonance in Public Archaeology”. dalam Nick Merriman (ed.) Public Archaeology. London: Routledge. Hlm. 1-17.

Okamura, Katsuyuki & Akira Matsuda (ed.). 2011. New Prespectives in Global Public Archaeology. New York: Springer.

Prasodjo, Tjahjono. 2004. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi. Disampaikan dalam pelatihan pengelolaan sumberdaya arkeologi tingkat dasar di Trowulan, Mojokerto.

________. 2013. Interaksi Arkeologi dengan Publik: Tantangan Kedepan”. Epilog dalam Arkeologi dan Publik. Yogyakarta: Kepel Press. Hlm. 235-247.

Tanudirjo, Daud A. 2003. Warisan Budaya Untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelolaan Warisas Budaya Indonesia di Masa Mendatang. Makalah pada Kongres Kebudayaan V, Bukttinggi, 2003.

_________. 2013. “Arkeologi dan Masyarakat (prolog),” dalam Arkeologi dan Publik. Yogyakarta: Kepel Press. Hlm. 3-16.

*************

Penulis: Yogi Pradana
Alumni Jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: