Oleh: hurahura | 25 Februari 2010

KKN, Tradisi Warisan Kolonial

Oleh DJULIANTO SUSANTIO

Survei membuktikan, salah satu negara yang tingkat korupsi atau KKN-nya paling tinggi di dunia adalah Indonesia. Entah sejak kapan masyarakat Indonesia mulai mengenal korupsi dalam arti seluas-luasnya. Tapi yang jelas korupsi sudah dilakukan orang, terutama oleh petugas pajak dan petugas pengadilan, sejak abad ke-9 sebagaimana termuat dalam sejumlah prasasti.

Petugas pajak sering berbuat curang, misalnya dengan menuduh seseorang sebagai bangsa asing. Sebagai pendatang tentu saja dia dikenakan pajak tinggi. Petugas pajak pun sering “menyulap” luas tanah atau sawah yang dimiliki seorang petani menjadi lebih banyak. Caranya, ketika mengukur dia menggunakan tampah (satuan ukuran waktu itu) yang lebih kecil daripada tampah yang sesungguhnya.. Dengan demikian pajak yang harus dibayarkan si pemilik tanah akan lebih besar dari semestinya. Kelebihannya, ya masuk kantong pribadi.

Susahnya, kalau si petani hendak mengajukan protes, dia pun harus memberikan uang pelicin kepada petugas pengadilan agar perkaranya diperhatikan. Tanpa uang pelicin jangan harap petani akan mampu menggugat petugas pajak. Mungkin saja dalam hal ini ada kerja sama terselubung antara petugas pajak dengan petugas pengadilan.

VOC

Dalam skala lebih besar, tradisi KKN semakin membudaya ketika VOC atau Kompeni berkuasa di Hindia Belanda. Dalam hal pengangkatan bupati, misalnya, peran uang semakin terlihat. Sebelum kedatangan VOC biasanya di tanah Jawa pengangkatan bupati didasarkan atas tradisi keturunan atau pulung (wahyu kedaton). Yang paling menentukan adalah kekuatan pribadi atau kewibawaan seorang calon, bukan uang.

Namun pejabat-pejabat VOC tidak mengakui sepenuhnya asas pewarisan bupati yang turun-temurun itu. Pada 1770 mereka mulai mempertimbangkan masalah ekonomi dan politik dalam pengangkatan seorang bupati. Awal kebiasaan itu terjadi pada pengangkatan bupati-bupati di Madura. Para pejabat VOC beranggapan bahwa penggantian pejabat-pejabat pribumi bukan lagi monopoli bupati, tetapi merupakan hak VOC. Jadi VOC lah yang berhak menentukan siapa yang harus diangkat.

Hal itu terjadi karena banyak pejabat VOC terbilang mata duitan. Akibatnya sejak pertengahan kedua abad ke-18, pergantian kedudukan bupati sangat dikuasai oleh sistem penjualan jabatan. Siapa yang berani bayar tinggi, dialah yang diangkat.

Pada masa itu bupati-bupati yang akan diangkat harus membayar komisi atau upeti kepada gubernur. Bupati pertama Semarang pernah “ditodong” oleh VOC untuk membayar 50.000 ringgit. Oleh karena itu tidak semua anak bupati otomatis langsung menjadi bupati untuk menggantikan ayahnya.

Nic. Engelhard dalam memorinya tertanggal 15 April 1805 pernah menulis demikian, “Pada waktu saya memangku jabatan baru (sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa), tidak henti-hentinya orang datang kepada saya untuk meminta jabatan-jabatan tertentu seperti demang dan mantri di tempat ini atau di tempat itu dalam wilayah kekuasaan saya. Mereka memberikan tawaran komisi sebesar 100 hingga 200 ringgit. Ada juga yang menawarkan 500 sampai 1.000 ringgit. Kepada saya mereka dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa hal semacam itu telah berlaku sejak bertahun-tahun sebelumnya”.

Menurut Engelhard lagi, van Reede, pejabat baru yang digantikannya, telah mengangkat 16 bupati. Untuk itu dia memperoleh 15.000 sampai 25.000 ringgit setiap mengangkat satu orang. Besarnya memang tidak sama karena tidak ada undang-undang yang mengatur cara-cara itu. Besar kecilnya komisi yang diberikan kepada gubernur itu tergantung pada kemampuan pejabat yang akan diangkat melalui proses tawar-menawar. Bahkan kalau ada jabatan lowong pada kabupaten-kabupaten tingkat pertama, komisi yang diminta bukan lagi 25.000 ringgit, melainkan 30.000 sampai 50.000 ringgit.

Mencela

Sayangnya ulah para pejabat itu telah mengorbankan rakyat kecil dan petani. Sebab nantinya setelah diangkat, mereka harus berusaha keras selama bertahun-tahun untuk mengatasi hutang-hutangnya yang telah dipakai untuk memberikan komisi. Paling tidak, dia akan berusaha supaya uang komisi itu kembali selama dia memegang jabatan itu.

Agar para gubernur tidak berlebihan dalam meminta komisi, pemerintah mulai mengatur besarnya komisi yang dianggap layak. Daendels merupakan orang yang pertama kali mengatur ketentuan jumlah komisi. Untuk itu para bupati yang diangkat oleh gubernur harus membayar 10.000 sampai 20.000 piaster.

Namun tidak semua pejabat VOC setuju dengan cara-cara seperti itu. Banyak pejabat tinggi mencela sistem komisi dalam pengangkatan bupati yang berlebihan dan dianggap terlalu besar. Barangkali karena cara itu sudah membudaya, mereka tidak terang-terangan menolak sistem komisi itu. Meskipun pada prinsipnya banyak pejabat mencela sistem pengangkatan bupati yang meminta begitu banyak biaya dari penduduk pantai timur laut Jawa, dalam memorinya tanggal 10 Oktober 1802 van Hogendorp berpendapat bahwa kebiasaan itu tidak seharusnya dihapus sama sekali. Alasannya, orang kecil tidak boleh terlalu bebas. Kalau kebiasaan itu dihapus akan menggugah mereka (para pejabat) untuk menyalahgunakan wewenangnya.

Tradisi menerima suap atau komisi ternyata tidak hanya terjadi pada pejabat-pejabat Belanda. Siapa bilang para pejabat pribumi tidak doyan duit? Justru mereka lebih serakah daripada meneer-meneer tadi. Puncaknya terjadi ketika sistem tanam paksa diberlakukan di sini (1830-1870).

Dua masalah pokok dalam sistem tanam paksa adalah tanah dan tenaga kerja. Untuk itu pemerintah Belanda menuntut para bupati agar menyediakan kedua hal tersebut, yakni tanah dan tenaga kerja. Sebagai imbalannya, pemerintah memberikan rangsangan berupa presentase (kulture procenten). Besar kecilnya presentase tergantung pada hasil kerja bupati.

Bupati memberikan lagi presentase itu kepada para pangreh praja dan lurah. Di samping itu mereka tetap menerima gaji resmi dari pemerintah. Gaji mereka memang kecil, tapi sabetan mereka lumayan besar. Karena sistem itulah sistem tanam paksa bertahan cukup lama.

Setelah tanam paksa dihapus, sistem presentase juga dihapus. Anehnya, meskipun dengan gaji kecil, para bupati, wedana, camat, dan lurah tetap bisa hidup dalam kemewahan. Setelah ditelusuri ternyata mereka tetap menerima (atau meminta?) uang pelicin dari masyarakat. Sayang waktu itu belum ada perangkat hukum yang mengatur pembuktian terbalik.

Karena para pejabat mempunyai kedudukan yang tinggi, akibatnya kesempatan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi sangat luas. Sistem administrasi semacam itulah yang menyebabkan tumbuhnya tradisi KKN. Seperti efek domino, sambung-menyambung, dan terus berkembang hingga masa sekarang. Meskipun ada gebrakan KPK, tampaknya “tradisi warisan kolonial” itu sulit diberantas. Hanya ganti nama seperti money politic, uang semir, dan uang kebijaksanaan. Dan juga ganti sumber yang ditilep macam dana kompensasi BBM dan raskin. Dari pemerintah pusat sudah diberikan, tapi distribusinya ke masyarakat nyangkut di aparat desa. Demikian masalah yang sering terjadi.

Ingin dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi? Ya, harus memberikan “uang setoran” kepada pejabat tertentu. No money, nodong, begitulah kata sebuah sindiran. Akibatnya rakyat kecil lagi yang jadi korban. Itulah “tradisi Indonesia”. Bagaimana agar peringkat korupsi turun, kita tunggu gebrakan SBY.***

DJULIANTO SUSANTIO
Arkeolog, tinggal di Jakarta


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Kategori