Oleh: hurahura | 20 Februari 2011

Arkeologi Publik: Sebuah Pengantar

Oleh: Djulianto Susantio dan Mindra Faizaliskandiar
(Disampaikan pada Kemah Kerja dan Studi Arkeologi, HIMA UGM, 1985)

Pendahuluan

Perlindungan terhadap situs-situs arkeologi di berbagai negara dalam dasa warsa terakhir ini dirasakan sebagai suatu upaya yang mendesak dan perlu penanganan serius. Meskipun aktivitas masyarakat awam yang merusak dan menghancurkan situs-situs arkeologi telah berlangsung sejak lama, namun ternyata disiplin ilmu arkeologi belum cukup sigap untuk berusaha mengatasinya. Entah sudah berapa banyak situs yang kini hanya tinggal serpihan-serpihan belaka, yang hampir-hampir tidak punya arti apa-apa.

Meskipun upaya perlindungan situs arkeologi yang dilandasi kaidah-kaidah keilmuan baru muncul di abad ke-20 ini dan lebih nyata lagi sejak 1970-an, namun aktivitas pemugaran peninggalan arkeologi sudah jauh lebih awal mendapat perhatian para ahli arkeologi. Pemugaran peninggalan arkeologi yang semula hanya ditujukan pada bangunan-bangunan besar berkategori fitur, lama-kelamaan menimbulkan pemikiran baru untuk mengatasi kebutuhan perlindungan dan perawatan bangunan yang telah dipugar. Hal ini kemudian menjadi semakin meluas ketika para arkeolog mulai menyadari bahwa upaya pelindungan ternyata juga dibutuhkan bagi tinggalan-tinggalan arkeologi yang masih berada di dalam tanah.

Berbagai macam cara telah ditempuh para arkeolog untuk melaksanakan perlindungan terhadap situs maupun peninggalan arkeologis. Baik berupa perlindungan dari pencurian, perusakan, maupun penghancuran oleh masyarakat awam. Baik yang disengaja ataupun tidak disadari pelakunya. Cara-cara perlindungan itu terutama ditujukan untuk mengamankan data arkeologi. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian berbagai kepentingan lain turut berperanan juga.

Upaya perlindungan situs dan tinggalan arkeologi yang tidak dikukuhkan lewat lembaga eksekutif maupun legislatif nampaknya cenderung sia-sia saja. Karena itu sudah sejak lama upaya perlindungan itu dilembagakan lewat Undang-undang dan Surat Keputusan Pemerintah. Dengan demikian para arkeolog memiliki dasar berpijak yang kokoh.


Arkeologi Publik: Sebuah Upaya Perlindungan

Upaya perlindungan situs dan tinggalan arkeologis yang dilakukan lewat penerapan aspek-aspek keilmuan, di luar Indonesia tercermin dari berbagai istilah yang kerap dipergunakan, misalnya rescue-archaeology, contract-archaeology, conservation-archaeology, industrial-archaeology, preservation-archaeology, salvage-archaeology, dan public-archaeology. Keseluruhan istilah tersebut merupakan bagian dari usaha raksasa yang biasa disebut Cultural Resources Management.

Istilah-istilah tersebut memiliki pengertian dan operasional yang berbeda-beda. Namun secara umum bisa dikatakan tercakup dalam Public Archaeology (Arkeologi Publik). Arkeologi Publik pertama kali dikemukakan oleh McGimsey dalam bukunya yang berjudul Public Archaeology (1972). Asumsi dasar tumbuhnya Arkeologi Publik terutama berlandaskan pada kenyataan bahwa masa lalu bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dunia yang diinjak oleh seorang anak yang baru lahir adalah dunia yang sudah terjadi selama jutaan tahun. Manusia dilahirkan dan kemudian melangsungkan hidupnya, keseluruhannya merupakan produk sekaligus bagian dari suatu kisah jutaan tahun sejarah biologi dan kebudayaan. Masa lalu manusia selalu mempunyai ikatan erat dengan kehidupan sekarang. Karena itu hak untuk mengetahui masa lalu, termasuk masa lalu lingkungan alam, merupakan suatu hak asasi manusia.

Setiap orang punya hak yang sama besarnya untuk mengetahui masa lalu umat manusia. Akan tetapi tentunya kita sependapat bahwa hak untuk mengetahui masa lalu tersebut, tidak dapat diartikan bahwa setiap orang bebas untuk merusak dan menghancurkan bukti-bukti masa lalu itu.

Pengrusakan dan penghancuran situs arkeologi masih terus berlangsung sampai kini. Banyak alasan yang mungkin menjadi penyebabnya, baik alasan ekonomis dan edukatif maupun religius dan politis. Arkeologi Publik sendiri berusaha untuk menegakkan prinsip tersebut.

Tugas Arkeologi Publik adalah menyadarkan dan meyakinkan masyarakat awam bahwa penelitian arkeologi harus dilakukan lewat cara-cara tertentu. Karena itu penelitian arkeologi hanya layak dilakukan oleh arkeolog. Sementara kepada masyarakat umum harus pula ditekankan bahwa setiap bentuk tinggalan arkeologis, baik besar maupun kecil atau bagus maupun jelek, merupakan data penting untuk mengetahui masa lalu, termasuk masa lalunya sendiri. Perlindungan atas situs dan tinggalan arkeologis memang harus disertai oleh keikutsertaan masyarakat.

Berkomunikasi dengan masyarakat merupakan tugas utama Arkeologi Publik. Tanpa komunikasi tersebut, akan sia-sia sajalah upaya kita untuk melindungi situs dan tinggalan arkeologis. Selain berupaya dalam menyadarkan dan meyakinkan masyarakat atas pentingnya melindungi situs dan tinggalan arkeologis, Arkeologi Publik juga harus bersikap aktif, jadi tidak hanya reaktif. Pendirian bangunan-bangunan raksasa, pembangunan waduk dan irigasi, aktivitas pertanian, dan lain sebagainya merupakan aktivitas yang harus diamati seteliti mungkin. Pada dasarnya Arkeologi Publik memang harus meneliti dampak pembangunan modern bagi situs dan tinggalan arkeologis. Karena itu Arkeologi Publik tidak semata-mata melindungi situs dan tinggalan arkeologis yang sudah nampak, akan tetapi juga yang sebelumnya tidak diketahui.

Secara umum Arkelogi Publik dapat dijelaskan sebagai salah satu subdisiplin ilmu arkeologi, yang mempelajari segala aktivitas masyarakat masa kini yang membahayakan situs dan tinggalan arkeologis, sekaligus berusaha menyadarkan dan meyakinkan masyarakat akan keikutsertaannya memiliki bukti-bukti masa lalu tersebut. Hole dan Heizer (1973:25) menyatakan bahwa para arkeolog memang harus berusaha untuk:

  1. Mengevaluasi peraturan perlindungan situs arkeologi dan dampak pembangunan (serta aktivitas lainnya) terhadap situs arkeologi.
  2. Mengembangkan perencanaan untuk mengurangi atau meniadakan dampak tersebut di atas.
  3. Mengurus, mengatur, dan merawat situs-situs arkeologi untuk tujuan konservasi, pendidikan masyarakat dan objek wisata, serta untuk mempersiapkan penelitian arkeologi lebih lanjut.

Untuk membangkitkan rasa memiliki masyarakat dan untuk meyakinkan keikutsertaan masyarakat terhadap situs dan tinggalan arkeologis, banyak cara dapat ditempuh. Meskipun pengertian Arkeologi Publik di negara asalnya jauh lebih rumit, barangkali tak ada salahnya metode demikian diterapkan di Indonesia.


Arkeologi Publik dan Museum

Sebagai sebuah ilmu yang menampilkan benda-benda budaya masa lalu, arkeologi jelas membutuhkan seperangkat metodologi ilmiah yang canggih dan sebuah lembaga tempat penyimpanan, mengawetkan, merawat, dan memperlihatkan benda-benda budaya masa lalu yang diperolehnya itu. Benda-benda arkeologi yang telah diangkat dari matriknya, otomatis akan mengalami perubahan tempat (ruang), perubahan bentuk (formal), dan perubahan hubungan (asosiasi), bahkan mungkin perubahan jumlah (kuantitas). Setiap kegiatan yang menyebabkan perubahan matriks, provinience, asosiasi, dan konteks merupakan aktivitas yang termasuk dalam kategori ’proses transformasi’ (Schiffer 1976, Mundardjito 1982).

Meskipun proses transformasi tersebut dilakukan secara sadar, sistematis, dan terkendali, namun dalam kenyataannya aktivitas kita tetap saja harus diarahkan juga pada sasaran dan tujuan lain yang tidak semata-mata berwawasan historiografi. Lewat wawasan historiografi, aktivitas transformasi yang dilakukan arkeologi mencakup sasaran dan tujuan yang berkenaan dengan penjelasan sistem teknologi-ekonomi, sistem kemasyarakatan, dan sistem kepercayaan masa lalu. Sementara lewat wawasan konservasi, aktivitas itu harus diarahkan mencakup sasaran dan tujuan yang berkenaan dengan sistem perlindungan, sistem pemeliharaan, dan sistem pemugaran benda-benda arkeologi.

Berbeda dengan artefak kategori fitur, artefak-artefak yang telah diangkat dari matriksnya membutuhkan tempat dan penanganan khusus setelah artefak-artefak itu dianalisis dan diinterpretasikan. Benda-benda arkeologi yang telah melewati ketiga tingkat penelitian arkeologi tidak harus diperlakukan ’habis manis sepah dibuang’. Berkenaan dengan hal itu, dibutuhkan suatu lembaga resmi yang mengkhususkan diri dalam upaya menangani, memelihara, dan melindungi artefak-artefak bergerak yang telah lepas dari siklus penelitian arkeologi. Lembaga itu adalah museum.

Di dalam kenyataannya seperti juga di banyak negara lain, sering terjadi sebagian besar benda-benda arkeologi ditemukan dan diperoleh tidak melalui aktivitas ilmiah yang terkendali. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori penyebab terjadinya proses transformasi, seperti kegiatan pertanian, pembangunan fisik, bencana alam, dan lain sebagainya banyak yang telah menyebabkan terangkatnya benda-benda arkeologi dari dalam tanah. Benda-benda arkeologi yang diperoleh secara tidak disengaja itu jelas akan kehilangan matriks, provinience, dan asosiasi (dimensi ruang) yang semula dimilikinya. Bahkan bukan mustahil akan kehilangan pula dimensi waktunya. Sebagian besar benda-benda yang kini tersimpan dan terpajang di banyak museum di Indonesia adalah benda-benda arkeologi seperti itu.

Meskipun semula lembaga museum dimaksudkan sebagai tempat penyimpanan dan menyajikan benda-benda etnografis, dan karena itu museumologi dianggap merupakan subdisiplin dari ilmu antropologi, namun lama-kelamaan museum jauh lebih sering dan lebih banyak menyimpan serta menyajikan benda-benda arkeologi. Karena itulah di dalam tubuh arkeologi sendiri kemudian muncul subdisiplin yang disebut museologi.

Museologi adalah ilmu yang menangani data dan peninggalan arkeologi lewat teknik dan metode tersendiri dan juga memiliki tujuan tersendiri. Termasuk dalam teknik dan metode Museologi antara lain persiapan display, perawatan, dan pemeliharaan benda arkeologi serta pengaturan dan penyusunan koleksi dalam sistem klasifikasi dan katalogus modern.

Lebih lanjut museologi berupaya menyajikan benda-benda arkeologi yang menjadi koleksi suatu museum kepada masyarakat luas dalam cara-cara yang mencakup sifat menarik, memuaskan rasa ingin tahu, dan memberikan inspirasi kepada para pengunjung (museum sebagai sarana inspirasi dan rekreasi). Lebih jauh, museologi berupaya memberi dan menanamkan wawasan arkeologis kepada masyarakat luas (museum sebagai sarana informasi dan edukasi).

Mengingat kedua fungsi museum tersebut, terlihat jelas bahwa museum sesungguhnya berada di dalam lingkup Arkeologi Publik. Museum sebenarnya secara nyata telah mempraktekkan bahwa ‘masa lalu’ adalah milik semua orang . Karena itu bukti-bukti masa lalu harus dapat dinikmati masyarakat umum selengkap mungkin. Pada prinsipnya, keseluruhan teknik dan metode museologi merupakan suatu upaya untuk menyajikan bukti-bukti masa lalu tersebut kepada masyarakat luas sebaik dan selengkap mungkin.

Lebih dalam lagi, seluruh penampilan koleksi museum yang terbuka bagi masyarakat umum itu merupakan suatu upaya dalam rangka menanamkan ‘sense of belonging’, yaitu rasa ikut memiliki bagi masyarakat luas. Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan dan peranan museum dalam masyarakat tidak terlepas dari konsep Arkeologi Publik. Di dalam struktur Arkeologi Publik sendiri museum merupakan lembaga yang menjembatani arkeologi di satu pihak dengan masyarakat luas di pihak lain. Dengan demikian kadang-kadang dapat dikatakan bahwa museum adalah ’etalase arkeologi’. Benda-benda arkeologi yang ditampilkan di museum-museum, baik berupa museum biasa maupun museum lapangan (site museum), diharapkan mampu menampilkan arkeologi sebagai sebuah lembaga keilmuan yang bergerak tidak secara eksklusif, namun terbuka bagi masyarakat luas.


Arkeologi Publik dan Pariwisata

Sesuai dengan konsep dasar Arkeologi Publik yaitu masa lalu adalah milik semua orang dan sesuai juga dengan prinsip dasarnya bahwa meskipun masa lalu milik semua orang namun aktivitas penelitian terhadap masa lalu harus dilakukan dalam cara-cara tertentu, maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi para ahli arkeologi untuk menampilkan bukti-bukti masa lalu kepada masyarakat luas. Upaya menampilkan bukti-bukti tersebut dapat dilakukan lewat berbagai cara, misalnya menyajikannya di museum, mempublikasikannya secara luas lewat media massa, dan menyajikan langsung di tempat bukti-bukti itu ditemukan.

Sesuai pula dengan salah satu misi dari Arkeologi Publik, yaitu untuk menanamkan ’sense of belonging’ pada masyarakat, maka upaya menampilkan bukti-bukti masa lalu itu harus dilakukan dengan teknik dan metode tersendiri pula. Berbeda dengan artefak-artefak yang tergolong ’movable’, yang tidak mungkin ditampilkan langsung di tempatnya ditemukan, artefak-artefak yang tergolong fitur biasanya akan diamankan sebagai cagar budaya dalam bentuk taman-taman purbakala. Bukti-bukti masa lalu yang disajikan langsung di situsnya seperti itu bukan mustahil akan mampu menarik minat masyarakat luas lebih besar dibandingkan penyajian di museum-museum.

Salah satu kelebihan cara penyajian langsung di situsnya ini antara lain memperlihatkan bangunan atau monumen purbakala berikut lingkungan di sekitarnya. Hal ini diperkirakan akan lebih mampu membantu tugas kita untuk menanamkan rasa memiliki masyarakat. Bayangkan saja bila Candi Borobudur kita pindahkan ke Jakarta dan disimpan di dalam sebuah gedung, apakah daya tariknya akan sebesar sekarang?

Hubungan erat antara Arkeologi Publik dengan pariwisata terlihat jelas, keduanya berusaha menampilkan objek-objek tertentu pada masyarakat, dengan harapan dapat memuaskan rasa ingin tahu, rasa kekaguman, dan mampu menghibur para pengunjung. Di dalam dunia kepariwisataan sendiri terdapat dua unsur yang paling berperanan dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sarana dan objek wisata. Dimaksudkan dengan sarana wisata adalah unsur-unsur yang membantu para wisatawan dalam perjalanan wisatanya, tempat penginapan, restoran, transportasi, perlindungan keamanan, brosur, dan lain sebagainya. Sedangkan dimaksudkan dengan objek wisata adalah unsur-unsur yang menjadi sasaran dan tujuan perjalanan wisata seorang wisatawan.

Arkeologi sendiri manyumbangkan salah satu jenis objek wisata, yang daya tariknya tidak kalah dibandingkan objek wisata lainnya. Bentuk pariwisata sendiri dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi beberapa jenis, salah satunya pariwisata budaya.

Para ahli kepariwisataan telah menetapkan lima hal manfaat pariwisata, yaitu manfaat di sektor ekonomi (penghasil devisa, merangsang tumbuhnya industri rakyat, meratakan pendapatan), di sektor sosial (menyerap tenaga kerja, memperluas nilai-nilai kehidupan, pengetahuan dan mempertebal toleransi), di sektor kebudayaan (menggali, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya bangsa), di sektor lingkungan hidup (melestarikan alam, keindahan dan kebersihan lingkungan), serta di sektor pendidikan (membantu pendidikan sejarah dan kebudayaan di bidang pendidikan formal dan membangkitkan rasa cinta warisan budaya bangsa di bidang pendidikan nonformal).

Sesuai dengan konsep dan prinsip dasar Arkeologi Publik maka manfaat pariwisata di sektor kebudayaan dan di sektor pendidikan memperlihatkan pula bagaimana eratnya hubungan antara pariwisata dan Arkeologi Publik. Menggali, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya bangsa adalah kalimat dalam perspektif kepariwisataan. Sementara ekskavasi, konservasi, dan penelitian arkeologi atas bukti-bukti masa lalu adalah kalimat dalam perspektif Arkeologi Publik. Namun pada prinsipnya kedua kalimat tersebut adalah ’sama dan sebangun’.

Demikian juga halnya dengan kalimat membantu pendidikan sejarah dan kebudayaan serta membangkitkan rasa cinta warisan budaya bangsa adalah kalimat dalam perspektif kepariwisataan. Sedangkan menanamkan ’sense of belonging’ adalah kalimat dalam perspektif Arkeologi Publik. Kalau begitu barangkali dapat kita sepakati bahwa antara Arkeologi Publik dan pariwisata sebenarnya terdapat hubungan dinamis yang saling mempengaruhi.

Di Indonesia sendiri upaya memadukan kepentingan arkeologi dan pariwisata terlihat dalam persetujuan yang ditandatangani oleh Direktorat Jendral Kebudayaan Depdikbud dan Direktorat Jendral Pariwisata Deperhub pada 1979 tentang Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya. Perjanjian ini menyebabkan pihak kepariwisataan berhak mengevaluasi dan memonitor lebih dari 60 kepurbakalaan yang terdapat di 10 DTW (Daerah Tujuan Wisata), untuk dmasukkan ke dalam rencana induk pariwisata (Suleiman, 1983:176). Kerja sama ini juga mendorong pengetahuan sejarah dan arkeologi serta menanamkan kesadaran sejarah pada masyarakat (Wibowo 1980:26).

Di lain pihak dapat disaksikan kenyataan sehari-hari tentang pencemaran terhadap peninggalan arkeologi. Vandalisme (corat-coret), gravitisme (gores-menggores), pengotoran sampah yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil para pengunjung merupakan hal yang banyak terlihat di beberapa objek arkeologis. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pariwisata di lingkungan kepurbakalaan ini, diperkirakan akan semakin meningkat pula kegiatan pencemarannya.

Dampak negatif seperti itu tentu saja dapat dijadikan indikasi bahwa pariwisata di negara kita belum terencana dan terkontrol dengan baik, serta belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut memiliki warisan budaya bangsa. Kenyataan ini kembali mengingatkan kita akan perlunya Arkeologi Publik untuk dibina dan dikembangkan lebih lanjut.

Adanya dampak negatif di bidang kepariwisataan telah mendorong para arkeolog maupun pihak pariwisata untuk berupaya mengurangi atau kalau mungkin menghilangkan dampak negatif tersebut. Hal ini kembali mengingatkan kita pada misi Arkeologi Publik, yaitu mengevaluasi dampak pembangunan dan aktivitas lainnya (termasuk pariwisata), mengembangkan upaya untuk mengurangi atau meniadakan dampak tersebut serta merawat situs dan tinggalan arkeologis.

Namun apapun upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan dampak pariwisata atas situs dan objek arkeologis, nampaknya hanya akan menjadi usaha yang sia-sia saja bila tidak disertai dukungan dan minat para wisatawan itu sendiri. Hal ini sekali lagi mengingatkan kita pada tugas Arkeologi Publik, yaitu untuk menyadarkan dan meyakinkan masyarakat bahwa setiap situs dan tinggalan arkeologis adalah penting, dan karenanya harus dilindungi.


Arkeologi Publik dan Media Massa

Upaya perlindungan atas situs dan tinggalan arkeologis yang menjadi ruang lingkup studi Arkeologi Publik pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis kegiatan, yaitu:

  1. Melindungi dalam arti merawat dan memugar secara fisik
  2. Melindungi dalam arti menanamkan kesadaran pada masyarakat.

Untuk kegiatan yang pertama, di Indonesia tanggung jawab berada di pundak Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, sedangkan untuk aktivitas kedua tanggung jawab berada di pundak seluruh komunitas ilmiah arkeologi.

Meskipun kepentingan aktivitas pertama di atas dalam operasional Arkeologi Publik sangat penting, namun lembaga khusus yang menangani masalah tersebut sudah ada, dan dalam kenyataannya sudah terselenggara cukup baik. Menanamkan kesadaran pada masyarakat dapat dilakukan lewat beberapa cara, antara lain penyajian benda-benda arkeologis di museum dan di lapangan. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan media massa. Pemanfaatan media massa untuk kepentingan Arkeologi Publik pada prinsipnya dapat dirinci menjadi beberapa hal. Terutama sekali melalui tulisan atau siaran dengan maksud memberikan penerangan (informatif), mempengaruhi dengan cara membujuk (persuasif), mendidik (edukatif), dan hiburan belaka (entertainment atau rekreatif).

Keempat maksud tersebut sebenarnya merupakan rangkuman dari proses dalam arti vertikal yang dalam penggunaannya mengandung beberapa tujuan tertentu, seperti mempengaruhi pendapat umum, menggerakkan suatu kegiatan umum, mengubah sikap umum, menyarankan sesuatu, dan menerangkan dengan tujuan khusus (Sinaulan, 1982:16). Dalam kaitannya dengan Arkeologi Publik, agaknya yang terpenting adalah publikasi dengan maksud informasi dan edukasi. Ledakan di Candi Borobudur, misalnya, dapat diketahui masyarakat melalui informasi dan tulisan atau siaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya publikasi mengenai arkeologi di Indonesia, baik dalam bentuk berita maupun ’feature’ terasa semakin meningkat. Begitu pula publikasi dalam media elektronik. Di RRI pernah ada paket siaran ’Dunia Arkeologi’ dan ’Menyingkap Tabir Purbakala’, sementara di TVRI ada Apresiasi Budaya, Kronik Seni dan Budaya, Dunia Ilmu, dan Selamat Pagi Indonesia (Soekatno Tw, 1983).

Media massa baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik, agaknya merupakan media yang paling ampuh dalam upaya menyebarluaskan dan menanamkan kesadaran arkeologis kepada masyarakat. Dalam gilirannya kemudian tentu saja kenyataan ini harus dimanfaatkan seefektif mungkin untuk kaidah-kaidah Arkeologi Publik.

Meskipun cara penyajian suatu tulisan atau siaran dalam media massa harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang terdapat dalam dunia jurnalistik, namun hal itu sama sekali tidak mengurangi manfaatnya sebagai sarana yang ampuh. Suatu hal yang sering ditakuti para ilmuwan termasuk kalangan arkeolog bahwa gengsi mereka akan menurun bila menulis dalam media cetak. Itulah sebabnya tulisan para arkeolog di media cetak bisa dihitung jari. Sesungguhnya pemanfaatan media massa dapat pula dilakukan oleh para ahli atau calon ahli arkeologi sekaligus. Kita harapkan komunitas arkeologi akan sering memanfaatkan media massa (Mundardjito, 1983).

Tulisan yang gencar dan terus-menerus dalam media cetak memang sangat dituntut untuk menimbulkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai yang dikandung peninggalan sejarah dan purbakala. Kalau kita sudah bisa sepakati bersama bahwa upaya perlindungan situs dan tinggalan arkeologi yang tidak disertai rasa memiliki masyarakat adalah upaya yang sia-sia, maka tentunya kita pun harus bisa menyetujui pendapat bahwa pemanfaatan media massa untuk kepentingan Arkeologi Publik harus ditingkatkan lagi. Pada gilirannya kemudian hal ini akan membawa konsekuensi kepada kita – para mahasiswa arkeologi – untuk bersama-sama mencoba ikut serta dalam upaya penting tersebut. Sebagaimana dikatakan seorang wartawan, ”…Selain para ahli arkeologi, juga calon ahli arkeologi harus sudah mulai berani menulis mengenai bidangnya. Kalau semua ini sudah dilakukan, maka pengetahuan masyarakat mengenai bidang kepurbakalaan akan meluas. Dengan sendirinya masyarakat mempunyai beban tanggung jawab akan warisan nenek moyang kita dan tergerak untuk ikut melestarikannya” (Zain, 1981).


Penutup

Meskipun istilah Arkeologi Publik di dalam dunia ilmu arkeologi di Indonesia masih merupakan hal yang baru, namun sesungguhnya banyak aktivitas dalam arkeologi Indonesia yang dapat dinyatakan sebagai aktivitas Arkeologi Publik. Upaya pemugaran, misalnya, sudah menjadi tugas rutin para arkeolog di Indonesia sejak awal abad ke-20. Studi kelayakan arkeologi, dalam dasawarsa terakhir ini dianggap merupakan kegiatan ilmiah arkeologi dan dianggap merupakan tanggung jawab seluruh komunitas arkeologi.

Demikianlah pemikiran kami. Sebagai pengetahuan baru Arkeologi Publik perlu didiskusikan bersama di forum ini.

Iklan

Responses

  1. Kemah Kerja dan Studi Arkeologi ini sejenis PIAMI ya pak? wah hebat


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: