Oleh: hurahura | 24 November 2017

Pemerintahan Swatantra Sidoarjo-Jawa Timur Berdasarkan Tinggalan Prasasti

Kamalagyan-1Prasasti Kamalagyan (Sumber: situsbudaya.id)

Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, menurut sumber sejarah arsip kolonial Belanda, merupakan sebuah wilayah bernama ‘Sidokare’, bagian dari Kabupaten Surabaya. Berdasarkan Keputusan Pemerintah Netherland Indies No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Empat bulan kemudian, yaitu tanggal 28 Mei1859, nama Kabupaten Sidokare, diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian Hari Jadi Pemerintahan Sidoarjo dapat diambil tanggal 31 Januari atau tanggal 28 Mei.

Namun demikian, dalam hal ini masyarakat Sidoarjo ingin mencari ‘Hari Jadi Kota/Kabupaten’-nya, dengan alasan bahwa tanggal 31 Januari atau tanggal 28 Mei merupakan ‘Hari Jadi’ bentukan Pemerintah Kolonial Belanda. Melalui kajian sumber daya budaya yang ada di Sidoarjo, baik dari budaya material maupun non material (perilaku budaya), akan dapat dikenali beberapa ciri pokok yang menjadi identitas budaya masyarakat Sidoarjo. Yang mungkin dari sumber daya budaya tersebut dapat digali suatu ‘hari’ awal pemerintahan secara swatantra/otonomi, sebagai penentu ‘Hari Jadi’ pemerintahan wilayah tersebut.

Dari hasil penggalian dan pengkajian data di lapangan, dapat diajukan suatu pendapat bahwa ‘Hari Jadi Awal Pemerintahan Sidoarjo’ secara yuridis formal dimulai pada tanggal 13 paro terang bulan Jyesta tahun 851 Śaka (24 Mei 929).

Kata Kunci: Pemerintahan Swatantra, Sidoarjo, Prasasti.


Abstract

The district of Sidoarjo in East Java Province, according to the historical source of Dutch colonial archives was the place named Sidokare, part of Surabaya district. Based on the Government’s decision (Netherland Indies) number 9/1859, on January 31st, 1859 Staatsblad number 6, Surabaya was divided into two districts named Surabaya and Sidokare. Four months later, on May 28th, 1859, the name Sidokare was changed in to Sidoarjo. So the anniversary of Sidoarjo government can be taken on January 31st, or May 28th.

However, People in Sidoarjo want to find out for the real anniversary not based on the Dutch Colonial Government as on the January 31st, or May 28th, but based on the agreement long-long ago. Then, through the study of cultural resources in Sidoarjo, both from material or non-material (non material culture called behavior), will be recognized as some basic characteristics that become cultural identity of Sidoarjonese, which is expected to be “the first day” of Sidoarjo’s government, based on autonomy/swantatra.

From the results of the excavation and assessment of the data, it can be proposed an opinion that the first anniversary of Sidoarjo government by formal juridical, begun on the “Paro terang” of Jyesta month in the year of 851 saka (May 24th, 929).

Key word: government of swatantra, Sidoarjo, Inscription.


Pendahuluan

Terbentuknya sebuah wilayah atau daerah pemerintahan di Indonesia, kebanyakan timbul pada masa kolonial. Karena pada masa kolonial itulah kota yang sebenarnya seperti yang kita lihat sekarang ini terbentuk. Dengan demikian akan mudah dikenali dan dicari apabila masyarakat kota yang bersangkutan akan melaksanakan atau merayakan hari jadi kotanya, dengan mengacu atau mencari data-data dari masa kolonial, yang dalam hal ini tentu saja zaman Belanda. Kota-kota di Indonesia sebagian besar memang terbentuk pada masa itu. Arsipnya dapat dicari di Arsip Nasional Jakarta dan Den Haag, Belanda.

Sebagaimana halnya kota Sidoarjo, menurut sumber sejarah arsip bahwa pada masa kolonial Belanda, daerah Sidoarjo merupakan sebuah wilayah bernama ‘Sidokare’, yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Pada 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Netherland Indies No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Empat bulan kemudian, yaitu tanggal 28 Mei1859, nama Kabupaten Sidokare, diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan berkonotasi tidak baik.

Masyarakat Sidoarjo agaknya kurang ‘sreg’ dengan daerahnya yang awal pemerintahannya dihubungkan dengan zaman kolonial. Alih-alih itu merupakan suatu warisan kolonial, warisan penjajah, sehingga alangkah baiknya seandainya tonggak terjadinya sebuah wilayah atau daerah terjadi dari hasil komunitas masyarakat wilayah atau daerah itu sendiri, yang terbentuk secara swatantra oleh pemerintahan asli pribumi (kerajaan) di masa silam.

Makna sebuah hari jadi suatu wilayah atau daerah memang mengandung sebuah pemahaman yang sangat kompleks dan hakiki bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya. Tidak dapat disalahkan apabila ada daerah yang tidak mau menggunakan staatblad buatan kolonial, tidak mau menggunakan regentschap atau gemeente buatan kolonial. Dengan alasan mereka (para kolonial) itu tinggal membentuk satuan administratif dari sebuah masyarakat yang sudah terbentuk secara tradisional. Hal demikian memang dapat mempengaruhi emosi sebuah semangat dan keyakinan primordial dan patriotis masyarakatnya. Dengan diketahuinya masa awal timbulnya suatu daerah atau wilayah pada masa lampau yang terbentuk oleh komunitas masyarakat nenek moyangnya (apakah terbentuk karena berdirinya sebuah kerajaan, atau mulai berlakunya daerah tersebut sebagai daerah swatantra/otonomi, atau pula karena bedah Krawang), maka tentunya akan menimbulkan rasa bangga, rasa yakin, dan percaya diri untuk lebih bersemangat membangun daerahnya.

Dengan melalui kajian sumber daya budaya yang ada di Sidoarjo, baik dari budaya material maupun non material (perilaku budaya), akan dapat dikenali beberapa ciri pokok yang menjadi identitas budaya masyarakat Sidoarjo. Yang kemungkinan dari sumber daya budaya tersebut dapat digali sebuah ‘hari’ awal pemerintahan secara swatantra/otonomi, sebagai penentu ‘Hari Ulang Tahun’ pemerintahan wilayah tersebut.

Data yang dapat diambil dan dipertimbangkan sebagai kriteria munculnya sebuah pemerintahan otonom, adalah:

  1. Sumber data arkeologis: dalam hal ini dapat digunakan sebagai salah satu bukti sejarah bahwa di daerah atau wilayah yang bersangkutan pernah hidup dan berkembang suatu peradaban manusia. Tinggalan arkeologis tersebut dapat berupa prasasti, naskah kuno, maupun bangunan candi dan situs.
  2. Cerita Tutur/Rakyat: Cerita rakyat hampir dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat. Foklor tersebut menampung kreasi masyarakat baik primitif maupun modern. Dengan menggunakan bunyi dan kata dalam prosa maupun puisi, yang meliputi kepercayaan, adat istiadat, seni pertunjukan yang ada (Leach, 1949).
  3. Toponim suatu tempat, yaitu nama-nama desa kuno yang secara tekstual masih tersisa dari cerita masyarakat setempat.

Dalam kesempatan ini, dicoba mengangkat suatu makalah yang disampaikan berkenaan dengan potensi arkeologis berupa prasasti yang ada atau yang berhubungan dengan daerah kabupaten Sidoarjo, yang kemungkinan dapat dipertimbangkan sebagai tonggak hari diawalinya pemerintahan secara administratif.


Asumsi Berdasar Sejarah Tradisi

Hal yang sudah umum menjadi kepercayaan masyarakat Sidoarjo bahwa awal mula terjadinya kota kabupaten Sidoarjo, pada masa lampau dihubungkan dengan sebuah kerajaan yang bernama Kahuripan. Hal mana dapat diketahui dari tulisan-tulisan mengenai sejarah kota ini bahwa dahulu Sidoarjo dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala, sedangkan ibukotanya berada di sekitar Kecamatan Gedangan sekarang. Asumsi ini diduga timbul didasarkan atas berita dari prasasti Wurara 21 November 1289 M, kitab Nagarakrtagama tahun 1365 M, dan kitab Calon Arang 1540 M.

Prasasti Wurara memperingati pentahbisan raja Kertanagara dari kerajaan Singasari  sebagai Jina di pekuburan Wurara. Pada bait ke 3 – 6, disebutkan bahwa zaman dahulu ada pendeta utama yang bernama Aryya Bharada, yang telah membagi tanah Jawa menjadi dua, yaitu kerajaan Janggala dan Panjalu (Poerbatjaraka dalam Yamin I, 1960) . Kitab Nagarakrtagama pupuh 68:1 memberi keterangan: ‘nāhan tatwanikaŋ kamal widita deniŋ sāmpradāya sthīti, ńūni sāka yugādrinanda pańadĕg śrī jańgaleŋ jiwana, mwaŋ śrī pañjalunātha riŋ daha tĕwĕkniŋ yāwabhūmyāpalih, śrī airlańghya sirāńdani ryyasihirān pānak ri saŋ rwa prabhū. Demikianlah cerita tentang kamal yang diyakini berdasarkan ajaran yang kuat, dahulu tahun saka yuga adri nanda (974) ketika bertahta sri nata Janggala di Jiwana, serta sri nata Panjalu di Daha ketika itu tanah Jawa terbagi, sri Airlangga yang menyebabkan karena kasih baginda kepada kedua orang putranya yang menjadi raja (Pigeaud, 1960; Ktut Riana, 2009). Kitab Calon Arang yang ditulis pada masa akhir Majapahit menyebutkan pada bab XII bahwa raja Airlangga mengutus Pu Bharada untuk membagi tanah Jawa menjadi dua, yaitu kerajaan Janggala di sebelah timur, dan kerajaan Panjalu di sebelah barat (Poerbatjaraka, 1975). Dari ketiga sumber tersebut hanya Nagarakrtagama yang menyebutkan tahun pemerintahan 2 kerajaan Janggala dan Panjalu.

Atas dasar tiga keterangan di atas, diambil sebuah asumsi bahwa kerajaan Airlangga yang dalam tradisi bernama kerajaan Kahuripan pada tahun 966 saka atau 1042 M (menurut prasasti Turun Hyang), pada tahun 974 saka atau tahun 1052 M (menurut Nagarakrtagama) sudah terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Janggala di timur dengan ibukota Jiwana (Kahuripan), dan kerajaan Panjalu di barat dengan ibukotanya di Daha. Cerita tradisi tutur lebih jauh menyatakan bahwa kerajaan Janggala tersebut terletak di daerah delta, yaitu wilayah kabupaten Sidoarjo sekarang. Bukti artefak masa raja Airlangga yang dapat diajukan adalah adanya tinggalan arkeologis berupa prasasti (Kamalagyan di Tropodo-Krian), serta toponim nama ‘Jenggolo‘ yang mengindikasikan adanya sebuah kerajaan bernama Janggala (menurut prasasti Turun Hyang tahun 1044 M yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Mapanji Garasakan) (Boechari, 1968; Slametmulyana, 1979). Tentang Toponim atau nama tempat yang mengarah kepada identifikasi adanya sebuah bangunan suci di wilayah Sidoarjo sekarang, adalah nama kecamatan ‘Candi‘. Sementara bangunan suci candi, seperti candi Dermo di desa Candinegoro-Wonoayu, candi Pari di desa Candipari, candi Sumur di desa Candipari-Porong, dan candi Tawangalun di desa Buncitan-Sedati, tidak berhubungan dengan raja Airlangga, tetapi berhubungan dengan zaman lain.

Dari paparan di atas sulit untuk mengkorelasikan  bahwa kabupaten Sidoarjo berawal dari adanya kerajaan Janggala dengan hanya berdasar pada prasasti Kamalagyan tahun 1037 M,  serta dukungan indikasi nama ‘Jenggolo‘, sementara prasasti Wurara, kitab Nagarakrtagama, dan kitab Calon Arang tidak mengindikasikan  sama sekali keberadaan wilayah Sidoarjo. Prasasti Kamalagyan garis besarnya memperingati pembangunan bendungan di Waringin Sapta, karena bengawan sering kali menjebolkan tanggul sehingga banyak desa-desa yang rusak sawah ladangnya. Di dalam prasasti juga disebutkan bahwa raja Airlangga beristana di Kahuripan. Sebelumnya, menurut prasasti Cane tahun 1021 M, istana raja Airlangga berada di Wwatan Mas. Dan sesudah di Kahuripan, menurut prasasti Pamwatan tahun 1042 M, istana Airlangga pindah lagi ke Dahana (Slametmulyana, 1979). Nama kerajaan Airlangga sendiri tidak diketahui dengan pasti, karena tidak satupun prasastinya menyebut nama kerajaannya, yang disebut justru nama ibukotanya, yaitu Wwatan Mas, Kahuripan, dan Dahana. Dilihat dari perpindahan ibukota Airlangga yang awalnya di Wwatan Mas, kemudian Kahuripan, dan terakhir Dahana, serta ditilik dari pergeseran prasasti-prasasti Airlangga yang ditemukan, secara kronologis dapat dikatakan dari wilayah Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, gunung Penanggungan, bergeser ke arah barat yaitu Kudu-Jombang, Ngimbang-Lamongan, dan terakhir Sambeng-Lamongan (Susanti, 2010).

Nama Janggala baru muncul setelah pembagian kerajaan Airlangga. Prasasti Turun Hyang B tahun 1044 M dari Desa Truneng Mojokerto, prasasti Malenga tahun 1052 M dari Desa Banjararum Tuban, prasasti Garaman tahun 1053 M, dan prasasti Banjaran tahun 1052 M dari Desa Banjaran Surabaya,menyebut nama kerajaan itu. Tetapi melihat sebaran-prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja Janggala Sri Maharaja Garasakan dan Sri Maharaja Alanjung Ahyes, mengindikasikan bahwa kerajaan Janggala ada di sebelah utara sungai Lamong, sementara sebaran prasasti dari raja Panjalu berada di sebelah selatan sungai Lamong (Susanti, 2010).

Mengingat data tersebut di atas tidak satupun petunjuk yang mengarah kepada Sidoarjo pernah menjadi pusat kerajaan Janggala yang beribukota di Kahuripan. Apalagi melihat data sebaran prasasti masa ibukota Kahuripan lebih banyak di daerah Mojokerto bagian timur, maka dugaan kuat menyatakan bahwa Kahuripan berada di daerah Mojokerto bagian timur tersebut (Susanti, 2010), yang memang daerah tersebut masih merupakan bagian dari delta sungai Mas dan sungai Porong.


Prasasti-Prasasti yang Berhubungan dengan Daerah Sidoarjo

Prasasti-prasasti yang dapat dihubungkan dengan daerah Sidoarjo, dari yang tertua sampai yang paling muda usianya adalah sebagai berikut:

1. Prasasti Kuti

Ditemukan di daerah Joho, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekarang disimpan di Museum Nasional, Jakarta, Aksara dan bahasa Jawa Kuna. Isinya menyebutkan bahwa pada tanggal 15 paro terang bulan Srawana tahun 762 Śaka (18 Juli 840), Śrī Mahārāja Śrī Lokapala Hariwangśottunggadewa meresmikan Desa Waharu Kuti menjadi sīma diperuntukan bagi anak-anak raja yaitu cancu makuta dan cancu manggala. Disebutkan bahwa wilayah Kuti ada di sebelah barat Waharu, wilayahnya sampai ke sebelah selatan berbatasan dengan kebonageng, ke barat berbatasan dengan buwun dan ke utara berbatasan dengan ganting (Boechari, 1985/1986).

2. Prasasti Bungur

Ditemukan di Desa Gedangan, Sidoardjo, Jawa Timur sehingga dikenal dengan prasasti Gedangan.  Sekarang menjadi koleksi Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden, Belanda, aksara dan bahasa Jawa Kuna.

Merupakan prasasti yang berasal dari Majapahit untuk menguatkan hak daerah Bungur sebagai sīma yang telah diberikan raja sebelumnya. Bagian awalnya (Prasasti Kañcana, Bungur A, atau Gedangan) menyebutkan bahwa pada 13 paro terang bulan 782 Śaka (= 31 Oktober 860), Śrī Mahārāja Śrī Bhuwaneśwara Wisnusakalatmakadigwijaya Parakramottunggadewa Lokapālalañcana menganugerahkan sīma kepada daerah Bungur karena berkewajiban memelihara bangunan suci Kañcana. Mulai lempeng 12 (prasasti Bungur B, Gedangan B) dapat diketahui bahwa Pāduka Bhatāra Śrī Rājasanagara Dyah Hayam Wuruk mengakui kembali hak tersebut pada tanggal 13 paro gelap bulan Asuji tahun 1289 (= 22 Oktober 1367) (Nastiti, 2009).

3. Prasasti Waharu I

Ditemukan di Desa Kebon Pasar, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ditulis dengan aksara dan bahasa Jawa Kuna. Sekarang disimpan di Museum Nasional. Isinya menyebutkan bahwa pada tanggal 5 paro gelap bulan Waiśakha  tahun 795 Śaka (20 April 873), Sang Hadyan Kuluptiru meresmikan Desa Waharu sebagai sīma sebagai penguat atas hak penduduk Waharu secara turun temurun yang sudah sejak lama mereka miliki (Boechari, 1985/1986).

4. Prasasti Waharu II

Ditemukan di daerah Jenggolo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sekarang disimpan di Museum Nasional. Salinan dari masa Majapahit. Isinya menyebutkan bahwa pada tanggal 13 paro terang bulan Jyesta tahun 851 Śaka (24 Mei 929), Śrī Mahārāja Rake Hino pu Sindok Īśānawikramottunggadewa memerintahkan agar membuat prasasti bagi Desa Waharu yang isinya menjelaskan kedudukan hukum desa di sīma Waharu, sebab hak itu telah diberikan kepada penduduknya yang bernama Dyah Jngok yang amat setia dan patuh kepada raja. Juga karena kepatuhan dan keikhlasan para warga desa Waharu yang berbakti kepada raja, dengan menjaga bangunan suci milik raja (Brandes, 1913).

5. Prasasti Waharu III

Ditemukan di daerah Surabaya, huruf dan bahasa Jawa kuno, sekarang di museum nasional. Isinya hampir sama dengan prasasti Waharu II (Boechari, 1985/1986).

6. Prasasti Waharu IV

Prasasti ditemukan di daerah Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Sekarang menjadi koleksi Museum Nasional. Isinya menyebutkan bahwa pada tanggal 10 paro gelap bulan Srawana tahun 853 Śaka (12 Agustus 931), Śrī Mahārāja Rake Hino mpu Sindok memerintahkan agar membuat prasasti bagi rakyat Desa Waharu yang berisi ketetapan bahwa Desa Waharu merupakan sīma. Anugerah itu diberikan karena penduduk desa, yaitu para petani yang selalu menunjukkan kesetiaan dan kecintaan kepada raja sejak nenek moyang mereka, dan selalu menjaga keamanan desanya sebaik-baiknya (Boechari, 1985/1986).

7. Prasasti Sumbut

Prasasti pada satu lempeng tembaga, aksara dan bahasa Jawa Kuna. Merupakan bagian awal dari sebuah prasasti. Lanjutannya terdapat pada sebuah lempeng tembaga bertulisan pada kedua sisinya, sekarang menjadi Koleksi Museum Nasional. Isinya menyebutkan bahwa pada tanggal 11 Śuklapaksa bulan Aśuji 855 Śaka (2 oktober 933 M), Śrī Mahārāja Rake Hino pu Sendok Śrī Īśānawikramadharmottunggadewa mengeluarkan sebuah prasasti bagi desa Sumbut atas permohonan Sang Mapañji Jatu Irĕng berdasarkan pertimbangan bahwa rakyat desa itu selalu setia kepada raja dengan jalan menjaga keamanan desanya sehingga raja dapat tenang dan tentram duduk di atas tahta. Dinyatakan bahwa Desa Sumbut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada raja (Boechari, 1985/1986).

8. Prasasti Sobhāmrta

Ditemukan pada tahun 1815 di daerah Sidoarjo, Jawa Timur pada waktu pembuatan saluran air. Ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa Kuna. Berangka tahun 861 Śaka (2 Mei 939). Menjadi koleksi Museum voor Volkenkunde, Belanda dan lempeng 2, 4, 5, 6, dan 7 menjadi koleksi British Library, Inggris. Isinya menyebutkan bahwa pada tanggal 11 paro terang bulan Waiöakha 861 Śaka (2 Mei 939), Śrī Mahārāja Rake Hino mpu Sindok Śrī Īśanawijaya Dharmottunggadewa memerintahkan agar tanah sawah, kebun, dan perumahan di Sobhāmrta dijadikan sīma karena mempunyai kewajiban untuk memelihara sebuah biara (Nastiti, 2007).

9. Prasasti Kamalagyan

Prasasti pada batu, terletak di Desa Kelagen, Sidoardjo, Jawa Timur, sehingga lebih dikenal sebagai prasasti Kelagen. Aksara dan bahasanya Jawa Kuna. Isinya menyebutkan dibangunnya sebuah bendungan di Waringin Sapta oleh raja Airlangga bersama-sama rakyatnya. Sebelum bendungan itu ada, Sungai Brantas (di dalam prasasti disebut Bangawan) selalu mengakibatkan banjir sejumlah desa dan beberapa sīma. Untuk menjaga dan memelihara bendungan itu, ditetapkanlah Desa Kamalagyan menjadi daerah perdikan pada tanggal 1 paro terang bulan Margaśira 959 Śaka (= 11 November 1037) (Wirjosuparto, 1958).

10. Prasasti Ambětra

Ditemukan  di Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Sekarang disimpan di Museum Nasional. Isinya menyebutkan daerah Ambĕtra dengan titimangsa 1295 Śaka (antara 25 Maret 1373 dan 13 Maret 1374) dan dikeluarkan oleh Sang Āryya Satyawikrama. Berhubungan dengan daerah sebelah timur wilayah Trung (Terung-Krian) (Boechari, 1985/1986).


Asumsi Berdasar Prasasti

Dari prasasti-prasasti zaman Airlangga, hanya satu yang menyangkut wilayah Sidoarjo, yaitu prasasti Kamalagyan atau Kelagen. Sedangkan prasasti-prasasti yang lain berasal dari tahun-tahun pemerintahan Rakai Kayuwangi (Mataram kuno), Pu Sindok (Mataram di Jawa Timur), serta dari zaman Majapahit. Dari beberapa prasasti yang berhubungan daerah Sidoarjo dan prasasti yang ditemukan di Sidoarjo, terdapat satu prasasti yang menarik perhatian untuk dikaji.

Di muka telah disinggung bahwa untuk mencari data tertua tentang terbentuknya sebuah komunitas masyarakat kuno secara administratif, satu-satunya data adalah prasasti. Jika hal tersebut tidak ditemukan, maka merujuk kepada naskah kuno setempat. Apabila keduanya tidak terdapat di daerah tersebut, maka cerita rakyat secara turun temurun dapat membantu secara nisbi.

Di Sidoarjo terdapat tinggalan prasasti yang cukup untuk pengkajian. Seperti yang tersebut di muka, prasasti-prasasti itu umumnya membicarakan masalah pemberian hadiah oleh raja berupa tanah sima/daerah perdikan yang dilatar belakangi oleh sesuatu sebab, yaitu pemeliharaan bangunan suci (candi), pemeliharaan keamanan wilayah, dan pencegahan bencana alam.

Menarik perhatian adalah dua buah prasasti yang disebut sebagai prasasti Waharu II dan Waharu III (kedua prasasti isinya sama), yaitu menyebutkan bahwa pada tanggal 13 paro terang bulan Jyesta tahun 851 Śaka (24 Mei 929), Śrī Mahārāja Rake Hino pu Sindok Īśānawikramottunggadewa memerintahkan agar membuat prasasti untuk Desa Waharu yang isinya menjelaskan kedudukan hukum desa di sīma Waharu. Yang pertama sang raja member anugerah kepada Dyah Jngok secara langsung tanpa perantara, sebab Dyah Jngok telah membaktikan dirinya kepada raja dengan amat setia dan patuh. Dyah Jngok mendapat anugerah sawah seluas 38 jung dengan jenisnya tanpa diganggu oleh urusan orang lain. Raja juga memberi kewenangan kepada Dyah Jngok untuk mengatur tugas kepada para warga di Waharu untuk berbakti menjaga dan merawat bangunan suci (candi) milik raja di Waharu, membersihkannya dan membuatnya semarak. Sebab itulah wilayah Waharu beserta para warganya mendapat pemerintahan swatantra dari raja, karena telah mengerjakan segala apa yang diperintahkan raja (parajakaryya) terhadap sang hyang puja haji (bangunan suci milik raja). (Brandes, 1913; Boechari dan Wibowo, 1985/1986).

Nama Waharu (sekarang Waru-Sidoarjo), berkali-kali muncul dalam prasasti yang dikeluarkan mulai dari zaman kerajaan Mataram kuno (mulai dari rakai Kayuwangi Dyah Lokapala) sampai zaman Majapahit. Dengan demikian prasasti yang ditemukan berkenaan dengan daerah tersebut dinamakan prasasti Waharu I, II, III, dan IV (lihat prasasti yang telah disebutkan di muka). Keistimewaan daerah Waharu disebutkan terdapatnya beberapa bangunan suci (candi). Tidaklah mencari-cari bahwa di daerah Sidoarjo sekarang terdapat sebuah wilayah yang bernama ‘Candi’, yang tentunya di daerah tersebut dahulunya pernah terdapat bangunan candi.

Yang lebih menarik perhatian lagi bahwa peristiwa berbaktinya Dyah Jngok beserta para warga Waharu tersebut sampai sekarang masih meninggalkan bekas sebagai nama suatu tempat di kabupaten Sidoarjo. Justru bukan nama Waharu yang menjadi Waru sekarang, apalagi kerajaan Janggala yang diucapkan sebagai Jenggolo. Yang dapat diduga berkenaan dengan peristiwa pada prasasti Waharu II dan III tersebut adalah nama desa Sidokare.

Dari awal tulisan sebenarnya sudah dapat dipahami dan diterima bahwa nama ‘Sidoarjo’ merupakan perubahan dari sebuah nama kuno ‘Sidokare’. Hanya saja nama ini tidak mendapat perhartian sama sekali, malahan dicampakkan begitu saja dengan alasan menimbulkan konotasi yang tidak baik. Mungkin orang akan menangkap bahwa nama ‘Sidokare’ dapat dijadikan plesetan menjadi ‘Sidokéré’ (jadi miskin selamanya), atau ‘Sidokare’ (jadi sayur karé). Demikianlah untuk memahami sebuah nama tempat, harus mencari dahulu arti yang sebenarnya.

Di Indonesia pada umumnya, dan di Jawa khususnya, nama tempat kebanyakan diambil dari nama tumbuhan atau sesuatu peristiwa penting yang terjadi sebagai penanda. Misalnya nama Waru, Jabon, Gedangan, Balongbendo (dari nama pohon),  Parwwang/Porong, Taman, Wonoayu, Buduran, Tulangan (dari nama peristiwa yang tren di tempat tersebut). Demikian pula nama ‘Sidokare’. Yang menurut hematnya nama ini muncul sebagai akibat adanya suatu peristiwa penting di daerah itu.

Sidokare kata dasarnya adalah ‘Sido’ dan ‘Karé’. Namun nama ini bukanlah bentukan dari bahasa Jawa baru. Nama ini merupakan kesatuan kata yang sebenarnya tidak dapat dipisah, yang kata aslinya adalah ‘Siddhakaryya’, yang berasal dari bahasa Sanskrta yang sudah menjadi perbendaharaan bahasa Jawa kuno. Hal yang sudah tidak lazim dipakai dalam masyarakat, namun dalam bahasa Jawa baru terdapat pergeseran bunyi karena hokum sandi dalam tata bahasa Jawa Kuna, yaitu bahwa konsonan rangkap yang di belakangnya adalah konsonan ‘y’, dalam bahasa Jawa baru banyak yang berubah menjadi vocal ‘é’. di sini diberikan beberapa contoh, yaitu:

Agya                 menjadi          : agé

Agastya                 “                : agasté

Mangkya               “                : mangké

Raditya                  “                : radite/dité

Rarya                     “                : rare/laré

Gaway                   “                : gawé

Sangkya                 “                : sangké

Dadyan                  “                : dadèn

Rahadyan              “                : radèn

Karyyan                 “                : karèn

Kamalagyan          “                : kelagèn

dari beberapa perbandingan kata Jawa kuno yang berubah pengucapan dalam bahasa Jawa baru, maka diambil kesimpulan bahwa kata ‘Siddhakaryya’, dalam bahasa Jawa baru berubah menjadi ‘Sidokare’.

Dalam kamus Jawa kuno-Indonesia disebutkan bahwa kata ‘Siddhakaryya’ memiliki arti : selesai dikerjakan dengan baik, berhasil (menyelesaikan) dengan sempurna, menyelesaikan pekerjaan dengan barhasil (Wojosasito, 1977; Mardiwarsito, 1988; Zoetmulder, 2004). Siddha merupakan ungkapan selesai dan berhasil, sementara Karyya memiliki arti tugas, pekerjaan, , pertunjukan keagamaan, dan pesta perayaan perkawinan (dalam bahasa jawa baru terdapat kata ‘kare’ yang sudah tidak lazim digunakan, yang artinya ‘perayaan perkawinan’).

Sekarang marilah mengamati prasasti Waharu II dan III. Pokok yang terpenting dari diberikannya anugerah swatantra warga desa Waharu adalah Dyah Jngok beserta para warga Waharu sangat setia, patuh, serta ikhlas melaksanakan perintah raja dengan menjaga, merawat dan membuat sesaji setiap waktu yang ditentukan tidak pernah putus terhadap bangunan suci milik raja di Waharu, dalam prasasti disebut ‘sang hyang puja haji parajakaryya’. Karena taat melaksanakan ‘parajakaryya’ itulah, maka Dyah Jngok dan para warga Waharu sebagai penerima perintah raja telah berhasil melaksanakan tugas kewajibannya (Siddhakaryya).

Demikianlah, tentunya nama Sidokare (Siddhakaryya) tersebut berasal dari nama suatu moment penting atas keberhasilan warga Waharu yang setia, taat melaksanakan perintah raja terhadap bangunan suci milik raja. Sehingga mendapat status tanah swatantra untuk melaksanakan pemerintahan sendiri secara administratif di bawah kerajaan Medang. Ketetapan tersebut secara yuridis formal dimulai pada tanggal 13 paro terang bulan Jyesta tahun 851 Śaka (24 Mei 929). Dan tidaklah mencari-cari bahwa desa Sidokare letaknya memang berdekatan dengan desa Candi kecamatan Candi, walaupun desa Sidokare sekarang masuk dalam kecamatan Sidoarjo.


Kesimpulan

Simpulan yang dapat dikemukakan di sini bahwa nama Sidoarjo berasal dari nama Sidokare, yang merupakan sebuah wilayah yang dikenal pada waktu itu, namun tidak diketahui mengapa wilayah tersebut bernama Sidokare. Nama Sidokare lebih terkenal waktu itu daripada nama Waru (Waharu), yang selalu mendapat perhatian raja dengan menetapkan prasasti-prasastinya. Agaknya nama Sidokare lebih terkesan di hati masyarakat Waru (Waharu) daripada nama desa Waru sendiri. Ini disebabkan karena keberhasilan mereka yang sempurna melaksanakan tugas-tugas dari raja (parajakaryya) untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan bangunan suci milik raja di daerah Waharu.

Wilayah Waharu zaman kuno tentunya tidak dapat disamakan dengan wilayah Waru sekarang. Daerah Sidoarjo kawasan timur (pesisir kuno) itu yang dikenal dengan sebutan Waharu. Di dalamnya terdapat bagunan suci (candi) milik raja, yang diduga letaknya di daerah kecamatan Candi sekarang. Karena kesetiaan dan keberhasilan (Siddhakaryya) warga Waharu itulah, maka raja berkenan memberikan status swatantra terhadap desa Waharu, untuk tidak dimasuki segala macam penarik pajak kerajaan (mangilala drwyahaji). Prasasti tersebut dikeluarkan pada tanggal 13 paroterang hari Paniruan Kaliwuan Radite wuku Julung bulan Jyesta jam Wairoja (dalam daftar Trigangga, 2010; antara jam 11.20 – 12.08). Ekuivalen dengan tanggal 24 Mei 929 M, hari Minggu Kliwon Paniruan, wuku Julungsungsang, jam 11.20-12.08. Saat itulah secara yuridis formal masyarakat Waharu mendapatkan swatantra karena ‘Siddhakaryya‘ atau sekarang disebut ‘Sidokare‘ dari warganya. Sejak kapan nama Siddhakaryya berubah menjadi Sidokare, tidak diketahui. Tetapi memang demikianlah sebuah nama tidak terasa perubahannya, melalui pergeseran bunyi dari ucapan masyarakat. Pada zaman kemudian, yaitu masa Islam namanya sudah dikenal dengan Sidokare, demikian pula akhirnya pada zaman Belanda, dirubah menjadi Sidoarjo, hingga sekarang.

Materi pernah Disampaikan pada Seminar Mengungkap Potensi Tinggalan Jenggala dalam Rangka Menelusuri Hari Jadi Sidoarjo.  Di gedung Von Vaber, Museum Pu Tantular Sidoarjo. Kamis, 23 April 2015’.


Daftar Rujukan

Boechari, M. 1968. “Śrī Mahārāja Mapañji Garasakan”. Majalah Ilmu-ilmu Sastra 4:1—2.

Boechari, M. dan Wibowo, A.S. 1985/1986. Prasasti Koleksi Museum Nasional Jilid I. Jakarta: PKMN.

Brandes, J.L.A. 1913. Oud-Javaansche Oorkonde, nagelaten transcripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes, uitgegeven door N.J. Krom. VBG, XL. Batavia : Albrecht&Co’s – Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Damais, L.C. 1955.  “Études Javanaises: IV. Discussion de la date des Inscription”. BÉFEO 17:1.

Leach, M. (ed.). 1949. Standar Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend. New York, Funk & Wagnalls Company.

Mardiwarsito, L. 1986. Kamus Jawa Kuna (Kawi) – Indonesia. Ende-Flores: Penerbit Nusa Indah.

Nastiti, T.S. 2007. Prasasti Sobhamrta. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan Arkeologi Nasional.

————————-. 2009. Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Masyarakat Jawa kuna pada Abad VIII-XV Masehi. Dissertasi Fak. Ilmu Pengetahuan Budaya. Jakarta: Universitas Indonesia.

Pigeaud. Th.G.Th.1960. Java in the Fourteenth Century:A Study in Cultural History The Negarakertagama by Rakawi Prapanca of Majapahit 1365 AD. Vol 1. The Haque: Martinus Nijhoff.

Poerbatjaraka, R.M. 1975. Calon Arang. Si Janda dari Girah. Terjemahan Soewito Santoso. Jakarta: PN. Balai Pustaka

Riana, I.K. 2009. Kakawin Desa Warnnana uthawi Nagara Krtagama. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Slametmylyana, 1979. Nagarakrtagama dan Tafsir Sejarahnya. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Susanti, N. 2010. Airlangga, Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI. Jakarta: Komunitas Bambu.

Trigangga.  2010. Posisi Bulan dan Matahari Berdasarkan Unsur-Unsur Penanggalan Prasasti. Dalam Pentas Ilmu di Ranah Budaya. Penyunting Endang Sri Hardiati, Triwurjani. Denpasar: Tustaka Larasan.

Wirjosuparto, S. 1958. ‘Apa sebabnya Kadiri dan daerah sekitarnya tampil ke muka dalam sejarah’. Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Pertama. 5 (D):72 dst.

Wojowasito, S. 1977. Kamus Kawi-Indonesia. Malang: CV. Pengarang.

Yamin, M. 1962. Tata Negara Madjapahit. Parwa I. Djakarta: Prapantja.

Zoetmulder, P.J dan Robson, S.O. 2004. Kamus Jawa Kuno – Indonesia. Jakarta: Gramedia

Penulis: Suwardono, guru Sejarah  SMA Negeri 7 Malang, dan  purbakalawan bidang klasik (masa Hindu-Budha) spesialisasi epigrafi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: