Oleh: hurahura | 23 Januari 2014

Mendesak, Pembentukan Tim Ahli di Daerah

Kompas, Kamis, 23 Januari 2014 – Keberadaan tim ahli cagar budaya di setiap daerah di Indonesia saat ini sudah semakin mendesak. Hal ini karena semakin banyak pihak yang memiliki tujuan untuk mengelola atau menguasai kawasan atau bangunan cagar budaya untuk berbagai kepentingan.

Wakil Ketua Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) Catrini P Kubontubuh mengungkapkan hal tersebut, Rabu (22/1), di Jakarta, terkait polemik penjualan aset tanah gereja bersejarah di Jakarta. Kasus serupa pernah terjadi di Solo, saat terjadi penjualan situs cagar budaya pabrik es Saripetojo dan polemik pembangunan pabrik baja di situs Trowulan, Jawa Timur.

Menurut Catrini, keberadaan tim ahli cagar budaya sangat dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi penetapan kawasan situs cagar budaya. Dengan penetapan tersebut, status sebuah kawasan atau bangunan sebagai cagar budaya menjadi jelas.

”Kalau statusnya jelas, jelas pula batasan-batasan untuk pengelolaannya. Dan, status tersebut akan terus melekat meski sudah ada pemilik baru,” kata Catrini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur tentang keberadaan tim ahli cagar budaya. Tim tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai penilai cagar budaya yang memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.

Untuk tingkat nasional, tim ahli cagar budaya ditetapkan dengan keputusan menteri, sementara untuk tingkat provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur, dan untuk tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. Tim ahli cagar budaya nasional telah ditetapkan pada April 2013, tetapi untuk tingkat provinsi dan kota, baru terdapat di beberapa kota, seperti Surabaya, Bandung dan Semarang.

Direktur Eksekutif BPPI Adrian Perkasa menambahkan, penetapan tim ahli cagar budaya seharusnya dilakukan sesuai dengan UU dan tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh setiap daerah.

Terkait hal itu, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti mengatakan, tim ahli cagar budaya nasional sudah didorong untuk segera membentuk tim cagar budaya di daerah karena ini merupakan ujung tombak strategis dalam pelestarian cagar budaya. Terutama di daerah-daerah yang cagar budayanya berintensitas tinggi, jumlahnya banyak, wilayah rawan konflik kepentingan dan tingkat kerawanan punah tinggi.

”Kelambatan pembentukan tim ahli cagar budaya di daerah karena belum selesainya peraturan pemerintah sebagai panduan,” ujarnya. (DOE/IND)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori