Oleh: hurahura | 5 Juli 2011

Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Arkeologi di Indonesia: Suatu Kerangka Konseptual

Oleh : Bambang Sulistyanto
Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional


1. Pendahuluan

Kecenderungan warisan budaya yang seringkali dikatakan sebagai media yang memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan kebudayaan bangsa, ternyata nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan secara berbeda. Bahkan suatu warisan budaya memungkinkan tidak diterima dengan senang hati oleh pewarisnya. Dengan perkataan lain warisan budaya dapat dipersepsikan oleh masyarakat sesuai dengan kecenderungan orientasinya. Jika persepsi itu memiliki nuansa bobot kognitif misalnya, maka warisan budaya akan dipersepsikan sebagai “informasi” yang mampu menambah dan memperkaya khazanah kognitif yang sudah dimiliki oleh masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika persepsi mengarah pada ekspresivitas, dengan persepsi afektif, maka terdapat kemungkinan warisan budaya cenderung dibesar-besarkan dalam arti dan maknanya (Nimpoena, 1980:29). Perbedaan persepsi dalam memaknai suatu warisan budaya, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik pemanfaatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai tempat khususnya pada situs-situs yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas.

Tulisan ini akan menyoroti salah satu dari sekian banyak problematik pengelolaan warisan budaya di Indonesia, yaitu masalah konflik pemanfaatan sumberdaya arkeologi (selajutnya disingkat SDA) yang saya anggap penting untuk segera disikapi. Alasan saya memandang penting permasalahan tersebut mendesak untuk segera disikapi, karena fakta sosial memperlihatkan, bahwa konflik pemanfaatan seringkali mewarnai upaya pemerintah dalam melakukan pelestarian SDA. Konflik pembangunan pusat perbelanjaan “Jagat Jawa” di sekitar kompleks Candi Borobudur (Kompas, 13 Januari 2003), atau konflik pembangunan Plaza di Benteng Kuto Besak Palembang (Kompas, 3 Januari 2003), dan penolakan masyarakat Bali terhadap upaya pemerintah memasukan Pura Besakih sebagai BCB (Tempo, 9 Januari 1993) merupakan contoh konflik terbuka yang sering terjadi dalam proses pengelolaan warisan budaya di Indonesia.

Dalam era reformasi sekarang ini, masyarakat telah mengalami pencerdasan dan pencerahan yang luar biasa. Selain itu, kini masyarakat semakin menjadi sadar akan hak-hak mereka dalam memaknai sumberdaya arkeologi bagi kehidupan. Oleh karena itu tidak mengherankan, dalam permasalahan pengelolaan sumberdaya ini, mereka tidak lagi bersikap apatis dan menunggu inisiatif pemerintah seperti yang terjadi pada masa orde baru. Sebaliknya pada masa otononomi daerah ini, mereka lebih bersikap proaktif dan bahkan mulai menuntut hak-haknya untuk dapat ikut terlibatkan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi yang pada hakekatnya adalah warisan budaya leluhurnya.

Fenomena konflik yang terjadi di berbagai tempat tersebut menyadarkan kepada kita, bahwa SDA adalah memiliki posisi sejajar dengan sumber daya alam lain (Kusumohartono, 1992) dan banyak pihak berkepentingan terhadapnya. Di samping itu fenomena tersebut perlu kita sikapi dengan instropeksi, bahwa apakah model pengelolaan yang kita terapkan selama ini masih cocok dan relevan ? Apakah tidak perlu kita modifikasi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman. Menurut Macleod (1977), pengelolaan sumberdaya arkeologi idealnya melibatkan tiga pihak yang berkepentingan, yaitu masyarakat, akademia, dan pemerintah yang masing-masing memiliki peranan dan kedaulatan yang berbeda. Hingga saat ini, konsep pengelolaan warisan budaya masih bersifat perlidungan situs (Mundardjito, 1996) yang dilihatnya sebagai entitas bendawi yang mati bukan sebagai social construct yang menempatkan warisan budaya pada konteks sosial sekarang. Hingga saat ini, sistem pengelolaan sumberdaya arkeologi lebih cenderung masih menjadi otoritas pemerintah semata. Sistem ini nyaris bersifat tertutup dan eksklusif yang mengabaikan kepentingan-kepentingan stakeholders lainnya. Sebagai akibatnya, peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi menjadi terbatas. Bahkan, mereka cenderung menjadi korban kebijakan yang mengakibatkan kekecewaan, kekhawatiran, pembatasan kegiatan, dan bahkan kehilangan penghasilannya yang akhirnya memunculkan konflik.

Banyak faktor penyebab munculnya konflik pemanfaatan SDA baik secara kultural maupun struktural. Faktor penyebab tersebut tidak dapat dilihat secara sepihak, karena dilatarbelakangi oleh sejarah sistem pengelolaan warisan budaya selama ini yang masih mengikuti pola kolonial dan beberapa faktor perubahan sosial budaya dan politik yang sangat rumit dan cepat, sehingga solusi pemecahannya pun diperlukan kebijakan ekstra yang tidak mudah. Demikian pula, faktor penyebab konflik yang terjadi di berbagai tempat tidaklah sama, tetapi secara substantif memiliki kerangka dasar yang tidak jauh berbeda, sehingga dalam penanganannya diperlukan strategi resolusi konflik yang sesuai dengan akar permasalahan pada masing-masing daerah tersebut. Secara konseptual resolusi konflik pada hakekatnya lebih merupakan proses penghapusan konflik melalui metode analitis dan mampu menjangkau akar permasalahan. Resolusi konflik juga merupakan solusi yang bersifat permanen terhadap suatu problematik (Burton, 1991:72) yang melibatkan dua pihak atau lebih di dalam suatu konteks pemanfaatan SDA yang khusus. Resolusi konflik bukan hanya berdimensi menyelesaikan persoalan, tetapi idealnya juga termasuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar situs yang terlibat dalam konflik (Ruth-Heffelbower, 2000)


2. Antara Konsepsi dan Miskonsepsi Konflik Di Indonesia

Istilah konflik di dalam bahasa aslinya (conflict) berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan (Webster, 1966), yaitu berupa konfrontasi fisik antara dua pihak atau lebih yang saling berseteru. Namun dalam perkembangan selajutnya arti kata itu kemudian meluas dengan masuknya “ketidaksepakatan” yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan ide. Di samping konfrontasi fisik, konflik sekarang ini telah menyentuh di berbagai aspek psikologis maupun sosial budaya. Dengan demikian istilah konflik menjadi meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai konsep tunggal.

Konflik dalam penelitian ini diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan. Sedangkan kepentingan itu sendiri adalah perasaan orang atau kelompok mengenai apa sesungguhnya yang mereka kehendaki atau yang diinginkan. Perasaan tersebut cenderung bersifat sentralistik dalam pikiran dan mempengaruhi tindakan manusia yang akan membentuk sikap, tujuan dan niatnya ( Raven dan Rubin, 1983). Dalam konteks kajian konflik terhadap sumberdaya arkeologi, konflik secara kongkrit dapat dijabarkan sebagai hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki, persepsi berbeda dalam pemanfaatan sumberdaya arkeologi.

Dengan mendefinisikan konflik sebagai suatu hubungan dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan persepsi mengenai kepentingan, kita dapat memprediksi apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok yang sedang mengalami konflik tersebut. Karena biasanya persepsi memiliki dampak yang bersifat segera yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku ( Dean, et.al 2004: 27). Di samping itu, pendefinisian konflik dalam pengertian yang bersifat perseptual tersebut, berarti membuka kemungkinan bahwa salah satu pihak merasakan adanya konflik kepentingan, sementara pihak lainnya mungkin tidak menyadari apa yang dilakukan adalah menjadi faktor penyebab konflik. Tetapi bagaimanapun juga kedua pihak atau lebih tersebut mungkin akan tetap bertindak sesuai dengan persepsi yang diyakininya, karena masing-masing merasa yang paling benar dan yang paling berhak.

Namun demikian, dalam dimensi yang lain, sebagaimana ahli-ahli ilmu sosial melihatnya konflik adalah realitas kehidupan yang tidak dapat dihindarkan. Selama manusia hidup dan bermasyarakat konflik akan selalu terjadi baik konflik interpersonal maupun konflik antar kelompok (Nugroho, et all, 2004: xxii). Konflik akan selalu terjadi jika tujuan masyarakat tidak sejalan, karena berbagai perbedaan persepsi. Namun demikian konflik tidak harus dikonotasikan sebagai fenomena yang negatif, sebab mungkin saja konflik tersebut menjadi bagian dari solusi atas suatu permasalahan. Dalam kehidupan sekarang ini konflik justru diperlukan, tetapi untuk dihadapi bukan dihindari. Jika konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, justru kita dapat memperoleh manfaat dari konflik tersebut yaitu salah satunya mendorong ke arah perubahan yang justru diperlukan (Fisher, et all., 2002: 6). Dalam pandangan ini konflik justru perlu “dintensifkan”, artinya dimunculkan bukan disembunyikan atau ditekan untuk mencegah munculnya masalah-masalah baru yang lebih berbahaya di masa depan.

Perbedaan pandangan dan perbedaan sasaran dan tujuan seringkali dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika semua yang terlibat dalam konflik memiliki maksud yang sama. Suatu konflik dikawatirkan akan berubah menjadi kekerasan jika saluran dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pandangan tidak ada atau tidak memadai. Demikian pula, konflik akan berdampak menjadi radikal jika suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar. Konflik tidak bisa diselesaikan secara sepihak, tetapi perlu dilihat akar permasalahan yang menyebabkan pemunculannya.

Dalam sejarah pengelolaan warisan budaya, konflik pemanfaatan SDA yang terjadi selama ini telah dimaknai dengan cara yang berbeda-beda. Pertama, konflik pemanfaatan SDA cenderung “terisolasi” sebagai persoalan klasik yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan masyarakat akan arti penting warisan budaya, tanpa melihat dalam konteks sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Karena “terisolasi” sebagai akibatnya konflik semakin berkembang dan ruwet karena melibatkan banyak pihak. Konflik pemanfaatan SDA pada gua-gua hunian prasejarah di Gunungkidul misalnya, bukan sekedar terbatasnya pemahaman masyarakat akan arti penting warisan budaya sehingga masyarakat melakukan penambangan fosfat, batu kapur, dan kalsit, melainkan sudah menyangkut pada problematik mendasar berupa kebutuhan hidup dan melibatkan kebijakan berbagai stakeholder. Penelitian konflik pemanfaatan SDA, khususnya di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul akhir-akhir ini paling tidak telah teridentifikasikan ada 10 pihak yang terlibat konflik termasuk Bappeda dan investor (Daud dkk, 2004: 49). Demikian pula yang terjadi dengan konflik pembangunan Shopping Street kompleks Candi Borobudur misalnya, muncul akibat perkembangan konflik sebelumnya berupa pembangunan perbelanjaan “Jagat Jawa” yang ditolak rencana pembangunanannya oleh masyarakat dan para pedagang asongan (Kompas, 3 Januari 2003). Konflik ini akan mempengaruhui atau bahkan memunculkan konflik-konflik kecil lainnya antar pedagang asongan yang mengganggu pengunjung candi Borobudur.

Kedua, konflik selama ini telah dilihat sebagai fenomena yang biasa, yang disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai SDA. Oleh karena dipandang sebagai fenomena “biasa”, maka konflik tidak mendapat perhatian serius untuk dikelola dan sebagai akibatnya konflik berulang kali terjadi menambah banyak warisan budaya yang tercermar, hancur dan bahkan musnah oleh kegiatan yang mengatasnamakan demi kepentingan pembangunan nasional. Sudah tidak terhitung berapa banyak situs yang hancur terkena dampak roda pembangunan fisik. Fenomena seperti ini dinilai Mundarjito (1996: 130) sebagai cerminan ketidakberdayaan arkeologi mengantisipasi intervensi penguasaan dan penggunaan lahan serta mendudukan diri pada posisi tawar menawar di antara berbagai desakan kepentingan.

Ketiga, dalam perjalanan pengelolaan SDA selama ini konflik dilihatnya sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitar situs serta tanpa melihat kelemahan sistem pengelolaan situs yang sedang menjadi obyek konflik. Konflik terhadap perburuan fosil Situs Sangiran misalnya, dari dulu hingga sekarang belum terpecahkan karena di dalamnya terdapat berbagai kepentingan masyarakat yang tidak terpenuhi dari situs “dunia” tersebut. Upaya pelestarian yang menekankan pada cara penegakan hukum (law enforcement) semata tidak dapat diterapkan di situs Sangiran. Masyarakat secara sembunyi-sembunyi tetap melakukan perburuan, perdagangan dan pemalsuan fosil, sebagai tambahan penghasilan mereka. Bahkan masyarakat Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar misalnya, secara tegas menolak wilayahnya dimasuk ke dalam area BCB yang dilindungi undang-undang. Alasan penolakan tersebut sangat sederhana, penetapan Gondangrejao sebagai wilayah situs tidak memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat, bahkan menurut mereka dirasakan malah merugikan penduduk (wawancara dengan Kepala Ds. Krendowahono dan beberapa staf Kantor kecamatan Gondangrejo, 26 Juli 2005).


3. Pola Konflik Pemanfaatan SDA di Indonesia

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tujuan yang berbeda. Secara global para sosiolog membedakan dua jenis konflik yang masing-masing memiliki sebab yang berbeda dalam pemunculan maupun akibatnya (Soetrisno, 2003: 14 –17). Pertama, konflik yang bersifat destruktif. Konflik ini muncul karena rasa benci antara kelompok satu dengan kelompok lain yang disebabkan oleh berbagai aspek seperti kecemburuan sosial. Dampak dari konflik destruktif ini adalah berupa benturan-benturan pisik yang membawa korban harta bahkan jiwa. Kedua, konflik yang fungsional. Konflik ini muncul karena perbedaan pandangan antara dua kelompok atau lebih tentang suatu masalah yang mereka sama-sama hadapi. Jika konflik ini mampu ditatasi secara bijak, maka akan menghasilkan suatu konsensus baru terhadap berbagai hal yang menjadi sumber munculnya perbedaan pendapat. Bahkan konflik fungsional ini bukan tidak mungkin akan menghasilkan perubahan-perubahan yang bermuara pada perbaikan bersama.

Melihat konflik pemanfaatan sumberdaya arkeologi yang akhir-akhir ini sering muncul mewarnai upaya pelestarian, nampaknya konflik yang terjadi dapat dimasukkan dalam kriteria konflik yang kedua, yaitu konflik yang fungsional. Konflik tersebut terjadi karena perbedaan persepsi dalam memaknai warisan budaya. Jika konflik sering terjadi memwarnai upaya pelestarian warisan budaya, berarti konflik itu sebenarnya memang diperlukan. Oleh karena itu, jika konflik dapat ditangani secara bijak bukan tidak mungkin justru akan melahirkan suatu perubahan-perubahan yang menuju ke arah perbaikan.

Dari konflik yang terjadi di berbagai situs, dapat dilihat beberapa pola konflik yang memberikan warna dalam proses resolusi. Pertama, konflik struktural merupakan konflik yang akar permasalahannya berasal dari penerapan sistem pengelolaan warisan budaya itu sendiri. Sistem pengelolaan yang masih menganut sistem pengelolaan model kolonial, dimana para pengemban kepurbakalaan masih menempatkan diri sebagai legislator bukan fasilitator, menyebabkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi menjadi terbatas. Bahkan, mereka cenderung menjadi korban kebijakan yang mengakibatkan kekecewaan, kekhawatiran, dan bahkan kehilangan penghasilannya yang akhirnya memunculkan konflik. Pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya arkeologi menjadi otoritas tunggal pemerintah bersifat tertutup dan eksklusif, mengabaikan kepentingan-kepentingan stakeholders lainnya. Kinerja para pengemban kepurbakalaan yang menempatkan diri sebagai legislator yang menganggap seolah-olah merekalah yang paling berhak dan berkuasa menentukan nasib warisan budaya, diperkirakan tidak akan dapat bertahan dalam pengelolaan di masa depan (Tanudirdjo, 1998).

Tipe konflik seperti ini mendominasi sekaligus mewarnai upaya pemerintah dalam proses pengelolaan warisan budaya. Dilihat dari segi pelaku yang terlibat konflik, cukup beragam. Konflik dapat terjadi baik antar pihak dalam kubu akademia, antar anggota masyarakat, antar masyarakat dan pemerintah, dan antara akademia dengan masyarakat, bahkan antar pemerintah dengan pemerintah otonom sebagaimana diperlihatkan oleh pembangunan menara pandang situs Sangiran. Koflik struktural ini menjadi basis atau sumber lahirnya tipe-tipe konflik sebagaimana diuraikan di bawah.

Kedua, konflik yang mengatas namakan pembangunan. Konflik ini menunjuk pada proses pertikaian yang muncul karena kompetisi atas kebutuhan yang dipersepsikan tidak sesuai. Koflik ini muncul ketika para pelaku pembangunan kuat beranggapan bahwa untuk mencapai kebutuhan dan kepentingan pembangunan nasional pihak lain harus dikorbankan. Sebagai akibatnya tidak sedikit situs-situs arkeologi rusak, hancur bahkan musnah sebelum diteliti dan didokumentasi. Tetapi konflik tipe ini juga muncul akibat kekurangan informasi yang mendukung dalam proses pembuatan keputusan yang bijak. Dalam konteks ini, pihak arkeologi sering terkalahkan oleh berbagai aktivitas yang mengatasnamakan pembangunan.

Ketiga, konflik kepentingan yang muncul disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam memaknai suatu warisan budaya. Karena perbedaan pemaknaan, maka orientasi dan tujuan pemanfaatannya berbeda pula bahkan bertolak belakang sehingga. Tipe konflik berbasis kepentingan ini biasanya dilatarbelakangi oleh suatu persoalan substantif yang menyangkut masalah perekonomian atau matapencaharian masyarakat yang berada di sekitar situs. Dari aspek pelaku yang terlibat, konflik sering terjadi antar pihak masyarakat dengan pihak pemerintah. Penambangan fosfat, batu kapur, dan kalsit di situs gua-gua Gunungkidul, perburuan fosil di situs Sangiran atau konflik petani kentang di situs Candi Dieng, merupakan contoh tipe konflik kepentingan yang banyak sekali mewarnai upaya pengelolaan sumberdaya arkeologi di Indonesia.

Keempat, konflik nilai, yaitu suatu konflik yang dilatarbelakangi oleh suau sistem keyakinan yang tidak kompatibel yang diterapkan oleh pemerintah terhadap suatu warisan budaya dan berdampak pada masyarakat di sekitar situs. Pengertian nilai di sini adalah keyakinan-keyakinan yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk memberi makna terhadap kehidupannya. Nilai ini menentukan yang baik atau yang buruk, yang benar dan yang salah, yang hitam atau yang putih, yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan dll (Koentjaraningrat, 1985). Tidak semua perbedaan nilai menjadi faktor penyebab konflik. Artinya masyarakat dapat hidup tenang walau terdapat perbedaan sistem nilai dalam lngkungannya. Permasalahannya adalah, konflik akan segera muncul hanya ketika pemerintah memaksakan suatu kehendak yang dipandang sangat merugikan masyarakat. Konflik pada tataran ini berkaitan dengan nilai religius yang sangat sukar untuk dipecahkan. Dilihat dari segi siapa yang terlibat konflik, pada umumnya tipe konflik ini terjadi antara pemerintah dengan masyarakat yang tidak menyetujui kebijakan yang diterapkan. Kasus penolakan masyarakat Bali terhadap upaya pemerintah mencagarbudayakan pura Besakih (Tempo, 9 Januari 1993), merupakan contoh konflik nilai yang menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu memperhatikan aspirasi masyarakat di sekitar situs.

Keempat tipe konflik di atas memperlihatkan berbagai bentuk perebutan sumberdaya arkeologi yang pada hakekatnya banyak pihak berkepentingan terhadapnya. Tipe-tipe di atas juga menjelaskan bahwa konflik bukan hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai suatu sumberdaya arkeologi tetapi oleh berbagai kerangka yang memberi artikulasi yang kurang proposional atas pengelolaan suatu warisan budaya. Bagaimana pun juga konflik-konflik tersebut harus dikelola secara cepat dan benar sebelum berkembang menjadi permasalahan ruwet yang menyusahkan banyak orang dan sukar terpecahkan, sebagaimana diperlihatkan oleh konflik di sekitar kompleks Candi Borobudur yang sudah melbatkan kepentingan pedagang asongan.


4. Langkah-Langkah Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dimaksudkan di sini pada hakekatnya adalah menyelesaikan konflik dengan cara menemukan akar permasalahan dan berusaha membangun hubungan yang baik di antara berbagai pihak yang berkonflik serta mengintegrasikan persepsi guna kelestarian suau warisan budaya. Dengan demkian yang menjadi sasaran bukan hanya kesepakatan untuk mengakhiri “perselisihan”tetapi lebih menekankan pada pencapaian suatu resolusi dari berbagai perbedaan yang menjadi penyebabnya. Konflik pemanfaatan SDA pada dasarnya tidak dapat dilihat secara sepihak. Sejarah sistem pengelolaan ikut berperanan di samping aspek keruangan. Dimensi keruangan dimana koflik tersebut muncul karena ciri sosial,politik dan ekonomi sangat berperan dan menentukan lahir dan berkembangnya penilaian sosial terhadap kepentingan suau situs yang tidak jarang memunculkan konflik.

Langkah pertama: Eksplorasi stakeholders
Mempertimbangkan banyak pihak yang berkepetingan terhadap suatu situs, maka eksplorasi stakeholders merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam upaya memecahkan konflik. Langkah ini bertujuan selain mengetahui berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu situs atau suatu benda cagar budaya, juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing stakeholders terhadap suatu situs atau suatu benda cagar budaya tersebut.Dengan memahami kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pemanfaatan warisan budaya, kita dapat mengetahui lebih jauh keragaman yang mereka inginkan yang satu sama yang lain bertentangan. Perbedaan, pertentangan inilah yang sebenarnya yang harus kita temukan dalam memecahkan masalah konflik.

a. Identifikasi posisi masing-masing stakeholders terhadap suatu situs atau benda cagar budaya yang sedang menjadi obyek konflik.

b. Identifikasi kepentingan masing-masing stakeholders terhadap suatu situs atau benda cagar budaya yang sedang menjadi obyek konflik.

c. Deskripsi kebutuhan masing-masing stakeholders terhadap suatu situs atau benda cagar budaya yang sedang menjadi obyek konflik.

Langkah dua: Identifikasi masalah
Proses identifikasi masalah berlangsung dengan melihat bagaimana berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu situs/bcb mengidentifikasikan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat masalah inti dan akar atau asal usul terjadinya konflik serta efek yang diakibatkan sekaligus mengidentifikasikan apakah berbagai pihak yang sedang berkonflik memiliki persepsi yang sama atau berbeda terhadap suatu masalah sehingga dengan mudah dapat diprediksikan peluang-peluang bagi pemecahannya. Hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

a. Deskripsi kejadian: menjelaskan peristiwa demi peristiwa secara berurutan sekaligus memperlihatkan peristiwa, situasi atau kondisi mana yang paling penting bagi masing-masing pihak yang dipandang sebagai faktor utama penyebab konflik.

b. Identifikasi dampak : memaparkan efek-efek apa saja yang muncul sebagai akibat masalah tersebut?

c. Strategi fasilitasi : mengidentifikasi pendekatan-pendekatan yang umum berlaku dan memang diperlukan untuk mendekati masalah.

d. Identifikasi kesulitan : memaparkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masing-masing pihak yang sedang bertikai sebagai hasil dari cara kelompok mendekati masalah.

Langkah tiga : Pemetaan masalah
Sebagaimana disarankan oleh Fisher et al. (2000). Analisis pemetaan konflik pada dasarnya dipakai untuk mencapai tujuan : (1) lebih memahami situasi dengan baik, (2) melihat hubungan berbagai pihak secara lebih jelas, (3) menjelaskan dimana letak kekuasaan, (4) melihat para sekutu atau posisi sekutu yang paling tepat, (5) mengidentifikasikan mulainya intervensi atau aksi, dan evaluasi apa yang sudah dilakukan. Pemetaaan masalah dilakukan dengan cara mempertemukan berbagai pihak yang berkonflik untuk saling memetakan situasi dengan sudut pandang masing-masing yang berbeda sekaligus mempelajarinya secara bersama. Upaya merekonsiliasi sudut pandang yang berbeda merupakan intisari dalam resolusi konflik. Yang perlu dilakukan pada tahap ini:

a. Klasifikasi : mengklasifikasikan secara detil pihak-pihak utama yang berkonflik dan pihak-pihak lain mana yang terlibat secara eksternal atau sekedar kelompok kecil yang ikut terpengaruh.

b. Korelasi : menemukan korelasi, hubungan di antara semua pihak yang terlibat konflik, baik pihak yang utama utama maupun pihak terpengaruh. Berbagai aliansi, konfrontasi .

c. Isue : Menemukan isue pokok di antara pihak yang berkonflik dan menempatkan isu ini sebagai permasalahan yang disadari dan akan dipecahkan secara bersama.

Langkah empat : Resolusi konflik
Tahap ini muncul sejalan dengan pertanyaan: bagaimanakah pencapaian tujuan resolusi konflik tersebut? Pencapaian tujuan dilakukan dengan membentuk tim khusus untuk mengatasi hambatan-hambatan baik yang bersifat kultural maupun struktural yang tidak terhindarkan dalam pencapaian resolusi konflik. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempertemukan berbagai pihak yang sedang berkonflik guna mendiskusikan solusi secara bersama berdasarkan hasil analisis 3, 4, tahap sebelumnya. Pertemuan dalam bentuk Focus Group Discusion ini, yang dibicarakan antara lain perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antar berbagai pihak dan juga pentingnya menjaga keharmonisan di antara berbagai pihak yang berkonflik tersebut. Berbagai sistem konflik dan faktor-faktor, kondisi-kondis yang mendasarinya didiskusikan dan sekaligus disepakati untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang mungkin dicapai.

a. Mencapai harmoni : melalui identifikasi dan klasifikasi masalah, berbagai pihak diupayakan dapat memahami secara lebih baik konflik dan intensi serta ekspektasi masing-masing pihak.

b. Seting tujuan : harus dilakukan proses perumusan tujuan bersama dan mendefinisikan tujuan secar bersama dan rinci, dilanjutkan dengan perumusan indikator-indikator yang memungkinkan tujuan dicapai.

c. Strategi fasilitasi : setelah memperoleh kesepakatan tujuan dan indikator yang jelas, maka penting ditumuskan strategi yang tepat untuk tindak lanjut. Untuk memfasilitasi perlu memahami kebutuhan dan kepentingan mereka masing-masing dan memperhitungkan secara seksama sumberdaya-sumberdaya yang dapat digerakan untuk mendukung usaha tersebut.

Langkah lima : analisis dampak
Tahap ini bertujuan untuk menyusun indikator yang tepat dalam mengukur keberhasilan proses resolusi yang diterapkan. Oleh karena itu dalam tahap ini harus diperoleh rumusan tentang parameter atau indikator kunci yang akan menentukan apakah tujuan sudah dicapai atau belum dan apakah konflik sudah terpecahkan. Semua indikator disusun secara bersama dan berdasarkan kesepakatan antar pihak yang berkonlik. Penyusunan indikator haruslah sederhana, tepat dan sistematis agar dengan mudah diketahui apakah akar persoalan penyebab konflik benar-benar telah terpecahkan.

a. Monitoring : membentuk tim monitoring untuk mengamati proses resolusi konflik yang terjadi di lapangan.

b. Modifikasi : segera melakukan tindakan seperti misalnya memodifikasi rencana jika nampak fenomena-fenomena bahwa kemajuan yang diharapkan belum tercapai atau ada kendala-kendala tertentu yang tidak terduga.

c. Penjajakan : penting diamati dalam hal apa hubungan antar dua pihak atau lebih yang sedang berkonflik telah lebihbaik dan berbagai tindakan resolusi telah membawa hasil. Apakah semua proses tindakan resolusi bersifat positif dan efektif.

Langkah enam: distribusi hasil
Pada tahap ini dilakukan distribusi hasil pada berbagai pihak untuk memperlihatkan manfaat dari resolusi konflik yang telah disepakati. Keseluruhan proses; cara-cara pemecahan konflik yang telah dilakukan dari indentifikasi masalah, pendekatan masalah sampai pada pemecahan masalah direkam dan dipelajari untuk dapat diakses sebagai proses pembelajaran. Keseluruhan tahapan dan gagasan-gagasan pemecahan penting dimodifikasi, dikembangkan untuk dipergunakan sebagai pengalaman memecahkan masalah di berbagai situs-situs bermasalah di Indonesia dengan sifat dan karakter konflik yang berbeda.


5. Kesimpulan

Koflik dapat diawali dari sebuah lingkungan masyarakat yang hidup dan beraktivitas di sekitar situs yang tiba-tiba terganggu oleh kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian warisan budaya. Konflik juga bisa disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai suatu warisan budaya atau disebabkan oleh sekedar perebutan kebutuhan lahan yang tidak segera dipecahkan yang pada akhirnya berkembang menjadi konflik terbuka, ruwet dan perlu keseriusan menanganinnya. Banyak faktor penyebab munculnya konflik pemanfaatan sumberdaya arkeologi baik secara kultural maupun struktural. Faktor penyebab tersebut tidak dapat dilihat secara sepihak. Latar belakang sejarah pengelolaan, konteks keruangan sosial budaya dan ekonomi di mana konflik tersebut muncul, ikut menentukan lahir dan berkembangnya konflik.

Seiring dengan meningkatnya kecerdasan dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai ahli waris yang sah terhadap warisan budaya di era otonomi ini, menyebabkan konflik pemanfaatan sumberdya arkeologi memiliki dimensi yang beragam. Konflik tidak hanya terjadi antar pihak pemerintah dengan masyarakat, tetapi antar pemerintah dengan pemerintah otonom antar investor dengan pemeritah bahkan antar kedua pemerintah otonom itu sendiri sebagaimana diperlatkan kasus konflik kompleks candi Dieng. Namun demikian konflik tidak harus dikonotasikan sebagai fenomena yang negatif, sebab mungkin saja konflik tersebut menjadi bagian dari solusi atas suatu permasalahanyan mendorong ke arah suatu perubahan yang justru diperlukan.

Berdasaran pertimbangan tersebut, maka resolusi konflik harus dilakukan dengan metode dan analisis yang tepat dengan menemukan akar permasalahan yang biasanya tidak terlepas dari benturan faktor kebutuhan dan kepentingan. Di samping itu resolusi konflik penting pula harus dilakukan dengan mulai melihat kembali kinerja arkeologi selama ini. Konsep pelestarian yang hanya bersifat perlindungan, konsep pengelolaan suatu situs yang memandang site oriented sebagai entitas bendawi yang mati bukan sebagai social construct yang menempatkan warisan budaya pada konteks sosial sekarang, hanya akan melahirkan ketidakpuasan berbagai pihak yang akhirnya memunculkan konflik terbuka. Demikian pula, model pengelolaan yang eksklusif kurang melibatkan masyarakat dan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholders, nampakya sudah tidak bisa diterapkan pada era otonomi daerah seperti sekarang ini.


KEPUSTAKAAN

Anonim, 1993. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Anonim, 1994. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar budaya.

Cleere, Henry F. 1990. Introduction : the rationale of archaeological management, dalam Dalam Henry F. Cleere (ed) Archaeological heritage management in the modern world. London: Unwin-Hyman.

Burton, John. 1991 “Conflict Resolution as Political System” dalam V. Volkan et al (ed) Psychodynamics of International Relationship. Lexington Books, Lexington.

Fera Nugroho, Nico L Kana, dan Prajarto Dirdjosanyoto, 2004. Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fisher, Simon, et al. 2002. Working with Conflict: skill et strategis for Action. London: zed Books Ltd, 7 Cynthia Street. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk bertindak: Britisg Council, 2001.

Koentjaraningrat, 1985”Persepsi Tentang Kebudayaan Nsional”, dalam Alfian (ed) , Persepsi Masyarakat Tentang kebudayaan, Jakarta: Gramedia.

Kohl. P.L dan C. Fawcett, 1995. Nationalism, Politics, and the pratice of Archaeology. London: Cambridge University Press.

Kompas, Ditolak, Pembangunan Jagat Jawa Borobudur. 3 Januari 2003.

Kompas, Tinjau Ulang Kontrak Borobudur, 11 Januari 2003.

Kusumohartono, Bugie. 1992. “Manajemen Sumberdayadaya Budaya, Muatan Penting Dalam Sistem Pendidikan Arkeologi di Indonesia” dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI, di Malang, Jawa Timur.

Macleod, D. G. 1977. Peddle or perish : archaeological marketing from concept to product delivery, dalam Michael B. Schiffer and George J. Gummerman (eds.), Conservation archaeology. New York : Academic Press.

Mundardjito 1996, “Pendekatan Integratif dan Partisipatif dalam Pelestarian Budaya”. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Sastra UI tanggal 7 Oktober 1995. Kemudian di publikasikan juga pada Jurnal Arkeologi Indonesia 2. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Hal: 123-135.

Mc. Gimsey, R. And H.A. Davis (eds) 1977. Management of archaeological resources: the airlie House report. Special publication of the society for Amiricn Archaeology.

Nimpoeno, S. John. 1980, “Fungsi Warisan Sebagai Pembentuk Sikap Terhadap Pembangunan”. Dalam Analisis Kebudayaan Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 26–31.

Pruit. G. Dean, dan Rubin Z. Jeffrey. 2004. Teori Konflik sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan dari Social Conlict, Escalation, Statemen, and Setlemen. New York: McGraw-Hill,Inc 1986.

Ruth-Heffelbower, D (ed.). 2000. Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi. Duta Wacana University Press.

Soetrisno, Lukman, 2003. Konflik Sosial, Studi Kasus Indonesia. Yogyakarta: Tjidu Press

Tanudirdjo, Daud Aris, 1998 “Arkeologi Pasca-modernisme untuk direnungkan”. Makalah dalam PIA VIII Cipanas.

——————————, 2003. “Benda Cagar Budaya Milik Siapa,” Kata Pengantar dalam Bambang Sulistyanto, Balung Buto : Warisan Budaya Dunia Dalam Perspektif Masyarakat Sangiran. Yogyakarta: Kunci Ilmu.

—————————–, 2004 “Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Sebuah Pengantar”, bahan diskusi Pelatihan Pengeloloaan Sumberdaya Arkeologi, Trowulan , Mojokerto, Jawa Timur.

—————————–,2004 “Pengembangan Model Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, DIY” Laporan belum diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: