Oleh: hurahura | 4 November 2010

Peranan Perempuan di Jawa pada Masa Kuno*

Oleh: Titi Surti Nastiti
Puslitbang Arkenas

Sebelum bersentuhan dengan kebudayaan India, masyarakat Jawa pra Hindu-Buddha diperkirakan telah terorganisasi dalam suatu wanua (desa) yang dipimpin oleh para rāma (pejabat desa). Setelah struktur sosial dan ekonomi berkembang ke tingkat yang lebih besar, maka terdapat kerjasama antara beberapa wanua yang dipimpin oleh seorang rakai (van Naerssen dan de Iongh 1977:37; de Casparis 1981:45–6), yang memimpin suatu kadatwan (keraton), yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat kebudayaan (Sedyawati 1996:5). Sepanjang sejarah kebudayaan Indonesia, terdapat tiga gelombang kebudayaan besar yang datang ke Indonesia yaitu kebudayaan India, kebudayaan Islam, dan kebudayaan Eropa. Kedatangan ketiga kebudayaan tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan ketiga kebudayaan itu.

Perhatian terhadap masalah perempuan dalam disiplin arkeologi telah dimulai sejak tahun 1970-an pada saat feminisme merasuk ke dalam dunia ilmu pengetahuan, dan karena pengaruh feminisme tersebut gender mulai menjadi topik bahasan dalam arkeologi. Dalam perkembangannya, studi gender dalam arkeologi menjadi sub disiplin sendiri, yaitu arkeologi gender yang mulai dikenal sekitar tahun 1980-an (Johnson 2000:118) yang fokus penelitiannya kepada klasifikasi peranan, aktivitas, ideologi, serta identitas laki-laki dan perempuan pada masa lalu, serta perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka berdasarkan pembagian sosial dan biologis suatu masyarakat (Renfew dan Bahn 2005:127; Gilrischt 1997:2). Arkeologi gender mencakup tema-tema yang berbeda, yaitu koreksi terhadap bias laki-laki dalam arkeologi; kritikan terhadap struktur yang ada dalam praktek-praktek arkeologi; penafsiran kembali dari sejarah arkeologi; menguji gender dengan data arkeologi; dan kritikan terhadap apa yang dilihat sebagai bias laki-laki dianggap lazim dalam pengetahuan akademik dan dunia akademik secara umum (Johnson 2000:118).

Menurut Conkey dan Spector dalam karyanya Archaeology and the Study of Gender (1984:14–24), bias gender dalam arkeologi terjadi karena paham androsentris. Androsentris ini merupakan konstruksi patriarki, yaitu sistem yang melalui tatanan politik dan ekonomi memberikan prioritas dan kekuasaan terhadap laki-laki dan dengan demikian secara langsung maupun tidak secara langsung, dengan kasat mata atau tersamar, melakukan penindasan atau subordinasi terhadap perempuan (Budianta 2005:207). Dominasi laki-laki terhadap perempuan menyebabkan adanya pembagian kerja secara seksual (division of labour), yang intinya adalah perbedaan jenis kelamin membawa dampak pada perbedaan jenis pekerjaan, jenis pekerjaan apa yang sepantasnya dilakukan oleh perempuan dan jenis pekerjaan apa yang memang merupakan pekerjaan laki-laki yang memunculkan konsep domestik dan publik. Laki-laki secara kodrati dianggap mempunyai fisik lebih kuat daripada perempuan maka terjadi pembidangan peran secara seksual yang menganggap bahwa perempuan lebih cocok berperan di sektor dalam lingkungan rumah tangga dan laki-laki berperan di luar lingkungan rumah tangga. Pembagian peran ini ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap akses kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik. Konsep domestik dan publik yang mendikotomikan peranan laki-laki dan perempuan ini dikenal sebagai oposisi biner (binary opposition).

Adanya gambaran stereotip mengenai pembagian peranan antara laki-laki dan perempuan seperti disebutkan di atas adalah karena kosntruksi patriarki. Padahal kedudukan dan peranan laki-laki dan perempuan tidak selalu sama dalam setiap kebudayaan, seperti disebutkan oleh Gero dan Conkey (1994:10) bahwa gender tidak selalu konsisten dalam setiap kebudayaan, selalu berubah, bisa berlaku di mana saja, dan tidak semata-mata hanya ada di suatu tempat.

Bagaimana peranan gender di dalam kehidupan masyarakat Jawa Kuna dapat dilihat dari data tekstual maupun data artefaktual. Data prasasti banyak menuliskan kegiatan gender di berbagai aspek kehidupan. Misalnya disebutkannya laki-laki maupun perempuan yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, contohnya dapat dilihat pada prasasti Jurungan (876 M.) dan prasasti Waringin Pitu (1477 M.) yang menyebutkan nama-nama pejabat desa dan penguasa daerah. Atau disebutkannya laki-laki maupun perempuan melakukan kegiatan dalam bidang sosial dengan menghadiri peresmian upacara śīma. Demikian pula kegiatan di bidang ekonomi dan kesenian, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Selain prasasti, teks-teks sastra pun banyak menuliskan kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan terutama dari kalangan bangsawan. Misalnya bagaimana kaum perempuan menghabiskan waktunya untuk menulis puisi atau kegiatan lainnya, dan bagaimana gambaran laki-laki yang berangkat ke medan perang, dan sebagainya.

Data artefaktual, terutama pada relief-relief candi, baik candi-candi di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur banyak adegan yang menggambarkan kegiatan laki-laki maupun perempuan baik di lingkungan kerajaan maupun di lingkungan masyarakat biasa. Kegiatan di lingkungan istana biasanya digambarkan dalam adegan-adegan paseban, sedangkan kegiatan di lingkungan masyarakat pada umumnya menggambarkan kehidupan sehari-hari, seperti bertani dan berladang sebagaimana yang terdapat di beberapa relief di Candi Borobudur. Di samping itu ada beberapa relief yang menggambarkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan upacara keagamaan atau ada juga yang menggambarkan mereka sedang menari atau memainkan musik.

Menarik untuk diungkapkan adalah adanya perbedaaan gambaran mengenai kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat Jawa Kuna antara apa yang ditulis dalam prasasti dan teks-teks sastra terutama kakawin. Data prasasti menunjukkan bahwa perempuan telah memegang peranan penting dalam masyarakat (van Setten van der Meer 1979, Ayatrohaédi 1986; Lombard 1990; Nastiti 1998, 2001). Sebaliknya dengan kakawin yang menggambarkan perempuan masa lalu stereotip sebagai orang yang lemah dan subordinat dari laki-laki. Apabila diamati adanya perbedaan perspektif itu dikarenakan sumber-sumber yang dipakai berbeda. Sarjana yang menulis bahwa kedudukan dan peranan perempuan setara dengan laki-laki berdasarkan cerita rakyat yang asli Indonesia dan prasasti yang tentunya menulis peristiwa yang pernah terjadi di Jawa, sementara Helen Creese, sarjana yang menyebutkan bahwa perempuan adalah subordinat laki-laki menulis berlandaskan kakawin yang ceritanya berasal dari India yang budayanya sangat androsentris.

Dengan demikian jelas bahwa meskipun prasasti maupun kakawin sama-sama ditulis di Jawa, akan tetapi karena latar budaya yang berbeda maka penggambaran mengenai kedudukan dan peranan perempuan pun berbeda.


Fragmentaris

Tulisan-tulisan tentang perempuan pada masa Jawa Kuna pada umumnya bersifat fragmentaris, sehingga dapat disebutkan bahwa sampai sekarang belum ada tulisan yang mengkaji perempuan secara mendalam dan komprehensif.

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data tekstual dan data artefaktual. Data tekstual terdiri dari prasasti, teks sastra/hukum, dan sumber asing, sedangkan data artefaktual berupa arca, figurin, dan relief.

Dalam masyarakat Jawa Kuna, kesetaraan kedudukan dan peranan perempuan hampir mencakup di dalam pelbagai aspek kehidupan. Di bidang politik, perempuan dapat menduduki jabatan mulai dari jabatan pada struktur birokrasi yang paling rendah di pedesaan sampai kepada jabatan tertinggi. Meskipun dari segi kuantitas tidak sebanyak laki-laki, akan tetapi berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa laki-laki maupun perempuan pada masa Jawa Kuna mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih jabatan publik.

Dalam bidang sosial, kaum perempuan pada masa Jawa Kuna sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik sebagai pendamping suami maupun sebagai diri sendiri. Data tekstual menggambarkan adanya istri-istri yang mendampingi suaminya pergi ke tempat upacara peresmian sīma. Atau seperti yang disebutkan dalam beberapa prasasti yang menuliskan perempuan meresmikan suatu wilayah sebagai sīma. Sebagai contoh adalah prasasti Wulig (935 M.), Rakai Mangibil, selir dari Pu Sińdok meresmikan tiga bendungan di Desa Kahulunan, Desa Wuatan Wulas, dan Desa Wuatan. Tugas seorang istri sebagai pendamping suami dapat pula dilihat dari data artefaktual. Pada relief-relief candi sering ditampilkan seorang raja atau seorang bangsawan laki-laki yang ditemani oleh perempuan.

Berkaitan dengan kedudukan dan peranannya sebagai istri, terutama di kalangan bangsawan, kaum perempuan mempersiapkan dirinya untuk mendapat suami yang sesuai melalui pendidikan etika, seni, sastra dan bahasa, seperti tercermin dalam teks-teks sastra Jawa Kuna. Teks Mānawadharmaśāstra, Agastyaparwa, dan Kŕśńayana menuliskan bahwa perkawinan yang baik adalah perkawinan di antara orang yang sederajat. Pada masa Jawa Kuna, terutama masa Majapahit banyak perkawinan yang dilakukan di antara saudara sepupu.

Kedudukan dan peranan perempuan pada masa Jawa Kuna dalam bidang ekonomi tidak perlu diragukan lagi, terutama perempuan dari kalangan rakyat biasa. Mereka membantu perekonomian keluarga dengan membantu suami menggarap sawah atau ladang. Di sela-sela kesibukan bekerja di sawah/ladang, menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mereka membuat barang-barang kerajinan seperti kain, barang-barang anyaman, barang-barang dari tanah liat, gula, minyak, dan sebagainya, yang digunakan untuk keperluan sendiri dan dijual. Selain itu, kaum perempuan pun handal dalam berniaga, yang dibuktikan dengan adanya pedagang-pedagang di tingkat eceran sampai saudagar (bańigramī) yang melakukan perdagangan tidak hanya di tingkat desa tapi mungkin sampai tingkat regional dan internasional.

Pada masa Jawa Kuna, masalah-masalah hukum diselesaikan oleh pejabat-pejabat kehakiman. Tidak banyak data tekstual yang menuliskan tentang masalah hukum. Satu-satunya prasasti yang isinya berkaitan dengan perempuan yang mempunyai kaitan dengan hukum adalah prasasti Guntur (907 M.). Prasasti ini menyebutkan adanya perempuan yang menjadi saksi (tatra sākśī) dan pemutus suatu perkara (pinariccheda guńadośa).

Pada masa Majapahit selain pejabat kehakiman yang disebut dharmmopapatti, ada semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan (bhattāra saptaprabhu) yang beranggotakan keluarga kerajaan. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk memerintah yang menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Kerajaan adalah raja, permaisuri, ayah-bunda raja paman raja, dua adik perempuan raja beserta suaminya. Apabila anggota Dewan Pertimbangan Kerajaan ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka pejabat kehakiman di tingkat pusat tidak pernah dijabat oleh perempuan.

Meskipun tidak pernah disebutkan adanya pejabat keagamaan perempuan, tidak berarti bahwa kaum perempuan tidak mempunyai peranan dalam bidang agama. Beberapa prasasti menyebutkan adanya pasangan suami istri yang membebaskan atau membeli tanah untuk keperluan suatu bangunan suci sebagai dharmma mereka. Selain itu prasasti Taji (901 M.) menyebutkan adanya warga desa laki-laki dan perempuan yang membeli tanah bagi sīma suatu bangunan suci. Data artefaktual pun memperlihatkan hal yang sama, pada relief-relief candi banyak adegan yang memahatkan adegan-adegan orang yang sedang memuja candi, baik perseorangan, pasangan suami istri maupun kelompok. Satu di antaranya dipahatkan di Candi Borobudur yang menggambarkan pasangan suami-istri dari kalangan bangsawan yang memuja stūpa.

Di dalam dunia seni, terutama seni pertunjukan, kaum perempuan pada masa Jawa Kuna telah mempertunjukkan keahliannya di depan penonton. Dari data artefaktual diketahui bahwa keahliannya ini tidak hanya dipertunjukan di dalam ruangan seperti yang dilakukan dalam pesta-pesta yang dilakukan oleh kaum bangsawan, tetapi juga ada kesenian yang dipertunjukan di jalan. Bentuk-bentuk pertunjukan yang dipertontonkan selain tari-tarian juga sulap seperti yang digambarkan dalam relief Candi Borobudur. Bagi perempuan pada Jawa Kuna, seni bukan hanya sebagai alat hiburan saja akan tetapi juga sebagai sumber penghasilan. Pada masa itu telah ada kaum perempuan profesional dalam bidang seni pertunjukan. Mereka dibayar untuk keahliannya dan mereka pun mempunyai kewajiban membayar pajak dari penghasilannya itu.

Kesetaraan kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat Jawa Kuna berakar pada budaya yang tidak membedakan hak waris bagi laki-laki maupun perempuan di semua kalangan. Budaya ini tidak berubah dari masa ke masa, mulai dari masa Matarām Kuna sampai masa Majapahit. Hanya mungkin ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti, misalnya untuk menduduki posisi putra/putri mahkota adalah anak pertama dari permaisuri. Contoh yang paling konkret adalah Śri Rājasawarddhanī yang dalam prasasti Kañcana/Bungur B yang menyebutkan bahwa ia anak bungsu Hayam Wuruk, dan dari kakawin Nāgarakŕtāgama diketahui bahwa ia yang disebut sebagai Kusumawarddhanī adalah putri mahkota. Adapun putra pertama Hayam Wuruk seperti yang disebutkan dalam teks Pararaton adalah Bhre Wirabhūmi, tetapi karena ia bukan putra dari permasisuri maka ia tidak dapat menduduki jabatan sebagai putra mahkota. Tidak adanya perbedaan hak waris bagi laki-laki dan perempuan mempengaruhi konsep domestik dan publik di dalam masyarakat. Dalam masyarakat Jawa Kuna seorang laki-laki maupun perempuan dapat menjabat jabatan-jabatan publik asal mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti yang dicontohkan di muka.

Dalam pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin yang didasarkan pada maskulinitas dan feminitas seseorang sesuai dengan jenis kelaminnya, dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari mayarakat Jawa Kuna. Pertama adalah pekerjaan-pekerjaan yang membedakan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, terutama pekerjaan yang menyangkut fisik dan umumnya terdapat di dalam masyarakat kalangan bawah. Kedua, pekerjaan-pekerjaan yang tidak membedakan laki-laki atau perempuan, terutama berlaku pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak memakai kekuatan fisik. Jenis pekerjaan seperti itu didapatkan di setiap lapisan masyarakat, seperti jabatan-jabatan yang ada di desa maupun di pusat.

Pembagian kerja secara fisik dapat diamati dari data artefaktual yang berupa relief. Pekerjaan yang dilakukan di sawah/ladang misalnya, digambarkan perempuan menanam padi dan memanen hasil pertanian, sedang laki-laki mencangkul dan membajak. Selain itu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tampaknya dibedakan atas fisik mereka seperti yang tergambar dalam relief-relief yang menggambarkan pekerjaan laki-laki keluar rumah untuk menangkap ikan, berburu, menggembala, dan sebagainya sementara perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, serta membuat produksi rumah tangga seperti menenun dan membuat barang-barang dari tanah liat. Tetapi tidak berarti bahwa laki-laki tidak bisa memasak, karena ada beberapa relief yang menggambarkan laki-laki yang sedang memasak dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Pekerjaan-pekerjaan seperti telah disebutkan di atas masih dapat ditemukan di dalam kehidupan masyarakat Jawa dan Bali sekarang, meskipun ada beberapa pekerjaan yang sudah mulai berangsur-angsur hilang bahkan ada yang sudah lenyap sama sekali. Adanya pembagian pekerjaan tersebut bukan berarti kelompok yang satu mendominasi yang lain, akan tetapi justru saling melengkapi karena mereka sadar akan adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan.

Tidak semua peranan dan kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat Jawa Kuna setara dengan laki-laki. Ada beberapa aspek yang tidak setara, baik ketidaksetaraan itu lebih tinggi atau lebih rendah dari laki-laki. Dapat dikemukakan di sini bahwa dalam percaturan politik, perempuan tidak saja dapat tampil di ranah publik karena ia memegang suatu jabatan, tetapi juga berperan secara tidak langsung di belakang suaminya. Berdasarkan data tekstual dapat diketahui ada beberapa raja yang diduga menjadi raja karena perkawinan. Sebagai contoh adalah Rakai Watukura Dyah Balitung yang diasumsikan menikah dengan putri mahkota. Seperti diketahui bahwa ayah Balitung hanyalah seorang raja bawahan (haji). Demikian pula dengan Airlangga dan Raden Wijaya, keduanya menikahi putri mahkota dan putri-putri raja pendahulunya.

Seorang istri yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari suaminya dapat dilihat juga dalam kasus Wikramawarddhana ketika ia mengeluarkan prasasti Patapan II (1385 M.) dan prasasti Tirah atau Karaŋ Bogěm (1387 M.). Pada saat itu ia belum menjadi raja, dan dalam kedua prasastinya itu ia memakai lambang daerah Lasěm yang merupakan daerah kekuasaan Kusumawarddhanī, istrinya. Hal ini mencerminkan bahwa kekuasaan Kusumawarddhanī lebih besar dari Wikramawarddhana. Hal yang sama juga terjadi pada Bhre Wirabhūmi yang mendapat gelar dari istrinya, Nāgarawarddhanī. Nāgarawarddhanī sebelum menjabat sebagai penguasa daerah Lasěm, ia terlebih dahulu menjabat sebagai penguasa daerah Wirabhūmi.

Adapun peranan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki adalah bela atau sati, tukon, perempuan yang tidak dapat menjabat sebagai pejabat-pejabat tertinggi keagamaan atau perempuan tidak dapat menjadi seorang kawi. Apabila ditelusuri asal mula dari adat istiadat yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan maka dapat diketahui bahwa semua itu berasal dari kebudayaan India. Meskipun demikian dalam mengadopsi kebudayaan India, masyarakat Jawa Kuna tidak menerapkan langsung ke dalam budayanya, tetapi ada hal-hal yang disesuaikan dengan budayanya. Seperti yang disebutkan oleh berita Portugis yang melakukan bela atau sati ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki bangsawan yang bunuh diri sebagai tanda setia kepada rajanya. Adanya laki-laki yang ikut bela atau sati tidak didapatkan di negara asalnya. Selain itu dalam melakukan bela atau sati, perempuan tidak langsung menerjunkan diri langsung ke dalam api yang berkobar seperti yang terjadi di India, tetapi menikam dirinya dulu sebelum jatuh ke dalam api. Hal ini mungkin dilakukan untuk mengurangi rasa sakit dari perempuan yang melakukan bela atau sati dan lebih manusiawi daripada yang dilakukan di India.

Dalam masalah hukum pun, hukuman yang dijatuhkan kepada laki-laki yang melakukan pelecehan seksual (paradāra) lebih berat daripada aturan-aturan yang terdapat dalam perundang-undangan di India, meskipun seperti telah dikemukakan bahwa kitab-kitab perundangan-undangan yang ada di Jawa bersumber kepada kitab-kitab perundang-undangan India. Perbedaan ini karena seperti yang disebutkan dalam prasasti Bendosari dan Paruŋ adalah karena masyarakat Jawa Kuna telah mempunyai hukum adat yang dijadikan dasar pertimbangan selain kitab-kitab hukum.

Adanya anugerah raja kepada pejabat yang telah berjasa seperti angjamah rare, angjamah kawula, dan menikahi ůayang, meskipun hal ini tampaknya merendahkan derajat kaum perempuan, tetapi apabila diteliti secara seksama sebenarnya hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan. Karena dengan adanya hak-hak istimewa sebagai anugerah raja, maka tidak sembarang laki-laki terutama dari kalangan bangsawan yang dapat melakukan hal-hal yang melecehkan kaum perempuan tersebut.

Di dalam masyarakat Jawa Kuna, ada kedudukan dan peranan khusus perempuan yaitu sebagai ibu dan nenek. Peranan seorang ibu selain juga ada hubungan biologis juga secara sosial. Dalam masyarakat Jawa Kuna, kedudukan dan peranan ibu sebagai orang sangat dihormati, baik peranan ibu dalam arti biologis maupun peranan ibu dalam arti sosial. Peranan ibu secara biologis tentunya karena ia telah melahirkan anaknya, sedangkan dalam arti sosial seorang ibu yang membimbing putra-putrinya dan terutama di kalangan elit dapat mewariskan kedudukan yang dijabatnya itu kepada putra-putrinya. Demikian pula peranan seorang nenek, selain aktif di bidang sosial, ia juga masih dibutuhkan sebagai pembimbing anak dan cucunya.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peranan perempuan di dalam masyarakat Jawa Kuna dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu kedudukan dan peranan perempuan yang setara dengan laki-laki, kedudukan dan peranan perempuan yang tidak setara dengan laki-laki, serta kedudukan dan peranan khusus sebagai perempuan.

Meskipun ada kedudukan dan peranan perempuan yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari laki-laki, akan tetapi hampir di semua aspek kehidupan masyarakat kedudukan dan peranan perempuan telah setara dengan laki-laki. Perempuan pada masa itu telah menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki. Mereka dapat bergerak di ranah domestik sekaligus di ranah publik. (Sumber: Disertasi Titi Surti Nastiti, Peranan Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna pada Abad VIII – XV)

Iklan

Responses

  1. berarti emansipasi wanita dari dahulu kala sudah ada, bukan hanya di masa sekararang ini. wanita memang hebat, dia bisa menentukan sejarah bangsa dan dunia


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: