Oleh: hurahura | 12 Februari 2012

Upah Pelihara BCB Rp 75.000

*Rumah Adat Banjar Makin Menghilang

KOMPAS, Rabu, 8 Feb 2012 – Kendati menjaga dan memelihara benda cagar budaya, hingga kini upah para juru pelihara BCB di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, rendah. Karena anggaran pemerintah daerah terbatas, setiap juru pelihara hanya dibayar Rp 75.000 per bulan.

Juru pelihara fosil situs Patiayam, Kliwon (45), Selasa (7/2), mengatakan, upah Rp 75.000 per bulan terlalu sedikit. Upah itu tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi bila anggota keluarga yang ditanggung banyak. ”Untuk menambah penghasilan, saya bekerja sebagai buruh tani. Upahnya cukup lumayan, Rp 25.000- Rp 30.000 per hari,” kata dia.

Juru pelihara rumah adat Kudus, Ulul Fadli (23), juga menyatakan hal sama. Ia mengaku Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan uang Rp 75.000 per bulan, dan terkadang ada bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rp 100.000.

”Terkadang bisa mendapat Rp 175.000 per bulan, bisa juga Rp 75.000 per bulan. Bahkan bisa juga tidak mendapat sama sekali karena upah itu diberikan secara bergiliran,” kata Fadli.

Kepala Seksi Sejarah Purbakala dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Sutiyono mengemukakan, upah juru pelihara benda cagar budaya (BCB) di Kudus terbatas karena anggaran minim.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus 2012, DPRD Kabupaten Kudus menilai dinas bersangkutan kurang serius memperhatikan BCB di Kudus dan diminta mengoreksi pengajuan itu. Instansi itu juga dinilai tidak menghargai penemu fosil yang hanya diberi Rp 75.000-Rp 100.000.

Menanggapi hal itu, Sutiyono mengatakan, pihaknya telah menambah pengajuan anggaran dari Rp 40 juta menjadi Rp 665 juta. Itu akan digunakan antara lain untuk menaikkan upah juru pelihara BCB Rp 200.000 per bulan dan pemberian upah penemu fosil Rp 500.000-Rp 1 juta.


Lima buah

Persoalan BCB di Kalimantan Selatan adalah semakin menghilangnya rumah adat masyarakat Banjar, bumbungan tinggi. Yang masih asli dan berusia ratusan tahun tinggal lima buah saja yang bertahan.

Pemerhati budaya Banjar, Syamsiar Seman, Selasa (7/2), mengatakan, rumah bumbungan tinggi yang masih bertahan ada di Kampung Kenanga, Banjarmasin, yang kini menjadi Museum Wasaka dan di Desa Tibong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kini menjadi aset pemerintah daerah. Tiga rumah lainnya ada di Tapin, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah, ketiganya masih rumah warga.

”Selepas kemerdekaan, banyak rumah adat bumbungan tinggi yang habis berganti dengan bangunan biasa. Penyebabnya selain biaya renovasinya tinggi, rumah adat bumbungan tinggi juga memerlukan lahan luas,” ujar Syamsiar Seman di sela-sela Sosialisasi undang-undang tentang cagar budaya, di Banjarmasin.

Sementara itu, Wali Kota Solo Joko Widodo menyatakan, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengimplementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena belum adanya peraturan pemerintah. Kesulitan tersebut terjadi pada saat pendaftaran cagar budaya di daerah masing-masing dan pemberian insentif bagi pemilik cagar budaya.

Seusai pembukaan Sosialisasi UU No 11/2012 tentang Cagar Budaya dan Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Registrasi Nasional Cagar Budaya, Selasa, Joko menyatakan, Pemerintah Kota Solo telah membentuk tim ahli cagar budaya dan menginventarisasi kurang lebih 120 cagar budaya di Kota Solo. Namun, hasil inventarisasi ini belum bisa ditetapkan karena masih menunggu rampungnya pembahasan RPP yang mengatur masalah ini. (HEN/EKI/WER)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori