Oleh: hurahura | 9 Februari 2017

Fenomena Politik Dinasti

goenawan-1Diskusi dokter Goenawan di Museum Kebangkitan Nasional, Oktober 2016 (Foto: Djulianto Susantio)

Menurut dokter Goenawan Mangoenkoesoemo, idealnya jabatan pemerintahan dipegang oleh orang berpendidikan, tidak berdasarkan keturunan

Bagi seorang calon kepala daerah, memenangkan suatu kontestasi pilkada bukanlah suatu hal yang mudah, segala jurus ampuh untuk merebut simpati masyarakat dilakukan. Bisa dibilang saat-saat inilah seorang kepala daerah berada dalam titik terdekat dan terakrab bersama warga masyarakatnya. Tentunya butuh kerja keras, modal yang tidak sedikit dan sedikit pencitraan dilakukan dengan harapan dapat mendulang suara sebanyak mungkin saat pemungutan suara dilaksanakan. Dengan proses yang panjang dan butuh perjuangan akhirnya kursi kekuasaan tersebut jatuh juga pada salah satu kandidat, maka sebuah sejarah baru telah tercipta pada suatu daerah.

Ketika kursi rebutan telah berhasil didapat, banyak kepala daerah yang betul-betul berusaha ingin merealisasikan visi dan misinya ketika kampanye dulu, namun tidak sedikit pula yang memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri dan memandang bahwa menjadi pemimpin adalah suatu profesi. Mengkhawatirkan memang jika pemimpin dipandang sebagai suatu profesi bukan sebagai bentuk pengabdian kepada negara, nusa dan bangsa. Karena melalui jabatan tersebut orang bisa mendapatkan apa saja yang dia mau sesuai dengan kebutuhan nafsu dan kepentingannya. Termasuk mempertahankan dan melanggengkan “profesi” yang telah ia dapat dengan susah payah.

Pada akhirnya muncul fenomena kepala daerah yang terkesan enggan turun dari kursi kekuasaan setelah masa jabatannya berakhir. Dua periode memimpin dirasa masih belum cukup dan akhirnya nekat mencalonkan diri kembali namun sebagai wakil, tidak lagi sebagai nahkoda utama.

Dari sini sebetulnya sudah dapat dilihat sifat dan karakter dari pemimpin tersebut yang nampak terlalu ambisius terhadap kekuasaan. Atau dengan cara lain yang lebih terselubung, yakni mengusung istri/suami, anak, ipar, keponakan dan sanak saudara lainnya untuk maju menggantikannya duduk di singgasana kekuasaan.

Memang cara ini terlihat lebih santun daripada contoh sebelumnya yang rela memperebutkan kursi kedua setelah kesempatan merebut kursi nomor satu telah tertutup, namun sebetulnya hal ini sama saja hanya berbeda pemain utama, dampak buruk dalam berdemokrasi adalah menutup kesempatan bagi kader potensial yang lain untuk ikut berkompetisi. Fenomena melanggengkan kekuasaan dengan mengusung keluarga seorang pemimpin/kepala daerah akan menimbulkan bahaya laten yang bakal terjadi.

Walaupun mereka dipilih secara demokrasi namun sejatinya hal tersebut akan merusak citra dari demokrasi sendiri, karena mereka lebih dekat pada feodalisme, membentuk dinasti politik dengan menempatkan sanak saudaranya pada kursi-kursi strategis dalam pemerintahan. Kalau kita cermati sistem demokrasi yang ternodai oleh politik dinasti ini semakin mirip dengan sistem pemerintahan monarki, yaitu penerus kekuasaan selanjutnya masih memiliki hubungan genealogi dengan penguasa inkumben, kalau tidak mau dibilang monarki modern.

Hanya perbedaannya, kalau monarki absolut mereka ditunjuk langsung namun politik dinasti yang lebih mendekati monarki ini dipilih secara prosedural. Dan perosedur pemilihannya pun rentan terjadi penyimpangan, hal ini disebabkan karena pemerintah yang sedang berkuasa memiliki agenda pribadi yaitu menyukseskan calon penerus dari keluarganya sendiri untuk menggantikannya dengan harapan masih dapat menikmati hak-hak yang didapat ketika masih menajabat sebagai kepala daerah. Jadi sebelum dinasti politik ini berjalan alias masih tahap proses saja sudah rentan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang inkonstitusional, apalagi jika sudah berhasil memainkan roda pemerintahan.


Dampak politik dinasti

Ada beberapa kerugian atau dampak negatif yang dihasilkan dari sistem politik dinasti ini. Yang pertama, pihak yang menerima dampak tentunya adalah partai politik, dimana proses pengkaderan mereka kurang begitu maksimal. Bisa dibilang demikian karena setelah berhasil mengorbitkan kader-kader potensial ternyata calon yang diusung dan memiliki kesempatan besar untuk memenangkan kompetisi pilkada adalah istri atau anak dari pemimpin inkumben. Padahal mereka sebagai calon kepala daerah baik sebagai calon bupati, walikota maupun gubernur mayoritas tidak mengikuti pengkaderan partai politik dari awal, mereka hanya memanfaatkan kekuasaan dan wewenang dari penguasa sebelumnya yang masih memiliki hubungan darah.

Peristiwa seperti ini tentunya dapat menghambat proses pengkaderan partai politik yang tidak dapat memberikan jam terbang/pengalaman lebih kepada para kadernya untuk mengikuti kompetisi pilkada. Belum lagi kesempatan mereka masih direbut oleh beberapa orang yang memilih menjadi politisi instan karena merasa telah memiliki popularitas dan mendapat hati di masyarakat seperti golongan para artis, komedian, olahragawan (pemain sepakbola), dan beberapa publik figur lainnya. Tentu dengan kemunculan mereka secara mendadak di dunia politik dapat mempersempit kesempatan kader internal partai untuk berbicara banyak di dunia politik.

Belum lagi kehadiran para pengusaha yang mulai berbondong-bondong ikut meramaikan percaturan politik nasional, dengan kekuatan modal finansial yang mereka miliki dapat menjadi nilai plus bagi mereka untuk melenggang menjadi calon tunggal dari partai, padahal kader hasil polesan partai sendiri yang secara kualitas sebagai politisi sebetulnya lebih matang dapat bersaing, menjadi tak tercium sama sekali bakat mereka. Kehadiran para politisi instan termasuk keluarga kepala daerah yang berkuasa inilah yang menjadi benalu bagi pengkaderan partai politik sekaligus pilihan dilematis yang mereka hadapi.

Kedua, dampak adanya politik dinasti dapat memperlemah fungsi kontrol pemerintahan sehingga menimbulkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan semakin longgarnya pengawasan terhadap pemerintah karena segala sektor telah berhasil dikuasai maka perjalanan pemerintahan kedepan layaknya negara milik pribadi yang dipimpin oleh kroni-kroni orang terdekatnya. Jika fungsi pengawasan sudah tidak berjalan seimbang antara pemerintah dan oposisi, dikhawatirkan kekuasaan pemerintah semakin tidak terkendali. Dalam kaca mata politik hal ini tidaklah baik, karena dapat menciptakan pemerintahan  yang berjalan secara otoriter, dan lebih parahnya lagi praktik korupsi semakin marak dilakukan.


Pemerintahan yang korup

Di Indonesia fenomena seperti ini semakin banyak contoh-contoh kasus yang mulai terungkap di beberapa daerah. Menurut direktur eksekutif poltracking Indonesia Hanta Yuda, fenomena politik dinasti rawan sekali menimbulkan pemerintahan yang korup, pernyataan ini bukannya tanpa dasar. Kasus penangkapan terhadap sejumlah kepala daerah yang menerapkan politik dinasti satu per satu mulai terkuak. Masih segar ingatan ketika gubernur Banten yang menghebohkan media pemberitaan baik elektronik maupun media massa dengan tema utama adalah politik dinasti menjadi perbincangan hangat bagi pemerhati politik, bahkan banyak diskusi pintar maupun seminar-seminar yang mengangkat topik politik dinasti.

Nasib politik dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pun tidak berjalan mulus karena berujung penangkapannya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal sama juga terjadi di Riau, politik dinasti yang dibangun oleh gubernur Anas Maamun juga berujung membuat ia menjadi penghuni rumah tahanan KPK. Hadirnya politik dinasti di Riau membuat sebagian warga menarik simpati kepada Gubernur Anas Maamun, hal tersebut dimulai ketika Anas Maamun mengangkat anak dan menantunya mengisi pos-pos kepala dinas di Riau, bahkan salah satu menantunya juga diberikan jabatan menjadi manager klub sepakbola PSPS Pekanbaru. Akhir dari perjalanan politik Anas Maamun adalah ketika ia tersangkut kasus perkara suap alih fungsi kawasan hutan yang membuat ia dijebloskan ke penjara.

Fenomena politik dinasti berikutnya juga terjadi di Bangkalan, Madura. Setelah bupati Bangkalan K. Fuad Amin memimpin selama dua periode, kursi bupati berikutnya diserahkan kepada putranya. Ra Momon. Sedangkan politisi partai Gerindra ini bergeser menjadi ketua DPRD Kabupaten Bangakalan. Lengkap sudah posisi eksekutor dan controlling dikuasai oleh keluarga Kiai Fuad. Selama lima belas tahun Bangkalan berada dibawah dominasi keluarga Kiai Fad Amin. Dan pada akhirnya Kiai Fuad pun tertangkap operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK setelah dirinya pulang menghadiri munas Golkar di Bali.

Belum selesai tiga kasus korupsi yang dilakukan oleh produk politik dinasti, masih terjadi lagi kepala daerah yang ditangkap KPK yang diindikasikan juga membangun politik dinasti didaerahnya. Kali ini menjerat dua tersangka sekaligus, yaitu walikota Cimahi Atty Tochija dan suaminya Itoch Tochija yang sebelumnya menjabat sebagai walikota Cimahi dua periode. Ada sedikit kesamaan politik dinasti yang terjadi di Cimahi dan Bangkalan, yaitu pemerintahan yang berlangsung sama-sama dikendalikan oleh penguasa sebelumnya, jika di Bangkalan Kiai Fuad yang menyetir Ra Momon menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Bangkalan, maka di Cimahi Itoch Tochija lah yang membuat keputusan-keputusan kemudian istrinya sebagai walikota yang mengetok palu. Bisa dikatakan Itoch yang masih mengendalikan tender-tender perusahaan di Cimahi. Pada akhirnya politik dinasti yang mereka dirikan membuat kedua pasutri ini meringkuk di tahanan KPK setelah terjerat kasus dugaan suap pemulusan Ijon Proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Cimahi.

Dan kasus politik dinasti terakhir yang berhasil ditangkap oleh KPK adalah kasus Bupati Klaten Sri Hartini yang terlibat operasi tangkap tangan KPK atas dugaan jual beli jabatan. Pendiri politik dinasti di klaten adalah Haryanto Wibowo, suami dari Sri Hartini yang sebelumnya juga pernah berurusan dengan kepolisian terkait proyek pengadaan bantuan buku paket. Selama hampir dua puluh tahun Kabupaten Klaten berada dibawah kekuasaan politik dinasti pasangan Haryanto Wibowo-Sri Hartini dan Sunarna-Sri Mulyani. Kronologisnya, pada tahun 2000 Haryanto Wibowo berpasangan dengan Sunarna menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Klaten, kemudian pada periode berikutnya Sunarna naik menjadi bupati Klaten berpasangan dengan Sri hartini, istri dari Haryanto Wibowo bupati sebelumnya.

Setelah Sunarna menjabat dua periode kursi bupati Klaten diteruskan oleh Sri Hartini yang berpasangan dengan Sri Mulyani, istri Sunarna. Dengan ditangkapnya Sri Hartini oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka maka Sri Mulyani akan naik menggantikannya sebagai bupati hingga akhir masa jabatannya pada 2020 mendatang. Bisa dibilang politik dinasti di Kabupaten Klaten ini adalah politik dinasti paling rumit di Indonesia. Terungkapnya lima praktik korupsi yang dilakukan oleh produk politik dinasti diatas seharusnya mendapat perhatian lebih dari Kemenkumham agar lebih menindaklanjuti guna mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para produk politik dinasti.

Pemerintah harus tegas membatasi gerak para politisi/kepala daerah agar tidak sampai mambangun kekuatan politik dengan mengusung para kerabat terdekat untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan daerah. Namun disisi lain tantangan yang dihadapi pemerintah adalah tidak boleh membatasi hak setiap individu untuk berpolitik, termasuk kerabat dari kepala daerah. Hadirnya politik dinasti ini menjadi persoalan dilematis bagi pemerintah. Jika tidak dibatasi atau bahkan dilarang potensi terjadinya korupsi semakin besar terjadi di suatu daerah, namun jika politik dinasti dilarang maka pemerintah dianggap diskriminatif terhadap individu untuk berpolitik. Sebetulnya upaya untuk mencegah politik dinasti ini pernah dibahas dan dikeluarkan rancangan Undang-Undang untuk mengaturnya.

Pemerintah telah mengatur pencegahan berdirinya politik dinasti melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam aturan tersebut, orang yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan inkumben tidak boleh menjabat kecuali jeda satu periode. Namun rancangan Undang-Undang ini melalui proses judicial review ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap aturan ini inkonstitusional. (Tempo, 7/11/2017)

Aturan ini mirip dengan pengalaman demokrasi di Amerika Serikat, di sana pun fenomena politik dinasti juga umum dilakukan namun mereka menerapkan aturan jeda satu tahun untuk mengusung kerabatnya maju dalam pemilihan kepala daerah atau kepala negara. Sebagai contoh Bush Junior yang melanjutkan kepemimpinan George Bush Senior, namun pencalonannya jeda beberapa tahun setelah kakaknya habis masa jabatan, begitu juga yang dilakukan oleh Hillary Clinton, yang maju melanjutkan kepemimpinan suaminya Bill Clinton namun terjadi selang beberapa periode, walaupun pada akhirnya mengalami nasib kurang beruntung dalam kontestasi pemilihan kepala negara.

Dengan langkah seperti ini diharapkan mampu mencegah adanya politik dinasti yang rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tentunya langkah seperti ini juga membutuhkan kesadaran dan sikap legowo dari para politisi kerabat inkumben, karena jika mereka masih juga belum mau menerima, dan terus menggugat maka aturan guna mencegah terjadinya politik dinasti tersebut tidak akan pernah terealisasikan. Seperti halnya rancangan Undang-Undang yang pernah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Fenomena politik dinasti ini sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di negara-negara lain seperti di Amerika (yang telah dibahas diatas), India dan Singapura. Kasus di Singapura lain lagi ceritanya. Pemerintah yang sedang berkuasa benar-benar mempersiapkan para kerabatnya untuk menjadi pemimpin dan mengisi pos-pos strategis di pemerintahan, namun mereka betul-betul mempersipakan penerusnya jauh-jauh hari untuk dididik, ditempa dan dipersiapkan secara matang agar ketika menduduki kursi pimpinan dapat dijalankan dengan amanah dan dapat menjalankan tugasnya berdasarkan konstitusi. Jadi mereka tidak sembarangan dalam membangun dinasti politik melainkan melalui sebuah proses yang ketat demi menghasilkan pemimpin atau pejabat publik yang berkualitas.

Seharusnya pejabat publik di Indonesia bisa mencontoh sistem politik di Singapura, walaupun mereka menerapkan politik dinasti tetapi hal tersebut benar-benar dipersiapkan dengan penuh tanggung jawab dan tidak main-main. Atau para politisi Indonesia bisa mencontoh perilaku politik dari Singapura dan Amerika dengan mengkombinasikan aturan diantara keduanya, yaitu mempersiapkan penerus dengan sungguh-sungguh, melaksanakan regenerasi melalui proses yang ketat dan dalam pencalonan menerapkan sistem jeda satu periode sehingga bisa membuat konstelasi politik Indonesia lebih beretika.

Dengan semakin berkembangnya zaman, peningkatan kualitas politisi di Indonesia harus segera berrevolusi. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah yang harus memfasilitasi dan membuat regulasi agar harapan semakin membaiknya kualitas politisi di Indonesia bisa tercapai. Selain itu proses mengusung calon dari partai politik juga harus melalui prosedur yang telah ditentukan dengan mengikuti pengkaderan internal partai, hal ini untuk meminimalisir politisi instan yang masuk kedalam dunia politik dan menjadi pejabat publik, termasuk para artis, pengusaha dan tidak terkecuali para kerabat pejabat inkumben. Hal ini perlu dilakukan  untuk mengasah kemampuan mereka dalam berpolitik. Dalam artian tidak hanya mengandalkan modal popularitas, modal finansial dan modal wewenang yang dimiliki namun benar-benar memiliki modal integritas, kualitas dan komitmen dari para politisi untuk mengabdi kepada negara,nusa dan bangsa.

Untuk para pelaku politik dinasti diharapkan untuk lebih sadar diri dan benar-benar menjalankan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya, walaupun sudah banyak kasus penangkapan para koruptor yang sekaligus juga membangun dinasti politik namun sebagai seorang negarawan yang baik sudah seharusnya menjalankan mandat tersebut sesuai visi dan misi yang pernah disampaikan, jangan sampai para pelaku dinasti politik tersebut melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Karena berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch terdapat 58 politik dinasti yang sedang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia, tentunya masyarakat tidak berharap jika semua politik dinasti yang berjalan mengalami masalah dan terjerat kasus hukum.

Walaupun menerapkan politik dinasti namun harapan masyarakat para pejabat publik tetap dapat menjalankan perpolitikan di Indonesia dengan elegan tanpa tergoda dan tergiur mencoba menyimpang dari komitmen awal ketika dilantik dan berkampanye. Karena tanggung jawab yang mereka emban begitu besar, tidak hanya tanggung jawab kepada masyarakat yang ia pimpin namun juga tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis: Muhammad Eko Subagtio
Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: