Oleh: hurahura | 28 Januari 2011

Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya

Oleh: Marsis Sutopo

I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mulai tanggal 24 November 2010, membawa konsekuensi hukum dalam penanganan dan pelaksanaan pekerjaan pelestarian terhadap cagar budaya. Sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 13 dan 14, terdapat tenaga profesional yang harus memiliki SERTIFIKAT, yaitu:

– Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

– Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

Peran tenaga profesional yang bersertifikat tersebut jika ditelusur Pasal demi Pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya sangat jelas fungsinya. Tanpa keberadaan tenaga profesional tersebut dapat diartikan pelaksanaan pelestarian cagar budaya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam proses penyusunan REGISTER NASIONAL yang dimulai dari kegiatan Pendaftaran Cagar Budaya (Pasal 28 dan 29), baik yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, sudah harus melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya sejak mulai Pengkajian (Pasal 31 dan 32), Penetapan (Pasal 33, 34, 35, 36), Pemeringkatan (Pasal 41), Evaluasi peringkat (Pasal 47), sampai dengan Penghapusan (Pasal 50).

Selanjutnya dalam KEGIATAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian (Pasal 53 ayat (2)). Dalam hal ini LINGKUP PELESTARIAN Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat maupun di air (Pasal 4). Dalam hal Pemindahan Cagar Budaya (Pasal 59 ayat 2) juga di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

Masalah 1:
Sesuai dengan ketentuan di atas, kalau tidak ada Tenaga Ahli Pelestarian yang memiliki kompetensi keahlian dan/atau bersertifikat maka kegiatan pelestarian cagar budaya sesuai ketentuan UU CB tidak dapat dilaksanakan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, semakin memperkuat dasar hukum pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang juga sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009/Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.48/UM.001/MKP/2009 Tentang Pengelolaan Peninggalan Bawah Air, dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs. Hal ini karena kewenangan pelestarian terhadap Cagar Budaya tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja tetapi juga menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/ MKP/2009 Tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs, diuraikan dalam Pasal 12 bahwa aspek-aspek pelestarian dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang meliputi perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan.

Perlindungan benda cagar budaya dan situs meliputi aspek-aspek registrasi dan pendaftaran, penetapan, pengamanan, penyelamatan, dan perizinan.

Pemeliharaan benda cagar budaya dan situs meliputi aspek-aspek perawatan dan pemugaran.

Pemanfaatan benda cagar budaya dan situs meliputi aspek-aspek agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Oleh karena kegiatan pelestarian terhadap Cagar Budaya adalah jenis pekerjaan yang spesifik maka tenaga pelaksananya harus memiliki kompetensi, kecakapan, dan keahlian khusus yang dapat diperoleh melalui proses sertifikasi.

Masalah 2:
Bagaimana pelaksanaan kegiatan pelestarian di Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) jika tidak ada Tenaga Ahli Pelestarian yang memiliki kompetensi keahlian dan/atau bersertifikat?

Sejalan dengan semakin kompleksnya tantangan pelestarian terhadap benda cagar budaya dan situs, selain diperlukan berbagai upaya perlindungan dalam bentuk regulasi dan peraturan, tentunya diperlukan adanya standardisasi profesionalisme sumberdaya manusia (SDM), khususnya Tenaga Pelestari, yang memiliki kompetensi untuk menangani aspek-aspek pelestarian dengan kualifikasi dan klasifikasi tertentu untuk menunjang praktik profesinya. Mengingat adanya kebutuhan yang meningkat akan tuntutan profesionalisme dalam kehandalan kinerja pelestarian, maka perlu diberlakukannya Sertifikasi Pelestari Cagar Budaya untuk menghasilkan tenaga-tenaga pelestari Cagar Budaya yang memenuhi kompetensi.

2. Landasan Operasional
a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
b. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Bangunan Gedung
c. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
d. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanan UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum
g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
i. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 087/P/1993 Tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya
k. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 062/U/1995 Tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya
l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 063/U/1995 Tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya
m. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 064/U/1995 Tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya
n. Peraturan Bersama Menteri Budpar dan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 / Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
o. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/ MKP/2009 Tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs
p. Kode Etik Arkeologi Indonesia, 2005.

II. PRINSIP DAN PROSEDUR SERTIFIKASI
Dalam sertifikasi tenaga pelestari cagar budaya terdapat beberapa pertanyaan mendasar, antara lain menyangkut tujuan sertifikasi, sasaran sertifikasi, siapa yang melakukan sertifikasi, keahlian apa saja yang harus disertifikasi, bagaimana prosedur sertifikasi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan untuk dijawab karena masalah sertifikasi tenaga pelestarian belum pernah dilakukan di lingkungan pekerjaan pelestarian cagar budaya.

1. Tujuan Sertifikasi
Tujuan sertifikasi tenaga pelestari tentunya dapat dilihat setidak-tidaknya dari tiga perspektif, yaitu:

a. Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian terhadap Cagar Budaya.

b. Diperoleh kualitas tenaga-tenaga pelestari yang kompeten dan bersertifikat sesuai dengan bidang keahliannya.

c. Dengan dipenuhinya amanat Undang-Undang yang didukung oleh tenaga-tenaga pelestari yang kompeten dan bersertifikat diharapkan akan dihasilkan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara norma hukum serta norma akademis dan teknis.

2. Sasaran Sertifikasi
Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dinyatakan bahwa Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Oleh karena itu, kegiatan Pelestarian Cagar Budaya HARUS dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.

Selanjutnya dalam Pasal 54 dinyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Dari dua ketentuan Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pihak yang dapat memperoleh sertifikasi adalah:
1). Anggota IAAI
2). PNS di lingkungan Instansi Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota)
3). Swasta yang menangani pekerjaan pelestarian Cagar Budaya
4). Masyarakat umum yang berminat terhadap pekerjaan aspek-aspek pelestarian

3. Pelaksana Sertifikasi
Pelaksana Sertifikasi adalah pihak-pihak yang diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk dapat menyelenggarakan proses sertifikasi. Oleh karena sertifikasi ini adalah sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya, maka pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan sertifikasi adalah yang memiliki kompetensi di bidang pelestarian Cagar Budaya, misalnya:
– Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Budpar di tingkat Pemerintah Pusat
– Unit Pelaksana Teknis Ditjen Sejarah dan Purbakala yang melaksanakan fungsi pelestarian di tingkat Daerah.
– Perguruan Tinggi yang memiliki Jurusan Arkeologi (UI, UGM, Udayana, Unhas)
– Organisasi Profesi (Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia).
– Lembaga/Pihak lain

Tentunya pihak-pihak di atas tidak dapat secara serta merta mendapatkan otoritas menyelenggarakan sertifikasi, namun perlu dikoordinasikan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 atas amanat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Badan Nasional Sertifikasi Profesi inilah yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Masalah 3:
Apakah Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) yang merupakan organisasi profesi sudah memiliki kesiapan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi sesuai dengan tuntutan UU CB dan peraturan perundangan lainnya?

4. Jenis Keahlian dan Peringkat
Aspek-aspek pekerjaan di bidang Pelestarian Cagar Budaya sifatnya tidak homogen, tetapi cukup banyak jika dirinci lebih lanjut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Cagar Budaya, lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Sesuai dengan kenyataan di lapangan sekarang terdapat tenaga-tenaga teknis pelestarian, misalnya tenaga dokumentasi (fotografi, penggambar, pemeta), tenaga pemugar, tenaga konservator, tenaga perlindungan/pengamanan, dan lain-lain. Masing-masing tenaga teknis tersebut memerlukan keahlian khusus. Demikian juga halnya dengan peringkat kemampuan masing-masing tenaga tentunya berbeda, antara tenaga pelestari yang berpendidikan SLTA dengan tenaga pelestari berpendidikan Perguruan Tinggi.

Dua hal tersebut di atas, yaitu jenis keahlian dan peringkat tentunya perlu didiskusikan secara khusus karena ini menyangkut kemampuan teknis dan akademis yang berimplikasi pada kewajiban dan kewenangannya dalam menjalankan profesinya.

Sebagai gambaran peringkat keahlian, sebenarnya di lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Budpar sudah terdapat Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya. Perpres ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2008 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya. Untuk pelaksanaannya Jabatan Fungsional Pamong Budaya tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Menteri Budpar dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: BP.37/KP.403/MKP/2010 dan Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 6 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Namun sayangnya Peraturan Bersama antara Menteri Budpar dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut sampai sekarang belum dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2008 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya, Jabatan Fungsional Pamong Budaya di lingkungan Kementerian Budpar dapat digambarkan sebagai berikut:

Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Jabatan Fungsional Jabatan Golongan/Ruang
Pamong Budaya Ahli:
Bidang Nilai Budaya
Bidang Kesejarahan
Bidang Kesenian
Bidang Permuseuman
Bidang Kepurbakalaan
Bidang Kebahasaan
Pamong Budaya Madya

Pamong Budaya Muda

Pamong Budaya Pertama

IV/a, IV/b, IV/c

III/c, III/d

III/a, III/b

Pamong Budaya Terampil:
Bidang Kesenian
Bidang Permuseuman
Bidang Kepurbakalaan
Pamong Budaya Penyelia

Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan

Pamong Budaya Pelaksana

III/c, III/d

III/a, III/b

II/b, II/c, II/d


Sumber:
Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2008 Tanggal 13 Mei 2008

Masalah 4:
Apakah Jabatan Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan dapat dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Pelestarian yang memiliki kompetensi keahlian, sehingga memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan kegiatan pelestarian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2?

Kalau memang ya maka Masalah 1 dapat terjawab, pegawai di lingkungan Ditjen Sejarah dan Purbakala yang memenuhi syarat dapat diajukan sebagai Pamong Budaya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pelestarian setelah diberlakukan Jabatan Fungsional Pamong Budaya.

5. Prosedur dan Mekanisme Sertifikasi
Jika masalah-masalah prinsip sudah dapat diputuskan maka prosedur dan mekanisme sertifikasi mulai dapat disusun. Prosedur dan Mekanisme Sertifikasi ini mengatur tata cara, urutan, rangkaian, syarat-syarat teknis dan adminsitrasi setiap orang yang akan mendapatkan sertifikasi sebagai Tenaga Pelestari Cagar Budaya.

Prosedur dan Mekanisme Sertifikasi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
a) Setiap orang dapat mengajukan Sertifikasi Tenaga Pelestari sesuai tempat kedudukannya dan melengkapi persyaratan administrasi.
b) Ujian Sertifikasi dapat dilakukan pada daerah-daerah tempat kedudukan Lembaga/Intansi yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah. (-> soal ujian…?)
c) Surat Tanda Lulus Sertifikat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala yang berkedudukan di Jakarta. (-> format Surat Tanda Lulus…?)
d) Sertifikat Tenaga Pelestari terdiri dari tiga tingkatan, yaitu peringkat A (Tingkat Pemula), peringkat B (Tingkat Lanjut), dan peringkat C (Tingkat Ahli).
e) Seseorang yang memiliki sertifikat dapat dicabut, dibatalkan, atau ditunda kenaikan kelas kategorinya jika melakukan kesalahan dalam melaksanakan norma, standard prosedur dan kriteria (NSPK) yang sudah ditentukan. (-> prosedur pencabutan, pembatalan, penundaan …?)

BAB III. MONITORING DAN EVALUASI
Seseorang yang sudah mendapat sertifikasi dalam melaksanakan pekerjaan profesinya terikat oleh ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya, NSPK, dan Kode Etik Arkeologi Indonesia sebagai Kode Etik Profesi. Oleh karena itu Direktorat Peninggalan Purbakala di tingkat Pusat dan BP3 di Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Sejarah dan Purbakala memiliki tugas dan kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi di wilayah kerja masing-masing terhadap para pihak yang melakukan kegiatan pelestarian cagar budaya. Demikian juga IAAI Komda dan IAAI Pusat sebagai organisasi profesi perlu membentuk Tim Pengawas yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pemegang sertifikat dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya.

Pengawasan dan evaluasi tersebut bertujuan untuk:
a. Mengetahui dan memastikan seseorang yang sudah memegang sertifikat sudah melaksanakan tugasnya sesuai profesinya dan tidak terjadi pelanggaran profesi.
b. Jika ditemukan indikasi pelanggaran profesi maka Tim Pengawas akan melakukan evaluasi. Jika dalam evaluasi ditemukan pelanggaran profesi maka akan diserahkan hasilnya kepada Dewan Kehormatan Kode Etik IAAI (Komda dan Pusat)
c. Tim Pengawas juga dapat merekomendasikan kepada Ditjen Sejarah dan Purbakala agar pemegang sertifikat dapat naik kategori, penundaan kategori, penurunan kategori, atau pencabutan sertfifikat.

IV. CATATAN AKHIR
Paparan tentang Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu disarankan lebih lanjut untuk:
a. Mengadakan diskusi pembahasan antara pihak-pihak terkait untuk membahas lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya.
b. Membentuk perangkat-perangkat yang akan menjalankan mekanisme dan prosedur Sertifikasi Tenaga Pelestari pada setiap tingkatan dan daerah yang memungkinkan dengan memanfaatkan keberadaan UPT Ditjen Sepur, Perguruan Tinggi, serta IAAI Komda dan IAAI Pusat sebagai organisasi profesi.
c. Mencari terobosan kebijakan untuk menjawab permasalahan-permalasan di atas.

Keterangan:
Marsis Sutopo, anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, saat ini menjabat Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Borobudur.
Makalah ini disampaikan pada Seminar Sehari: Rencana Sertifikasi Tenaga Arkeologi pada 26 Januari 2011.

Iklan

Responses

  1. pembahasan di atas merupakan tantangan bagi tenaga/lulusan arkeologi lepas non institusi. apakah berani berdedikasi dan terkolaborasi dalam satu bentuk mekanisme struktur?, jika kita meninjau pada sektor ekonomi pada produk perundang-undangan (UU no 1 Tahun 1987) tentang kamar dagang dan industri yang juga merupakan wadah untuk mendapatkan sertifikasi profesi pada tataran kebijakan dan di implementasikan oleh asosiasi-asosiasi yang ada dalam payungnya/struktur, maka sebaiknya pada masa ini kita harus menimbang bentuk organisasi baru yang memiliki kompetensi pada urusan sertifikasi ini… apakah institusi pemerintahan masih perlu terlibat dalam hal ini dan apakah sebuah ikatan yang secara definitif dan fungsi hanya pada pihak regulator yang artinya tidak dapat diakses secara maksimal oleh sipil profesi khusus… kenapa tidak di berikan saja kesempatan kepada para lulusan arkeologi yang nggak kerja di bidang kearkeologian untuk membentuk lembaga baru atau lebih tepatnya asosiasi?? daripada harus mengerjakan semuanya, nggak ada waktukan?

    • Nanti ada tim kecil yang menindaklanjuti seminar sertifikasi itu bekerja sama dengan badan nasional sertifikasi. Kalau merujuk seminar, sasaran adalah tenaga pelestari yang notabene pegawai di instansi arkeologi. Padahal memang banyak arkeolog yang bekerja di luar instansi arkeologi, seperti wartawan, penulis, desain grafis, dsb. Sejak lama sudah ada usulan membentuk asosiasi para arkeolog yang tidak bekerja di bidang arkeologi. Mudah2an wacana ini bisa terwujud, dalam rangka bahu-membahu dengan teman2 di instansi arkeologi.

  2. Selamat Malam

    Mumpung sedang turun Gunung,jadi Saya malam malam begini menulis disini.
    Saya mau tanya seputar peninggalan Purbakala.
    Begini, di Wilayah kerja BP3 Provinsi Jawa timur,tepatnya di Gunung Arjuno,terdapat banyak sekali peninggalan peninggalan Purbakala. Dan ada terdapat susunan susunan Batu yang mungkin membentuk sebuah candi. Namun sayang, banyak Tangan tangan jahil yang membongkar susunan Batu tersebut,dan parahnya yang membongkar tersebut adalah Seorang pembantu Juru pelihara yang sudah menjadi PNS.
    Laporan sudah dilayangkan kepada BP3 Prov Jatim di Trowulan, namun tidak ada tindak lanjutnya. Padahal itu ternasuk jenis Pelanggaran berat.
    Nah, sekarang harus kemana Saya mengadukan Hal ini ???, Puluhan Patung sudah habis di jarah,beberapa struktur susunan asli telah banyak di rubah bentuk,namun yang namanya Balai Pemelihara Peninggalan Purbakala ini sepertinya hanya slogan saja, apanya yang dipelihara ???.
    Jika ingin melihat Foto Fotonya, Saya sudah Up Load di Facebook (ID: tampuono gn arjuno ).
    Maaf jika kata kata Saya kurang berkenan, maklum sudah stress berat melihat kinerja BP3 Jatim ini,terimakasih.

    • Terima kasih, info segera saya sampaikan kepada Kepala BP3 Jatim, mudah2an mereka gerak cepat.

  3. Maaf Pak, Kepala BP3 Jatim Bpk Aris Soviyani sudah menerima laporannya, bahkan disertai dengan gambar bergeraknya (VCD) untuk memperjelas laporan.
    Namun sampai saat ini belumlah ada tindak lanjutnya. Padahal kejadiannya sudah Satu tahun yang lalu,apakah Saya perlu meneruskan laporan sampai ke Dinas P&K Jatim atau ke Dirjen Sepur Pak ?,terimakasih.

    • Bbrp hari lalu saya sudah kontak Pak Aris. Masalahnya sudah disampaikan ke pihak kepolisian.

      • Terimaksih Pak atas perhatian dan bantuannya, Salam

  4. Mudah2an tanggapan mereka cepat

  5. Pak Marsis Yth,
    Saya termasuk ” masyarakat umum yang berminat terhadap pekerjaan aspek-aspek pelestarian “, bagaimana saya bisa belajar untuk mendapatkan sertifikasi?

  6. Selamat malam Bpk. Djulianto. Mohon infonya pak, apakah saat ini sudah dilaksanakan prosedur dan pelatihan untuk sertifikasi ini pak ? Di daerah mana saja ? Saya arsitek di Pekanbaru Riau, kira-kira kapan akan ada pelatihan untuk sertifikasi pelestari cagar budaya di Riau ? Atau kami untuk saat ini dapat mengikutinya di daerah yang telah menyelenggarakan ?

  7. Bagaimana pendaftar cagar budaya bergerak pak? di Museum-museum. Saya bekerja di Museum provinsi Java Barat,ngak pernah dengar adanya sertifikasi tenaga pelestari cagar budaya ini,padahal Pamong Budaya Muda, bekerja di Museum sejak 1993,

  8. Setau saya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) tingkat nasional April 2015 lalu baru menyelenggarakan program sertifikasi untuk TACB tingkat provinsi berdasarkan SK dari masing2 daerah. Merekalah yang akan melakukan sertifikasi untuk TACB tingkat kabupaten. Sertifikasi belum untuk perorangan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: