Oleh: hurahura | 9 Mei 2016

Sebaiknya Pemerintah Membeli Bangunan Cagar Budaya

Bungtomo-6Bangunan bersejarah yang sudah dirobohkan (Foto: kompas.com)

Sebuah rumah yang pernah digunakan oleh Bung Tomo—tokoh yang dihubungkan dengan Hari Pahlawan 10 November—untuk melakukan siaran radio kemerdekaan, tiba-tiba diketahui sudah rata dengan tanah. Mulanya para pemerhati sejarah yang mengungkapkan hal itu pada 3 Mei 2016 di media sosial. Rumah bersejarah itu berlokasi di Jalan Mawar 10-12, Surabaya.

Di dalam rumah tersebut Bung Tomo pernah membakar semangat warga Surabaya lewat corong radio di masa perang November 1945. Rumah itu disulap menjadi stasiun pemancar radio sekaligus tempat persembunyian Bung Tomo.

Pemerintah Kota Surabaya menjadikan rumah tersebut sebagai bangunan cagar budaya tipe B lewat SK Wali Kota Surabaya No. 188.45/004/402.1.04/1998. Pernyataan itu tertempel pada pelat seng di tembok teras dan juga tertulis pada sebuah prasasti di halaman rumah, “Rumah Pak Amin (1935) tempat studio pemancar Radio Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (RBPRI) Bung Tomo. Di sini Ktut Tantri yang merupakan warga Amerika Serikat menyampaikan pidatonya hingga perjuangan Indonesia bisa dikenal ke luar negeri”.

Bungtomo-1Prasasti yang menunjukkan bangunan cagar budaya (Foto: Facebook)

Sebagai bangunan cagar budaya tipe B, bangunan tersebut boleh direnovasi tapi tidak boleh dihancurkan total. Sebelum dibongkar, pada 14 Maret 2016 Pemerintah Kota Surabaya memberikan rekomendasi terhadap pemilik bangunan untuk merenovasi rumah. Isi rekomendasi adalah supaya bangunan dipertahankan, bukan dirobohkan (Kompas, 7/5/2016).

Hal senada juga diungkapkan pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur di Trowulan. Dikabarkan tim ahli cagar budaya Surabaya sudah mengingatkan agar bangunan tidak dibongkar secara menyeluruh, namun hal itu diabaikan. Tentu ada perbuatan pidana yang dilakukan di sini, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Cagar Budaya (UUCB) Nomor 11 Tahun 2010. Kita tunggu tindakan hukum apa yang akan dilakukan pihak berwenang supaya perbuatan serupa tidak terulang, sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar UUCB.


17 Milyar

Menurut seorang mandor bangunan, pekerjaan pembongkaran sudah berjalan sekitar sebulan lamanya. Ia mengaku tak tahu jika rumah yang diratakannya merupakan bangunan cagar budaya. Ia hanya menerima order proyek untuk merobohkan rumah itu. Sebuah sumber mengatakan, rumah bersejarah tersebut dijual Rp 17 miliar. Karena dipandang tinggi, maka penghuni lama bersedia pindah. Kemungkinan besar, areal itu akan menjadi lahan parkir.

Awalnya rumah itu dimiliki oleh Amin, teman Bung Tomo. Setelah Amin meninggal, menurut sumber di internet, rumah diwariskan kepada anaknya, Narindrani. Tapi Narindrani lebih sering berada di Malang, Jawa Timur. Bagian samping Rumah Amin difungsikan sebagai tempat kos.

Bangunan tersebut pernah lolos dari bom sekutu tahun 1945. Namun ironis, saksi bersejarah itu justru dihancurkan oleh bangsa sendiri yang tak mau mengerti sejarah perjuangan bangsa. Masih belum jelas apakah bangunan tersebut akan direkonstruksi ataukah tetap dibiarkan rata dengan tanah seperti halnya bangunan tempat dikumandangkannya Proklamasi 1945 di Jakarta. Penghancuran adalah sejarah dan sejarah selalu berulang.


UUCB

Menurut UUCB Nomor 11 Tahun 2010, syarat sebuah cagar budaya ada empat. Pertama, berusia 50 tahun atau lebih. Kedua, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. Ketiga, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Keempat, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Sebenarnya pembongkaran itu bisa dicegah. Hal ini karena bagian bangunan di sisi selatan telah lebih dahulu dibongkar. Tampaknya, kapling rumah itu dipecah oleh ahli warisnya. Yang sisi selatan lebih dahulu laku dan dibongkar sekitar tiga tahun lalu.

Kemungkinan besar, pembongkaran terjadi karena salah persepsi terhadap UUCB 2010. Tampaknya kalimat “penetapan sebagai cagar budaya” menjadi kunci dalam permasalahan ini. Padahal selama belum dicabut, SK Wali Kota saja sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Belajar dari kasus ini dan juga kasus-kasus sebelumnya, sekarang yang harus diperhatikan adalah soal kepemilikan. Pasal 22 UUCB 2010 menyebutkan, setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya. Kompensasi itu berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan.

Masalahnya kemudian, bagaimana bila bangunan tersebut dimiliki oleh perorangan atau instansi, apakah mereka—termasuk keluarganya—harus memelihara bangunan tersebut seumur hidup? Bagaimana bila mereka tengah menghadapi masalah keuangan? Hal ini tentu harus menjadi pemikiran mendalam.

Sebaiknya pemerintah wajib membeli semua bangunan cagar budaya milik perorangan, yayasan, atau swasta. Tentu saja secara bertahap, dengan harga pantas sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), dan peringkat bangunan cagar budaya tersebut. Ini demi pertimbangan pelestarian.

Selama ini perawatan bangunan cagar budaya maupun rumah tua memang mahal dan rumit. Maka banyak pemilik lama menjualnya kepada pihak lain atau bahkan membiarkannya lapuk sedikit demi sedikit sehingga roboh. Selanjutnya bangunan yang dianggap tidak layak itu berganti menjadi bangunan baru.

Bangunan yang sudah dibeli pemerintah tersebut bisa dipugar lalu dijadikan sarana untuk publik, misalnya perpustakaan atau museum. Hal itu harus menjadi tanggung jawab negara supaya negara tidak dituduh abai terhadap bangunan cagar budaya. (Djulianto Susantio)


Responses

  1. ..No comment…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: