Oleh: hurahura | 1 Juni 2014

Peran Masyarakat Lewat Arkeologi Publik

Sebagai ilmu yang memelajari masa lampau umat manusia, arkeologi sering kali harus berhadapan dengan berbagai kendala. Kendala utama adalah keterbatasan sumber data yang diperoleh, mengingat sebagian terbesar data arkeologi masih berada di dalam tanah. Meskipun dalam perjalanan dua puluh tahun terakhir ini semakin banyak tercipta peralatan pendukung penelitian arkeologi, tetap saja benda-benda dari dalam tanah itu sulit terdeteksi dari permukaan.

Kendala lainnya bersumber pada kekurangpedulian dan kekurangtahuan masyarakat. Banyaknya penggalian liar, pencurian barang antik, penyelaman ilegal, pemenggalan kepala arca, penyongkelan relief (gambar timbul), pemalsuan koleksi museum, dan penyelundupan benda kuno, menyiratkan bahwa masyarakat awam masih kurang peduli terhadap kelestarian dan keutuhan warisan budaya masa lalu. Yang mereka pedulikan justru adalah nilai komersial dari benda-benda antik yang mereka buru itu, bukan nilai budaya atau sejarahnya. Tidak dimungkiri, banyak orang selalu beranggapan bahwa setiap barang kuno berharga mahal.

Ironisnya, perbuatan negatif terhadap peninggalan masa lalu, bukan hanya dilakukan masyarakat awam. Pemerintah pusat dan daerah pun, secara sadar maupun tidak sadar, sering kali ikut merusakkan, menghancurkan, bahkan menghilangkan berbagai artefak dan situs kuno. Sejumlah peninggalan di kota-kota besar, antara lain di Jakarta dan Surabaya, kini tak bisa ditemukan lagi karena sudah diruntuhkan dengan dalih “demi pembangunan”. Contoh-contohnya antara lain Gedung Societeit de Harmonie dan Hotel Des Indes di Jakarta yang sekarang telah hilang, hanya catatan tertulisnya yang tersisa.

Sebenarnya masih banyak contoh “pelecehan” terhadap peninggalan masa lampau yang dilakukan oleh berbagai kalangan di sejumlah kota, termasuk kota kecil macam Indramayu dan Bekasi. Mungkin deretannya terlalu panjang, tidak cukup tempat untuk dituliskan di sini.


Kekurangtahuan

Adanya berbagai kendala tentu disebabkan sebagai ilmu sejarah nontertulis, sering kali arkeologi belum dipahami ataupun diterima secara memadai maknanya dalam masyarakat luas. Ini berbeda dengan kepentingan ilmu sejarah dengan data tertulis, yang masih bisa diterima baik oleh masyarakat, terlebih oleh kalangan yang telah paham baca tulis. Simaklah, betapa meluapnya antusiasme masyarakat setempat, setiap kali ditemukan suatu naskah lama di daerahnya. Meskipun kebenaran ilmiah naskah itu belum terbukti, namun masyarakat cenderung menerima saja bahwa naskah lama itu merupakan “harta karun” yang tak ternilai harganya.

Lain halnya perlakuan terhadap peninggalan arkeologi. Oleh karena kurang memahaminya, maka masyarakat awam belum dapat menerimanya secara nyata. Contohnya adalah tentang manusia purba Pithecanthropus erectus. Sewaktu meninjau situs lapangan di Mojokerto, Ketua Umum Golkar Soedharmono dan rombongannya, pernah mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana kaitan manusia purba ini dengan apa yang diajarkan oleh agama mengenai Nabi Adam (Haryati Soebadio, 1996).

Hal ini mungkin karena pengaruh teori Darwin pada abad ke-19 yang menghebohkan masyarakat Eropa dan AS. Dari semula pendapat Darwin itu dianggap melecehkan ajaran agama dan kitab suci. Masalahnya, dengan teori evolusinya itu Darwin menghubungkan manusia purba dengan kera.

Makna peninggalan arkeologi yang berupa runtuhan bangunan kuno, juga pada awalnya kurang dipahami sebagian masyarakat. Pemugaran Candi Borobudur, misalnya, pernah menimbulkan masalah. Sebagian kalangan memertanyakan kegiatan pemugaran itu yang mendapat dukungan dana dari banyak negara. Yang mereka khawatirkan adalah Candi Borobudur akan dibangun kembali karena ada keinginan di kalangan pemerintah untuk mengembalikan citra agama Buddha di Indonesia.

Menurut Haryati Soebadio (1996), kebanyakan pertentangan terhadap kegiatan arkeologi berkaitan dengan keyakinan agama yang menjurus ke arah fanatisme, sehingga sulit menumbuhkan pemahaman dan toleransi secara proporsional. Hal demikian juga terlihat pada pameran arkeologi di Aceh yang dinilai merupakan kegiatan berhala dan musyrik. Semula pameran itu ditolak, namun setelah diberi penjelasan, masyarakat berbondong-bondong datang ke sana, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa.

Kekhawatiran dari kalangan pribadi, terutama ketakutan yang dilandasi takhayul, memang sering dihadapi para arkeolog di lapangan. Contoh lainnya terjadi di Sulawesi Selatan. Pada awalnya, pembersihan dan pemugaran makam-makam kuno di sana, tidak disambut baik oleh masyarakat sekitar. Konon, mereka khawatir arwah nenek moyang akan marah karena makam mereka terganggu.

Ketika para arkeolog yang bekerja di kompleks makam kuno itu tidak mengalami musibah apa-apa, baru masyarakat sekitar bersedia ikut membantu. Malah kini segala perawatan peninggalan arkeologi di Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh tenaga-tenaga setempat.


Arkeologi Publik

Meyakinkan masyarakat tentu saja merupakan kunci utama keberhasilan arkeologi untuk meredam isu dan perbuatan negatif. Sejak disusunnya Monumenten Ordonnantie (Undang-undang Kepurbakalaan) 1931, kemudian disempurnakan oleh Undang-undang Benda Cagar Budaya Nasional 1992, maka segala monumen (peninggalan arkeologi tidak bergerak) diawasi oleh negara, bukan golongan.

Pemugaran Candi Borobudur nyata-nyata menunjukkan telah terjadi kerja sama yang erat antara ilmuwan-ilmuwan dari berbagai disiplin dan berbagai agama. Mereka sudah memaklumi bahwa yang mereka bangun dan bina adalah teknologinya, bukan agamanya. Di belahan dunia lain pun sejak lama banyak peninggalan arkeologi diteliti secara multi disiplin, tanpa memerhatikan unsur SARA.

Mengingat pentingnya peran masyarakat untuk ikut melestarikan peninggalan arkeologi, maka sejak 1970-an sejumlah negara maju mengembangkan sebuah subdisiplin dari ilmu arkeologi yang disebut Public Archaeology (Arkeologi Publik). Masyarakat awam, terutama para pelajar, banyak dilibatkan dalam kegiatan arkeologi. Mereka berperan sebagai arkeolog amatir, tentunya di bawah bimbingan arkeolog profesional. Berkat keterlibatan mereka, maka berbagai perbuatan negatif bisa dikurangi kualitas dan kuantitasnya. Di Indonesia Arkeologi Publik mulai dicanangkan pada 1980-an.

Dengan semakin digalakkannya kegiatan pariwisata, sebenarnya satu lagi kekhawatiran muncul. Sejumlah negara berkembang memerkirakan kegiatan ini akan merusak budaya tradisional suatu bangsa. Namun, bagaimana pun pariwisata merupakan sebuah industri besar. Karena itu tetap diperlukan untuk menghasilkan devisa negara dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pemanfaatan Candi Borobudur selaku tujuan wisata, terbukti sanggup meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Meskipun diakui kegiatan wisata sejarah ataupun wisata budaya sering kali disalahgunakan, misalnya ulah segelintir wisatawan mancanegara yang membeli fosil purba di situs Sangiran, namun dengan partisipasi masyarakat bukan tidak mungkin kegiatan negatif ini akan hilang dengan sendirinya berkat Arkeologi Publik.

Untuk itulah Arkeologi Publik di Indonesia, harus lebih digalakkan. Dulu, pernah ada program pameran kepurbakalaan di tiap-tiap kota besar. Namun tampaknya karena kekurangan dana, kini pameran seperti itu dikurangi frekuensinya. Teramat sayang, kegiatan demikian akan terhenti perlahan-lahan. Sebenarnya, Arkeologi Publik sangat berperan untuk mengurangi “pelecehan” terhadap berbagai peninggalan masa lampau.

Tidak dimungkiri kalau kita adalah bangsa yang reaktif. Kehilangan dulu, baru dana mengalir. Tapi mudah-mudahan, kita akan belajar banyak dari kesalahan-kesalahan kita terdahulu. (Djulianto Susantio)

Iklan

Responses

  1. Adanya gesekan-gesekan masalah dalam pengambilan data.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: