Oleh: hurahura | 6 Juli 2011

Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pertanggungjawaban Sosial Arkeolog

Oleh: Bambang Sulistyanto


Sari

Pemberdayaan pada hakekatnya memampukan masyarakat agar dapat mengaktualisasikan diri dalam pengelolaan lingkungan budaya yang terdapat di sekitarnya dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa ketergantungan dengan pihak-pihak lain. Konsep dasar yang digunakan berangkat dari pandangan bahwa upaya pengelolaan suatu warisan budaya penting memperhatikan kebermaknaan sosial (social significance) situs bagi masyarakat sekitarnya.

Pemberdayaan atau empowerment bukan hanya mampu meredam konflik semata, tetapi memiliki makna lebih, yakni merupakan pertanggungjawaban sosial arkeologi terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat pengembangan yang dicanangkan. Pemberdayaan merupakan upaya mutlak yang perlu dilakukan oleh arkeologi dalam upaya pengelolaan suatu situs warisan budaya masa kini.


Abstracts

Kata kunci: Pemberdayaan, masyarakat, tanggung jawab, arkeolog, masyarakat Sangiran


Penalaran

Penelitian yang mengkaji interaksi antara arkeologi dengan masyarakat dan sebaliknya antara masyarakat dengan arkeologi, tidak banyak dilakukan. Minimnya artikel yang mempublikasikan masalah tersebut merupakan salah satu faktor munculnya pandangan, bahwa arkeologi merupakan ilmu yang eksklusif dan nyaris tidak tersentuh oleh masyarakat. Kecenderungan arkeologi sebagai satu-satunya ilmu yang mampu menerobos pengetahuan masa silam untuk masa sekarang dan untuk menata kehidupan di masa mendatang, sebenarnya sangat akrab sekali dengan kepentingan masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana bentuk kepedulian arkeolog tersebut agar upayanya secara konkrit didengar, dirasakan, dan diakui manfaatnya bagi masyarakat, sehingga mereka sangat membutuhkan perananan dari ilmu ini.

Makalah ini akan mencoba mengkaji pentingnya arkeologi berinteraksi dengan masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya. Konsep dasar yang digunakan berangkat dari pandangan bahwa upaya pengelolaan suatu warisan budaya penting untuk memperhatikan kebermaknaan sosial (social significance) situs bagi masyarakat sekitarnya. Betapapun berkembangnya ilmu arkeologi, namun kurang ada gunanya jika pengelolaannya tidak memiliki mafaat bagi masyarakat. Pandangan ini memunculkan persepsi dan sikap yang berbeda, dibandingkan dengan persepsi dan sikap yang dimiliki oleh para pelestari terdahulu. Artinya, paradigma pelestarian warisan budaya pada masa kini harus berubah tidak hanya pada upaya konservasi fisik situs (sumber daya arkeologi) saja, tetapi juga harus memperhatikan kebermaknaan sosial situs tersebut bagi masyarakat di sekitarnya (Byrne, et al, t.t.: 25).

Secara lebih spesifik, dan implementatif, kajian ini akan menekankan pada pentingya mempedulikan masyarakat lokal disekitar situs, untuk terlibat secara penuh dan positif dalam pengelolaan warisan budaya, dengan cara memberdayakan kemampuan mereka. Masyarakat perlu diajak “menghidupkan” warisan budaya di sekitarnya agar warisan budaya tersebut dapat “menghidupi” mereka baik secara lahir maupun batin. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pelestarian dan pengembangan warisan budaya yang dimiliki, agar aset yang dimiliki tersebut memberikan kontribusi balik berupa material maupun non material yang berguna untuk kehidupannya

Konsep pelestarian tersebut pada hakekatnya merupakan proses yang mengarah pada upaya pelestarian secara mandiri. Proteksi dan pengelolaan dari “dalam” masyarakat itu sendiri sudah saatnya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar situs yang rawan akan konflik.

Upaya mewujudkan konsep pengelolaan yang menempatkan warisan budaya pada konteks sosial masyarakat, menuntut pentingnya dikembangkan pendekatan partisipatif yang mengarah pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan warisan budaya. Pendekatan partisipatif [1] tersebut adalah pendekatan yang lebih bersifat community-oriented, yaitu sebuah pendekatan yang lebih peduli terhadap keberadaan masyarakat lokal untuk terlibat secara bersama-sama mengelola warisan budaya miliknya. Berangkat dari pandangan, bahwa masyarakat adalah pemilik sah warisan budaya((Cleere, 1989:10), maka masyarakat lokal yang bermukim di sekitar situs penting diposisikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam segala kegiatan dan pengambilan keputusan yang menyangkut persoalan warisan budaya. Dengan perkataan lain, model alternatif yang dikembangkan di sini, masyarakat diberi peran yang lebih besar untuk ikut serta menentukan cara pengelolaan sumber daya arkeologi di daerahnya. Posisi pemerintah tidak lagi ditempatkan sebagai penentu kebijakan tunggal, melainkan lebih banyak berperan sebagai fasilitator.

Pendekatan yang berorientasi pada masyarakat (community-oriented) dalam implementasinya diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar Situs. Pendekatan ini mempunyai keuntungan bagi kedua belah pihak, antara pihak pengelola warisan budaya dengan pihak masyarakat di sekitar situs. Pihak pengelola, yakni pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah (otonom) dalam upaya pelestarian akan memperoleh dukungan dari masyarakat setempat, karena mereka membutuhkan peran dari warisan tersebut. Sebaliknya, masyarakat juga akan memperoleh keuntungan, baik moril maupun materiil karena warisan budaya dapat memberikan kontribusi konkrit yang dapat meningkatkan taraf perekonomian dalam kehidupannya (Prasodjo 2004). Pendekatan berorientasi pada keterlibatan masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, merupakan langkah resolusi yang diperkirakan mampu meredam atau bahkan menghilangkan konflik pemanfaatan warisan budaya selama ini (Sulistyanto, 2008 :298-343).

Namun demikian, pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar Situs sesungguhnya bukan hanya bermaksud untuk meredam konflik semata, tetapi memiliki makna lebih dari itu, yakni merupakan pertanggungjawaban sosial arkeologi terhadap masyarakat yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung akibat pengembangan yang dicanangkan terhadap kawasan suatu situs. Berangkat dari pandangan di atas, maka pemberdayaan merupakan upaya mutlak yang perlu dilakukan oleh arkeologi dalam upaya pengelolaan suatu situs warisan budaya.


Pengertian dan Urgensi Pemberdayaan

Gagasan dasar konsep pemberdayaan yang sering diartikan sebagai empowerment [2] berawal dari permasalahan power [3] (kemampuan, kekuatan) yang menurut penganut gagasan ini perlu diberikan kepada setiap orang atau kelompok, karena mereka sebagai bagian dari masyarakat berhak atas power tersebut. Disadari pula bahwa sebagian masyarakat tidak sedikit yang sukar untuk memperoleh power tersebut karena keterbatasan atau suatu kondisi yang tidak memungkinkannya. Oleh karena itu harus ada upaya dari pihak lain yang “kuat” untuk memberikan power tersebut kepada masyarakat yang powerless atau lemah. Upaya untuk memampukan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak berdaya itulah yang disebut dengan pemberdayaan atau empowerment.

Konsep permberdayaan sebagaimana didefinisikan oleh Pranarka dan Moeljarto lebih mengacu pada konsep dasar yang masih sangat luas atau bahkan terlalu umum. Yaitu “upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, (Pranarka dan Moeljarto 1996:56 ).

Pada masa sekarang ini, pemberdayaan telah menembus berbagai dispilin, sehingga tidak mengherankan banyak definisi pemberdayaan diberikan oleh para ahli sesuai dengan bidang ilmu yang dikajinya. Dalam bidang pendidikan pengajaran misalnya, pemberdayaan diartikan sebagai “ a route to enhancing the teaching professions: the authority to teach with the professional standards that pertain to their work” (Mertens dan Yarger 1988:35). Sementara itu di bidang politik pemberdayaan diartikan sebagai, “empowerment involves individuals gaining control of their lives and fulfilling their need in part, as a result of developing competencies, skills and abilities necessary to effectively participate in their social and political worlds” (Kreisberg 1992:19).

Pemberdayaan dalam tulisan ini diartikan sebagai upaya untuk memampukan masyarakat di sekitar situs, dengan cara mendorong, memotivasi sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya untuk memperoleh kemandirian dalam meningkatkan taraf hidupnya. Definisi tersebut menyiratkan empat kata kunci yang memiliki makna strategis, yaitu pertama adalah adanya “upaya”. Kata ini tidak hanya mengacu pada kontinyuitas, melainkan juga merujuk pada proses yang sistematis dan seimbang. Maksudnya di dalam proses tersebut terdapat keseimbangan antara out put dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat lokal itu sendiri. Kedua adanya “peningkatan kemampuan”, artinya apa yang telah diupayakan harus ada input positifnya bagi masyarakat yang menjadi subyek pemberdayaan. Ketiga adanya “kemandirian”, merupakan akumulasi dari kemampuan yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan, sehingga mayarakat tidak tergantung dari pihak lain. Keempat , peningkatan taraf hidup yang lebih baik, merupakan tujuan akhir dari pemberdayaan.

Konsekuensi atas pemahaman di atas, dalam pemberdayaan menuntut adanya suatu advokasi (perubahan kebijakan), yakni mengalihposisikan penduduk di sekitar situs yang semula sebagai objek menjadi subjek. Alih posisi itu menjadi tantangan bagi penciptaan berbagai kebijakan baru yang menempatkan penduduk di sekitar situs bukan sebagai pihak yang dikontrol dan dikuasai, melainkan sebagai mitra yang sejajar. Dari pengertian di atas, sudah terlihat bahwa sasaran masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat yang berada di sekitar wilayah situs. Mengapa masyarakat di sekitar situs ini perlu diberdayakan, diutamakan?

Terdapat beberapa pandangan pentingnya masyarakat perlu dikedepankan. Schiffer dan Gummerman (1977:244-245) misalnya beranggapan, bahwa antara masyarakat dengan warisan budaya seringkali memiliki keterikatan batin yang kuat, sehingga warisan budaya tersebut merupakan lambang eksistensi mereka, jati diri dan bahkan simbol peneguhan rasa kebangsaan. Sementara itu Cleere menilai masyarakat perlu diutamakan karena besarnya peranan mereka terhadap pengelolaan sumber daya arkeologi. Mereka adalah pembayar pajak terbesar dan hasil dari pungutan pajak tersebut untuk membeayai berbagai aktivitas pengelolaan sumber daya arkeologi. Di samping itu, masyarakat juga menjadi konsumen utama di berbagai tempat wisata yang tidak lepas dari pungutan retribusi (Cleere, 1989:10) wajarlah jika hasil-hasil dari pengelolaan sumber daya arkeologi itu dikembalikan kepada masyarakat baik dalam bentuk moril maupun materiil. Dengan demikian pengelola

Secara konkrit, pemikiran di atas dapat dijelaskan, bahwa masyarakat lokal tidak dapat diabaikan dalam segala kegiatan yang menyangkut keberadaan dan keberlangsungan warisan budaya di sekitarnya. Masyarakat lokal yang bertempat tinggal di sekitar situs, pada hakekatnya merupakan pemilik sah dari warisan budaya (Groube, 1985: 58, Schaafsma, 1989: 38, Layton, 1989:1 dalam Tanudirjo, 1993/1994: 11-12). Semetara itu, mereka sebenarnya memiliki potensi sosial, budaya, politik, maupun ekonomi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut jika dikelola dengan benar mampu menumbuhkan ketergantungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisma) antara situs dan masyarakat sekitar. Ketergantungan tersebut menunjukkan adanya korelasi positif atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemerintah selaku pengelola yang bertanggung jawab penuh atas pelestarian situs dan pihak masyarakat lokal, selaku pemilik warisan budaya.

Pihak pertama, masyarakat lokal akan diuntungkan dengan adanya pemanfaatan situs yang mengarah pada kepentingan ekonomis, sebagai objek pariwisata misalnya. Keterlibatan mereka dalam aktivitas kepariwisataan secara langsung akan dapat mendatangkan pendapatan tambahan atau bahkan pendapatan utama yang pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian mereka. Pihak kedua, pemerintah selaku pengelola yang memiliki tanggung jawab penuh atas keberadaan warisan budaya, akan menjadi lebih ringan bebannya dengan tumbuhnya pemberdayaan yang mengarah pada peningkatan rasa kepemilikan masyarakat terhadap warisan budaya di sekitarnya. Dampak positif tumbuhnya rasa memiliki terhadap warisan budaya seperti itu, adalah munculnya kesadaran untuk “melindungi” dan “menjaga” kelestarian situs. Apabila masyarakat sudah dapat bertindak sebagai “pelindung” dan “penjaga” situs yang muncul atas inisiatif kesadaran sendiri, maka hal tersebut merupakan bentuk upaya perlindungan dan pelestarian yang paling efektif dan efisien (Prasodjo 2004:3).

Untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan semacam itu perlu dilakukan upaya-upaya ke arah terbentuknya kondisi yang kondusif bagi kedua belah pihak. Menciptakan situasi atau iklim yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tersebut, tidaklah mudah dan arkeologi tidak dapat bekerja sendiri. Apalagi menjalin kemitraan dengan masyarakat yang berada di sekitar situs yang rawan konflik. Arkeologi membutuhkan dukungan dari stakeholders, paling tidak dukungan dari pemerintah daerah setempat. Untuk memeperoleh dukungan tersebut, langkah awal yang diperlukan adalah adanya kesadaran di kalangan arkeologi sendiri, bahwa masyarakat lokal memiliki peran yang sangat penting bagi pelestarian benda cagar budaya. Masyarakat lokal tidak dapat diabaikan dari segala kegiatan pengelolaan warisan budaya, mulai dari penyusunan program, sampai pada pelaksanaan dan bahkan evaluasi,

Sebagaimana diperlihatkan oleh fakta sosial dalam dasa warsa belakangan ini, yaitu bahwa upaya pelestarian warisan budaya di Indonesia seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan baik konflik secara vertikal maupun horizontal Konflik pembangunan pusat perbelanjaan “Jagat Jawa” di sekitar kompleks Candi Borobudur (Kompas, 13 Januari 2003), atau konflik pembangunan Plaza di Benteng Kuto Besak Palembang (Kompas, 3 Januari 2003), dan penolakan masyarakat Bali terhadap upaya pemerintah memasukan Pura Besakih sebagai BCB atau konflik pembangunan menara Pandang di Situs Sangiran (Kompas, 11 Februari 2003) merupakan contoh konflik terbuka yang sering terjadi dalam proses pengelolaan warisan budaya di Indonesia. Banyak faktor penyebab munculnya konflik tersebut, salah satunya adalah akibat dari arogansi pemerintah yang mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar situs (Sulistyanto, 2008 )


Strategi Pemberdayaan

Bagaimana strategi memberdayakan masyarakat di sekitar situs yang rawan konflik agar masyarakat lokal lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan sense of belonging, rasa kepemilikan terhadap warisan budaya, melainkan juga meningkatkan kemampuan baik secara moril maupun materiil. Seringkali upaya pemberdayaan diartikan dengan pemberian bantuan fisik. Namun seringkali pula bantuan tidak berlanjut dan setelah program selesai bantuan itu tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Secara substantif, pemberdayaan masyarakat adalah proses mengembangkan, memampukan kemampuan masyarakat agar dapat mandiri dalam mengelola potensi sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya budaya yang ada di sekitarnya. Dalam konteks demikian ini, masyarakat tidak hanya diarahkan pada kemajuan secara fisik atau secara materi semata, melainkan lebih penting juga pada perkembangan non materi. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya memerlukan sumber daya manusia, modal maupun sarana, tetapi juga membutuhkan nilai-nilai yang akan membimbing, mengarahkan ke mana orientasi perubahan dilakukan.

Pada dasarnya memang sangat penting untuk memahami tujuan sekaligus perbedaan antara pemberdayaan dengan pembinaan. Pembinaan ada kecenderungan intervensi dari pihak luar, bahkan inisiatif maupun kebijakan sangat ditentukan oleh pihak luar tesebut sesuai dengan kerangka pikirnya sendiri. Dengan demikian posisi masyarakat hanya sebagai objek. Berbeda dengan pengertian tersebut, pemberdayaan adalah proses dari, oleh dan untuk masyarakat. Masyarakat lokal di sekitar situs, perlu dibantu, didampingi dan difasilitasi agar berdaya dalam mengelola berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian tujuan pemberdayaan adalah kemandirian, yaitu memampukan masyarakat di sekitar situs agar dapat mengaktualisasikan diri mereka dalam pengelolaan sumber daya (termasuk sumber daya arkeologi) yang terdapat di sekitarnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa ketergantungan dengan pihak-pihak lain.

Kartasasmita mengemukakan, bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Dengan demikian harus dilihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat terlebih dahulu. Kedua, memperkuat atau mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan menerapkan langkah konkrit, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (seperti jalan, listrik) sosial (seperti sekolahan maupun layanan fasilitas kesehatan). Terbukanya berbagai akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat semakin berdaya seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan lapangan kerja, modal, pemasaran produk. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Perlindungan dan keberpihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan rakyat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah (Priyono, 1996: 106).

Dari pandangan di atas, diperoleh gambaran bahwa pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan diperlukan strategi pendekatan yang menyeluruh. Dalam hal ini arkeologi tidak dapat bekerja sendiri, karena upaya pemberdayaan selalu melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi, ilmu komunikasi, psikologi. Di samping itu, upaya ini perlu melibatkan inisiatif dari berbagai pihak, khususnya keberadaan dan peranan Organisasi Non-pemerintah (Ornop) atau NGOs (Non-Governmental Organizations) sebagai agen perubahan (agents of change).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah cagar budaya yang rawan konflik, paling tidak terdapat dua strategi dasar yang harus dilakukan. Pertama harus dilihat secara cermat permasalahan dasar yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Identifikasi atas permasalahan dasar yang ada pada mereka sangat penting dilakukan guna menentukan langkah perencanaan dan penerapan pelaksanaan program pemberdayaan (Rudito, 2004). Pada umumnya permasalahan masyarakat di wilayah cagar budaya adalah benturan kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya arkeologi. Benturan atau konflik kepentingan tersebut biasanya di sebabkan oleh perbedaan dalam memaknai warisan budaya di samping beberapa faktor pendukung lainnya yang setiap situs, setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda.

Strategi kedua adalah melakukan pemetaan terhadap potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Potensi ini penting sekali diketahui guna menemukan langkah-langkah pemberdayaan pada sektor-sektor tertentu yang sebenarnya merupakan modal dan kekuatan tersenbunyi bagi masyarakat yang bersangkutan.

Pada prisipnya program pemberdayaan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek sosial-budaya atau aspek ekonomi, sesuai dengan problem yang mereka hadapi. Pemberdayaan pada aspek hukum, dilakukan dengan cara pembekalan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut kelestarian warisan budaya. Pembekalan aspek hukum ini penting dipahami oleh masyarakat di sekitar situs, sebagai dasar untuk melangkah pada aspek pemberdayaan di sektor lainnya.

Pemberdayaan pada aspek sosial-budaya, dapat dicapai dengan memberdayakan kemampuan masyarakat untuk mengenali jati dirinya melalui temuan dan interpretasi data arkeologis yang dilakukan oleh para arkeolog. Misalnya saja melalui diseminasi penelitian arkeologi kepada masyarakat lokal sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah para peneliti yang telah meneliti wilayah dan benda warisan budaya mereka. Dengan informasi yang didapatkan dari interpretasi arkeologis masyarakat dapat mengenal dirinya sendiri dalam bidang sosial-budaya, seperti revitalisasi budaya yang selanjutnya dapat dipergunakan dorongan moral bagi pengaktualisasian eksistensinya (Sutaba, 2000, Prasojo, 1994:6).

Pemberdayaan dalam bidang ekonomi merupakan pemberdayaan yang secara langsung paling cepat dan konkrit dirasakan hasilnya oleh masyarakat di sekitar situs. Namun demikian pemberdayaan yang menyentuh aspek ekonomi ini harus dilakukan dengan hati-hati, agar masyarakat tidak selalu mengantungkan pada pihak lain, yang pada akhirnya justru melemahkan masyarakat itu sendiri.


Masyarakat Situs Sangiran, Sebagai Contoh Model Pemberdayaan

Berikut ini adalah contoh model pemberdayaan masyarakat Situs Sangiran yang pernah saya usulkan dalam rangka memecahkan permasalahan konflik pemanfaatan yang terjadi pada situs berperingkat dunia tersebut (Sulistyanto, 2008: 330-343).

Program pemberdayaan masyarakat di sekitar situs akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan potensi masyarakat di sekitar situs merupakan keharusan untuk dipahami. Hasil pengamatan lapangan memperlihatkan masyarakat di wilayah Cagar Budaya Sangiran memiliki potensi kuat di sektor kerajinan. Paling tidak ditemukan lima jenis kerajinan (anjaman bambu, batuan/fosil-fosilan, batok kelapa, kerajinan kayu, batik) yang harus diperhatikan pengembangannya guna meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat setempat. Potensi tersebut merupakan modal dasar dalam pencapaian keberhasilan suatu upaya pemberdayaan dalam menyongsong pengembang Situs Sangiran sebagai daerah tujuan wisata di masa depan. Potensi masyarakat Sangiran di bidang industri tersebut perlu dikembangkan, karena potensi tersebut masih bersifat tradisional, berupa home industry, yang belum disentuh oleh manajemen modern.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat di wilayah Cagar Budaya Situs Sangiran dapat diwujudkan dalam tiga aspek, yaitu pemberdayaan dalam aspek hukum, aspek sosial-budaya dan aspek ekonomi. Pemberdayaan pada aspek hukum, dilakukan dengan cara pembekalan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut kelestarian warisan budaya. Pembekalan aspek hukum ini penting dipahami oleh masyarakat Sangiran, sebagai dasar untuk melangkah pada aspek pemberdayaan lainnya.

Pemberdayaan pada aspek sosial-budaya masyarakat lokal dicapai dengan memberdayakan kemampuan masyarakat untuk mengenali jati dirinya melalui temuan dan interpretasi data arkeologis yang dilakukan oleh para arkeolog. Misalnya saja melalui diseminasi penelitian arkeologi kepada masyarakat lokal sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah para peneliti yang telah meneliti wilayah dan benda warisan budaya mereka. Dengan informasi yang didapatkan dari interpretasi arkeologis masyarakat dapat mengenal dirinya sendiri dalam bidang sosial-budaya, seperti revitalisasi budaya yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dorongan moral bagi pengaktualisasian eksistensinya.

Pemberdayaan dalam bidang ekonomi merupakan pemberdayaan yang secara langsung paling cepat dirasakan hasilnya oleh masyarakat lokal di sekitar situs. Dalam konteks pengembangan Situs Sangiran sebagai objek wisata unggulan di Jawa Tengah misalnya, pemberdayaan terhadap kelompok perajin, kelompok petani, atau kelompok penyedia jasa (rumah makan, penginapan, transportasi) dan kelompok pemandu wisata, mutlak diselenggarakan. Secara konseptual, pemberdayaan rakyat memiliki makna mengembangkan, memandirikan, atau menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala sektor kehidupan. Dalam implementasinya di lapangan, konsep tersebut menampakan dua kecenderungan. Pertama, pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat agar lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua adalah kecenderungan sekunder yang menekan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi masyarakat agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Pranaka dan Mulyarto, 1996: 56-57).

Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan Situs Sangiran yang dapat dikembangkan antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah.



Proses pemberdayaan masyarakat Sangiran pada hakekatnya adalah upaya untuk melestarikan Situs Sangiran itu Sendiri. Dalam proses pemberdayaan tersebut tentu saja diperlukan perantara (mediator) sebagai motivator, fasilitator sekaligus dinamisator. Dalam konteks demikian itu, pemerintah tidaklah dominan. Pemerintah hanya dituntut menyediakan iklim yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan Situs Sangiran. Dengan asumsi tersebut, peran kelembagaan seperti LSM dapat turut serta berpartisipasi. Dengan demikian upaya pemberdayan masyarakat di wilayah Cagar Budaya Sangiran, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang pasif yang tidak berdaya, tetapi juga terlibatkan langsung dalam perumusan, persiapan maupun pelaksanaan program aksi pemberdayaan tersebut. Upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya Situs Sangiran, penting dilakukan dengan tetap memperhatikan konsep-konsep pelestarian sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Mengacu pada pandangan, bahwa pemberdayaan masyarakat harus mampu mewujudkan langkah konkrit, baik fisik maupun non fisik, serta terbukanya berbagai akses dan peluang seperti tersediannya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, modal dan pemasaran produk, maka pemberdayaan mutlak memerlukan pendukungan yang serius dari berbagai stakeholders terkait. Salah satu pilihan strategis yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar Situs Sangiran adalah melalui model peningkatan produktivitas berbasis potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut sebagaimana terlihat dalam bagan di bawah.


Dari bagan di atas dapat dilihat, bahwa peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara mengembangkan seluruh kemampuan dan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat Sangiran. Potensi yang masih terpendam seperti misalnya kemampuan menciptakan barang-barang kerajinan baik dari batu, maupun dari bahan kayu tersebut perlu dimunculkan atau dikembangkan melalui pendidikan bagi masyarakat lokal dalam bentuk sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran maupun pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya secara langsung. Kegiatan tersebut perlu diikuti oleh pembentukan organisasi pendanaan lokal seperti pendirian koperasi simpan pinjam dan juga proses pembelajaran untuk pengembangan teknologi tepat guna, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan perekonomian yang ada. Jika peningkatan produktivitas berbasis potensi masyarakat sudah tercapai, maka langkah terakhir adalah memperkuat jaringan pemasaran atas produk mereka, sehingga kemandirian masyarakat Sangiran dapat terwujud.


Penutup

Tujuan pemberdayaan pada hakekatnya, memampukan masyarakat agar dapat mengaktualisasikan diri dalam pengelolaan lingkungan budaya yang terdapat di sekitarnya dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa ketergantungan dengan pihak-pihak lain. Sasaran utama dari kegiatan ini ialah masyarakat yang berada di sekitar situs. Dasar penentuannya adalah bahwa masyarakat tersebut yang menerima dampak langsung dari kegiatan pengembangan situs. Berangkat atas pandangan tersebut, kebijakan pemberdayaan diarahkan pada kemandirian masyarakat sebagai berikut:

Pertama, menciptakan adanya saling ketergantungan antara masyarakat dengan Situs, warisan budaya. Kedua, memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Ketiga, peningkatan produktivitas berbasis potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Keempat, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Perlindungan dan keberpihakan kepada yang lemah, perlu dimaknai sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi dari pihak yang “kuat” kepada pihak yang “lemah”.

Berangkat dari kebijakan di atas, strategi yang perlu dilakukan adalah melakukan pendampingan atau pendukungan terhadap usaha-usaha rakyat sebagai berikut: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, memperkuat atau mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk peningkatan produktivitas melalui pendidikan bagi masyarakat lokal baik dalam bentuk sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran maupun pelatihan guna meningkatkan kemampuannya secara langsung. Ketiga, pembentukan organisasi pendanaan lokal dan juga proses pengembangan teknologi tepat guna, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan perekonomian yang ada. Keempat, memperkuat jaringan pemasaran produk rakyat sehingga kemandirian masyarakat dapat terwujud.

Dengan demikian pemberdayaan atau empowerment bukan hanya mampu meredam konflik semata, tetapi memiliki makna lebih, yakni merupakan pertanggungjawaban sosial arkeologi terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat pengembangan yang dicanangkan terhadap suatu situs. Pemberdayaan merupakan upaya mutlak yang perlu dilakukan oleh arkeologi dalam upaya pengelolaan suatu situs warisan budaya masa kini. Hanya dengan cara demikian ini lah para pengelola warisan budaya akan dihargai dan memperoleh ruang di tengah masyarakat, dan tidak sebaliknya dicela atau dimusuhi sebagai penguasa yang semena-mena yang hanya memunculkan berbagai konflik kepentingan.

Catatan:
[1] Partisipasi merupakan sebuah kata yang seringkali dipergunakan oleh para penentu kebijakan ketika sedang menyusun program-program yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Pada masa sekarang ini sebagian besar kegiatan yang menyentuh masyarakat merupakan “program partisipatif, namun pengertiannya tidak selalu seragam. Dengan kata lain partisipasi mempunyai beragam pengertian mulai dari menghadiri pada suatu pertemuan sampai pada berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan. Partisipasi dalam tulisan ini sudah pasti perlu diartikan sebagai keikutsertaan atau berperan serta sebagai subjek bahkan keterlibatan langsung dalam pemberdayaan.

[2] Pemberdayaan (empowerment) adalah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, khusus Eropa. Pemikiran ini muncul kira-kira bersamaan dengan tumbuhnya aliran pemikiran pasca modernisme (post-modernism) yang mengalami perkembangan pada dekade 80-an, dengan penekanan pada sikap dan pendapat yang orientasinya cenderung mengarah ke antisistem, antistruktur dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Mengenai proses muncul dan berkembangnya konsep pemberdayaan lihat Pranaka A.M.W. dan Vidyandika Moelyarto, “Pemberdayaan (emporwement)” dalam Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranaka, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996.

[3] Kata power dapat mengandung beberapa arti, seperti “kekuatan”, “kemampuan”, atau “kekuasaan”. Tidak mudah untuk membedakan secara tepat ketiga pengertian power tersebut. Pengertian power tumpang tindih, bahkan sering diterjemahkan dengan “daya”. Dalam tulisan ini power mengacu pada pengertian kemampuan atau kekuatan.


Daftar Pustaka

Byrne, Denis, Helen Brayshaw, Tracy Ireland. t.t. Social Significance. A Discussion Paper. NSW National Parks & Wildlife Service, Research Unit, Cultural Heritage Devision.

Cleere, Henry. F, 1989. “Introduction: the rationale of archaeological management”, dalam Henry F. Cleere (ed), Archaeological heritage management in the modern world., hal. 5- 10. London: Unwin-Hyman.

Groube, Les, 1985. “The ownership of diversity: the problem of establishing a national history in a land of nine hundred ethnic dalam Isabel McBryde (ed), hlm. 49-73

Kiesberg, Louis, 1982. Social Conflict, Second Edition Englewood Clifft, N.Y: Prentice Hall, Inc.

Layton, Robert, 1989. Introduction: Who needs the past. Dalam Robert Layton (ed), Who needs the past?. London: Unwin Hyman.

Mertens, dan Yarger, SJ, 1988. “Teaching as a Professsion: Leadership, Empowerment and Involvement”, Journal of Teacher Education 39, No.1.

Pranarka, A.M.W. 1996 “Globalisasi, Pemberdayaan dan Demokratisasi”, dalam: Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka. Pemberdayaan. Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

————-, dan Vidhyandika Moeljarto.1996 “Pemberdayaan (Empowerment)”,
dalam: Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka. Pemberdayaan. Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Prasodjo, Tjahyono, 2004. “Arkeologi Publik”. Makalah disampaikan dalam rangka Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi Tingkat Dasar di Trowulan.

Scaafsma, Curtis F, 1989. “Significant until proven otherwise : problems versus representative samples,” dalam Henry F. Cleere (ed). Hlm. 38-51.

Schiffer, Michael. B. dan George .J. Gummerman (ed). 1977. Conservation Archaeology, A Guide for Cultural Recources Management Studies. New York : Academic Press.

Sulistyanto, Bambang., 1995. Perilaku Masyarakat Terhadap Benda Cagar Budaya Situs Sangiran. Berkala Arkeologi Arkeologi Tahun XV No. 1. Mei 1995, Hal. 46 – 62.

———————, 2008. Resolusi Konflik dalam Manajemen Warisan Budaya Situs Sangiran. Disertasi Universitas Indonesia belum diterbitkan

Sutaba, I Made, 2000. “Manfaat Arkeologi dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Milinium Ketiga”, Seri Penerbitan Forum Arkeologi, No. II/November 2000.

Tanudirjo, Daud Aris, et al, 1993/1994. Laporan Penelitian Kualitas Penyajian Warisan Budaya Kepada Masyarakat. Studi Kasus Manajemen Sumber Daya Budaya Candi Borobudur. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

————–, 2003. “Benda Cagar Budaya Milik Siapa,” Kata Pengantar dalam Bambang Sulistyanto, Balung Buto : Warisan Budaya Dunia Dalam Masyarakat Sangiran. Yogyakarta: Kunci Ilmu.

Kompas, 3 Januari 2003. Ditolak, Pembangunan Jagat Jawa Borobudur. Perspektif

Kompas, 11 Februari 2003, Hal. 9. Hentikan Pembangunan Menara Pandang Sangiran

Rudito, Bambang, 2004. Guide Book On Community Development In Energy
and Mineral Resources Sector. Jakarta: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.690 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: